Pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Bulan Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025.

Percepatan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan yang ada,” ungkap Prasetyo.

Prasetyo mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, pemerintah perlu tetap menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam rekrutmen ASN.

Rekrutmen ini adalah salah satu langkah strategis dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas penataan tenaga non-ASN.

Sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan afirmasi untuk mengangkat tenaga non-ASN untuk menjadi ASN.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan non-ASN harus segera diselesaikan.

“Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikutip dari Antara Selasa (18/3/2025).

Dia menegaskan penyelesaian pengangkatan CASN ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait.

Selanjutnya, Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Kemudian, sambung Hadi, Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN berkenaan dengan proses penerimaan PPPK 2024.

Hal tersebut tercantum dalam bahan tayang ‘Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS 2024’ yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN yang diakses pada laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Berikut skenario seleksi CPNS 2024:

• Pengumuman Pendaftaran dan Seleksi Administrasi: pekan ketiga Agustus 2024 hingga pekan kedua September 2024
• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): pekan kedua Oktober 2024 hingga pekan kedua November 2024
  Pengumuman hasil SKD CPNS: pekan kedua November 2024
• Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT dan non-CAT: pekan ketiga November 2024 hingga pekan ketiga Desember 2024
• Pengumuman kelulusan akhir: pekan kedua Januari 2025 hingga pekan ketiga Januari 2024
• Usul penetapan Nomor Induk CPNS: pekan ketiga Februari 2025 hingga pekan ketiga Maret 2025.

Adapun, dalam dokumen tersebut dijelaskan juga alur pengadaan CPNS 2024 yang dimulai oleh penentuan rincian formasi oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, usulan rincian formasi ASN diverifikasi oleh BKN dan KemenPANRB untuk ditetapkan oleh MenPANRB.

Setelah itu, instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CPNS, peserta membuat akun dan registrasi pada SSCASN dan dilakukan validasi data kependudukan. Lalu, seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah.

Dilanjut dengan masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi. Peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian SKD dan SKT dilanjutkan SKB bagi yang lolos SKD.

Selanjutnya, pengolahan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas atau nilai afirmasi yang ditetapkan. Setelahnya maka dilakukan pengumuman kelulusan, serta penetapan NIP atau NIPPPK dan pengangkatan ASN.

Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi formasi antara lain, Politeknik Keuangan Negara (STAN) sebanyak 722 formasi, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 721 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 400 formasi, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara 105 formasi.

Kemudian, Politeknik Statistika STIS 355 formasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi 400 formasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan sebanyak 622 formasi, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) sebanyak 120 formasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pemerintah mulai menggelar seleksi penerimaan CPNS sekolah kedinasan tersebut secara serentak. Tahap awal berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung mulai 18 Juli hingga 6 Agustus 2024.

“Nanti kami ingin sampaikan, berapa yang sekarang sudah formasi dikeluarkan pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara. Juga khusus penyelesaian talenta-talenta untuk talenta digital masa depan yang dibutuhkan oleh pemerintah,” katanya, Jumat (3/5/2024).

Sebanyak 2.906 formasi talenta digital akan ditempatkan di IKN. Pemerintah juga membuka lowongan talenta digital untuk pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Kemudian, pemerintah juga membuka lowongan 974 auditor.

“Karena ini menjadi arahan Bapak Presiden untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bagus. Fresh graduate tahun ini juga diperuntukkan untuk auditor sehingga kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini, pasti kita tolak. Untuk diperbaiki, mengusulkan talenta digital di dalam auditor mereka,” kata Anas.

Adapun, pemenuhan SDM untuk penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasi yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK. Selain itu, pemerintah juga banyak membuka lowongan untuk profesi guru dan tenaga kesehatan.

Secara total, pemerintah membuka lowongan untuk 1.289.824 formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah.

Penyusunan perincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 diperpanjang hingga tanggal 30 April 2024.

“Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan. Khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kendala keterlambatan instansi yang disampaikan antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan,” papar Anas.

Hal itu dilakukan sebagai wujud fleksibilitas penataan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Jadi, UU ASN yang baru memberi ruang terbuka dan memudahkan pemerintah pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen, tidak terpaku pada pola tertentu, supaya organisasi dapat berjalan dinamis,” kata Anas di Jakarta, Dikutip dari Antara

Untuk tahap pertama seleksi ASN 2024 yang terdiri atas pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) direncanakan pada Mei.

“Untuk tahap pertama diharapkan seluruh kementerian atau lembaga (K/L), dan pemda (pemerintah daerah) dapat memasukkan dalam dalam platform digital yang telah disiapkan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ucapnya.

Sebelumnya, rekrutmen ASN 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 5 Januari 2024. Terdapat 2,3 juta total formasi yang disiapkan.

Instansi pusat memperoleh kebutuhan formasi sebanyak 429.183 yang mencakup 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK. Formasi itu adalah gabungan dari guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara instansi daerah mendapat formasi sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk kebutuhan 419.146 guru, 417.196 tenaga kesehatan, dan 547.416 tenaga teknis. Sedangkan untuk sekolah kedinasan sebesar 6.027 formasi.

Syarat Daftar CPNS 2024

Anas menegaskan bahwa pengadaan ASN dilaksanakan secara adil; transparan; objektif; bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); berdasarkan prinsip kompetitif; serta tidak dipungut biaya. Dengan prinsip itu, diharapkan kualitas dan kuantitas CPNS dan PPPK lebih terukur dan terstandar.

Seleksi CPNS dilakukan menggunakan sistem tes berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga lebih akuntabel dan transparan. Seleksi berbasis daring (online), termasuk teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Nilai seleksi juga dapat diakses secara waktu nyata (real-time) dan disiarkan melalui YouTube.

“Pengadaan ASN ditujukan bagi setiap WNI (Warga Negara Indonesia), dan semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi, kita pastikan penyelenggaraan rekrutmen dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Adapun syarat daftar CPNS sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Seleksi CASN 2024 juga dibuka untuk para lulusan baru atau fresh graduate dan tenaga honorer. Lulusan baru mendapatkan jatah di seleksi CPNS dengan formasi sebanyak 690 ribu orang. Sebanyak 207 formasi CPNS akan dibuka oleh instansi pusat dan 483 ribu untuk instansi daerah.

“Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45% untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam situs resmi, dikutip Rabu (13/3/2024).

Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru.

“Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,”

Bagi tenaga honorer atau non-ASN pemerintah akan menyediakan 1,6 juta formasi PPPK. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer dapat beralih status menjadi PPPK pada akhir tahun ini.

Anas menjamin seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan berjalan jujur. Dia mengatakan tak akan ada lagi PNS ‘ASDP’ dan ‘PDAM’.

“Sekarang ini tidak ada satupun yang bisa membantu, kecuali dirinya sendiri,” kata Anas.

Dia mengatakan pada masa 10 atau 15 tahun lalu mungkin saja praktik PNS titipan masih terjadi. Hal itu disebabkan karena formasi CPNS masih disusun oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Jenderal. Mekanisme tersebut, kata dia, tak jarang memunculkan praktik titip menitip untuk saudara-saudara PNS.

“Maka dulu PNS di Pemda itu isinya ASDP, apa itu? anak saudara dan ponakan. Kalau enggak PDAM, ponakan dan anak menantu,” kata dia.

Anas menjamin hal tersebut tidak akan terjadi lagi dalam seleksi CPNS 2024. Dia mengatakan saat ini penyusunan formasi dilakukan terpusat. Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah menggunakan teknologi yang menghindari terjadinya praktik calo dengan menggunakan face recognition.

“Kami juga pakai face recognition tesnya begitu mengerjakan soalnya langsung keluar,” kata dia.

Jumlah pelamar kerja akan direkrut menjadi ASN yakni totalnya sebanyak 2.302.543.

“Hari ini baru saja Bapak Presiden mengumumkan terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2024,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Adapun rincian secara detail lowongan ASN itu yaitu 690.822 adalah untuk seleksi CPNS umum atau fresh graduate yang telah lama tidak dibuka lowongannya. Dan, 1.605.694 diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anas kemudian merinci formasi apa saja yang akan dibuka untuk rekrutmen ASN tahun ini.

Dari total 2,3 juta lowongan ASN, sebanyak 429.183 di antaranya untuk instansi pusat, yang di dalamnya ada 207.247 lowongan untuk CPNS fresh graduate.

“Untuk dosen sebanyak 15.460 formasi, tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 191.787,” paparnya.

“Kemudian, untuk lowongan PPPK sebanyak 221.936,” sambung Anas.

Sedangkan untuk seleksi ASN di daerah, lanjut Anas, dibuka lowongan sebanyak 1.867.333.

“Yang terdiri dari CPNS yang fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis. Kemudian PPPK sebanyak 1.383.758, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146,” jelasnya.

“Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 417.196 dan tenaga teknis sebanyak 547.416,” katanya lagi.

Anas mengungkapkan, kebutuhan seleksi ASN untuk instansi daerah akan lebih besar dibandingkan instansi pusat.

Sebab, kebutuhan ASN di daerah lebih tinggi 70 persen dibanding ASN yang ada di pusat. (*)

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan mampu menjalankan fungsi dan perannya secara profesional, dan bertanggungjawab. Tak hanya itu, para Abdi Negara ini juga diminta untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya sehingga berimplikasi positif dan langsung terhadap peningkatan pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Timur Dr.Ampera AY Mebas, SE, MM dalam arahannya pada kegiatan penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi Tahun 2019 dan Sosialisasi E-Sign, di GPU Mantawara, Jumat (10/02/2023).

Selain dapat berdampak langsung kepada pelayanan publik, profesional seorang PNS, ujar Bupati, diharapkan dapat mengelola administrasi dengan rapi, cepat, tepat, serta mampu  berkomunikasi dengan baik, jelas dan mudah dipahami.

“Untuk itu saya minta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Timur agar selalu belajar, mau berbenah diri dan senantiasa mengasah diri, untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memegang prinsip tepat waktu , tepat administrasi, dan tepat mutu,” pinta Bupati dihadapan 141 CPNS Formasi tahun 2019.

Melalui kesempatan itu pula, Orang Nomor Satu di Barito Timur ini mengucapkan selamat kepada 141 Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur yang menerima Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Dikatakan Bupati, momentum ini tentu menjadi kebahagian dan kebanggaan tersendiri bagi para CPNS yang hadir, karena bersamaan dengan diangkatnya CPNS menjadi PNS akan berdampak selaras pada peningkatan kesejahteraan, kepegawaian maupun karir.

“Selaras dengan itu, Pegawai Negeri Sipil juga dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai Aparatur Negara, Aparatur Pemerintah dan Abdi Masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Bupati Bartim berharap Pegawai Negeri Sipil mampu untuk menerjemahkan dan melaksanakan aksi riil Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengubah Paradigma reformasi birokrasi berorientasi pada kinerja yang profesional, dan berkomitmen pada kepentingan rakyat serta akuntanbilitas sesuai tuntutan zaman.

Bersama dengan penyerahan SK PNS ini, terang Bupati, juga dilaksankan sosialisasi E-SIGN atau tandatangan elektronik. Hal ini kata Buapti, bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendorong penuh penerapan Informasi Teknologi (IT), terutama pemanfaatan keamanan teknologi informasi, dimana ini merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Dijelaskan Bupati Bartim Sistem E-SIGN merupakan salah satu bentuk Transformasi Digital untuk memberikan Jaminan Keamanan transaksi Dokumen Elektronik, dalam mendukung tata Pemerintahan yang baik, karena didukung penggunaan sertifikat elektronik yang sangat praktis, dengan bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan keakuratan serta mendukung program era paperless office atau era kantor tanpa kertas.

Oleh karena itu, terang Bupati,  pemanfaatan sertifikat tandatangan elektronik saat ini menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang melalui bertrasformasi untuk penerapan layanan pemerintah berbasis digital.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini pun meminta PNS peserta sosialisasi E-Sign agar serius mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini para PNS mendapatkan ilmu baru tentang tata cara pengelolaan keamanan informasi melalui sistem E-Sign Barito Timur yang tentu  saja dengan tujuan bersama untuk  terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang Bersih , Amanah, dan berwibawa menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.

Source: Diskominfo Bartim

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur Dr.Ampera AY Mebas, SE, MM menyerahkan  Surat Keputusann (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). SK ini diserahkan kepada 141 orang PNS formasi tahun 2019.

Prosesi penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara Tamiang Layang, Jumat (10/02/2023).

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur ini dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD, Direktur RSUD Tamiang Layang, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretraris Lurah dan seluruh CPNS formasi tahun 2019.

Acara penyerahan SK ini dimulai sekitar pukul 13.00 WIB diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah kedua acara tersebut selesai dilanjutkan dengan arahan Bupati Barito Timur Dr. Ampera AY Mebas, SE, MM.

Acara puncak penyerahan SK yang ditunggu-tunggu oleh CPNS Formasi 2019 pun tiba. Usai memberikan arahan, Bupati Barito Timur menyerahkan secara simbolis SK pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Ada 3 (tiga) perwakilan yang maju kedepan menerima SK PNS dari Bupati Barito Timur. Golongan II/c diwakili oleh Wulanika Mawar Sharon, Golongan III/a diwakili oleh Jantrio Christo dan Golongan III/b diwakili oleh Agri Ayu Pertasi.

Raut wajah senang dan gembira tampak begitu jelas menghiasi GPU Mantawara siang itu. Pasalnya para CPNS formasi 2019 harus menunggu kurang lebih dua tahun untuk diangkat menjadi PNS.

Usai Bupati Barito Timur menyerahkan SK pengangkatan PNS dilanjutkan dengan sosialisasi E-Sign oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur. Narasumber sosialisasi E-Sign adalah Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfosantik Kab. Barito Timur Ari Opu Pahandrian Migang, ST. **

JAKARTA, Eranasional.com – Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 tengah dipersiapkan seiring dengan proses rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 rampung, mengingat proses ini masih berlangsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin (30/01), mengatakan, tahun ini, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas.

Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. “Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.

Dia menambahkan, ada empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” tegas Menteri Anas. (FA/PANRB)

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo merspons kabar terkait ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi tahun ini tapi mengundurkan diri.

Diberitakan sebelumnya bahwa tidak sedikit dari para CPNS tersebut mundur karena alasan gaji yang terlalu kecil.

“Harusnya, (sejak awal) CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih, ya bisnis saja,” sindir Tjahjo, Senin 30 Mei 2022.

Selanjutnya Tjahjo juga membenarkan bahwa gaji pokok seorang PNS itu memang tergolong kecil, yakni tidak lebih dari Rp5 juta per bulan.

“Tapi, ada tunjangan kinerja atau gaji ke-13 hingga ke-14. Lalu, ada pula lumpsum (uang yang dibayarkan langsung), honor lembur, dan uang pensiun seumur hidup dari Taspen,” jelas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga selalu mengupayakan kesejahteraan pegawai pemerintahan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya kepada negara.

“Pak Jokowi juga terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara bertahap,” ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

“Menjadi ASN itu juga kehormatan, karena sebagai pegawai pemerintah yang melayani masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut Tjahjo sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab menurutnya menjadi PNS adalah sebuah amanah untuk melayani masyarakat.

Eranasional.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021. Kementerian Perhubungan sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak mencapai 11 orang.

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS tahun 2022.

“Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” kata Satya seperti dikutip dari Antara, Kamis 26 Mei 2022.

Selain Kemenhub, instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (1 orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu orang), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 orang), Kementerian Kesehatan (2 orang), Badan Intelijen Negara (1 orang), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (1 orang).

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Selanjutnya, PPK mengusulkan penggantian pelamar kepada ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk mendapatkan pengganti. Ketua Panselnas dapat memberikan usulan pengganti dari pelamar dengan peringkat tertinggi, yang urutannya berada di bawah pelamar yang mengundurkan diri.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo memastikan pada 2022 tidak akan ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kendati demikian, Thajo mengatakan pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk seleksi CASN 2022, pemerintah fokus rekrutmen PPPK, dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia,” jelas Tjahjo dikutip dari keterangan resmi Kementerian PANRB pada Jumat (21/1).

Tjahjo menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai kebijakan dalam pelaksanaan CASN formasi 2022 ini.

Menurut Tjahjo, kebijakan hanya merekrut PPPK ini diadopsi pemerintah dari apa yang dilakukan negara-negara maju. Itu dilakukan dalam rangka merampingkan jumlah ASN pembuat kebijakan dan memperbanyak jumlah pegawai sebagai public services atau setara PPPK.

“Mengacu contoh baik tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi lebih cepat,” tutur Tjahjo.

Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Adapun Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Adapun pertimbangan lain tidak membuka formasi CPNS pada Seleksi CASN 2022, kata Tjahjo, masalah keterbatasan waktu. Soalnya rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK.

Dengan demikian, dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Kendati begitu, formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan.

Selanjutnya, formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023, dengan mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK.

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar menjamin tiap tahapan seleksi CPNS dilakukan sesuai ketentuan, adil, dan transparan.

Karenanya, ia berpesan agar para peserta seleksi CPNS Kemenag tetap waspada dan tidak mempercayai pihak/oknum nakal yang menjanjikan kelulusan.

“Selamat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB. Dan kami mengingatkan agar seluruh peserta tetap waspada jika bertemu dengan oknum nakal yang mengimingi kelulusan, jangan percaya,” kata Nizar, di Jakarta, Rabu (17/11).

“Seleksi dilakukan sesuai ketentuan, adil, dan transparan. Jadi jangan percaya apabila ada orang yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun,” sambungnya.

Nizar juga meminta para peserta SKB untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat SKB akan dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi.

“Persiapkan kemampuan terbaik Anda, dan tetap jaga kesehatan. Sehingga saat waktu SKB nanti, Anda siap memberikan performa terbaik,” pesan Nizar.