JAKARTA – Tidak menutup kemungkinan, pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Diungkapkan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menanggapi rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait tes PCR kembali diberlakukan bagi pelaku perjalanan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada pengetatan screening atau langkah mitigasi lainnya jika kasus terus meningkat,” kata Wiku dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Wiku mengatakan, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan kasus Covid-19 dan menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Kami juga selalu berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dan asosiasi profesi terkait langkah penanganan yang terbaik,” ucap dia

Sebelumnya, Satgas Waspada dan Siaga Covid-19 PB IDI Erlina Burhan menyarankan pemerintah agar kembali memberlakukan kebijakan wajib tes PCR sebagai syarat perjalanan.

Dia menyebut, kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah penularan virus Corona dan harga tes Covid-19 sudah terjangkau.

“Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan, mengingat harga tes semakin murah,” kata Erlina di kantor Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

Erlina juga meminta pemerintah kembali mewajibkan penggunaan masker di area terbuka. Langkah itu harus dilakukan mengingat kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan.

“Dalam kondisi saat ini, kami dari PB IDI meminta agar tetap gunakan masker meski di ruang terbuka apalagi di ruang tertutup,” pungkas dia.

Eranasional.com – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengambil kebijakan memperketat ketentuan perjalanan dinas bagi pejabat maupun aparatur sipil negara. Pengetatan dilakukan mengingat saat ini kasus penyebaran Covid-19 kembali menunjukkan peningkatan.

“Setiap pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Kalteng yang melakukan perjalanan dinas atau bepergian ke luar Kalteng, saat kedatangannya wajib melakukan tes swab PCR tanpa terkecuali,” katanya melalui Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Senin (7/2/2022).

Ketentuan ini mulai berlaku terhitung sejak 7 Februari 2022 hingga waktu yang ditentukan kemudian. Tujuannya sebagai langkah pemantauan, pengendalian, serta evaluasi guna mencegah peningkatan penularan Covid-19, termasuk varian baru.

Lebih lanjut ia menyampaikan, usai lima hari dari perjalanan dinas atau berpergian keluar Kalteng tersebut, pejabat atau ASN terkait kembali diwajibkan melakukan tes swab PCR karena ada masa inkubasi, untuk memastikan terpapar Covid-19 atau tidak. Selain itu pengetatan juga dilakukan kepada tamu kedinasan dari luar Kalteng yang akan melakukan kegiatan di provinsi setempat.

Mereka bisa diterima jika menunjukkan hasil tes swab PCR negatif dan menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut, dijelaskannya, jika ditemukan pejabat atau ASN terpapar Covid-19, akan segera dilakukan 3T yakni tracing, testingdan treatment, serta penyemprotan desinfektan di lingkungan kerja dan segera dilaporkan melalui Kepala BPBPK untuk ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya. “Jika ada pejabat atau ASN kondisinya kurang fit dan ada gejala mengarah terpapar Covid-19, tidak perlu masuk kerja dengan melaporkan ke atasan langsungnya secara berjenjang dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Kemudian jika ingin melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah atau bepergian dengan alasan alasan penting, maka wajib mendapatkan izin dari gubernur melalui pj sekda. Serta terhitung mulai 7-11 Februari 2022 apel pagi dan sore ditiadakan.