Merespons persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai berdampak besar bagi pasien penyakit kronis.

Data dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan BPJS PBI. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah, antara lain Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, sejumlah pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini prosedur medis yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Charles menegaskan DPR tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan administratif yang justru berpotensi mengorbankan hak dasar warga negara.

“Kami akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk meminta penjelasan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh abai terhadap kelompok masyarakat yang secara medis bergantung penuh pada layanan kesehatan berkelanjutan, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI.

Charles menilai, setiap proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan seharusnya disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan, serta mempertimbangkan kondisi medis peserta yang bersifat rentan dan berisiko tinggi.

]]> https://eranasional.com/97671/dpr-akan-panggil-bpjs-kesehatan-terkait-pasien-gagal-ginjal-tak-bisa-cuci-darah/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/88061/aktivis-kritik-penambahan-layanan-cuci-darah-di-rsud-smart-pamekasan https://daerah.eranasional.com/88061/aktivis-kritik-penambahan-layanan-cuci-darah-di-rsud-smart-pamekasan#respond Fri, 16 May 2025 13:09:14 +0000 https://daerah.eranasional.com/88061/aktivis-kritik-penambahan-layanan-cuci-darah-di-rsud-smart-pamekasan Pamekasan, ERANASIONAL.COM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) mendatangi kantor komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jawa Timur Jumat (16/5/2025).

Kedatangan Formaasi ini berkaitan dengan dibukanya layanan hemodialisis (hd) atau cuci darah shift 4 di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan.

Layanan tersebut akhirnya resmi dihentikan pada 1 Mei 2025 lantaran terbukti tidak sesuai standar yang ditentukan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI).

Diketahui, jumlah ketersediaan alat hemodialisa dan jumlah sumber daya manusia (Pemberi Layanan) tidak memadai untuk melayani shift 4.

Dalam pertemuan tersebut, aktivis Formaasi menyoroti adanya pelayanan shift 4 yang dibuka oleh RSUD Smart dari bulan November 2024 tanpa mengonfirmasikan terlebih dahulu kepada BPJS Kesehatan.

Dia menegaskan meski memang ada anak yang menjalani hemodialisis di RSCM, kasus gagal ginjal tidak mengalami lonjakan.

“Jadi kita cukup kaget ya karena ada berita-berita terkait ini, padahal di RSCM kita tidak mengalami lonjakan,” kata dr Eka dalam siniar di RSCM Kencana, Kamis (25/7/2024).

dr Eka mengatakan RSCM merupakan rumah sakit rujukan nasional yang memiliki layanan khusus cuci darah untuk anak. Pasiennya bukan hanya berasal dari Jakarta tetapi juga luar pulau Jawa.

“Sore ini beredar informasi di berbagai media yang menyatakan klien kami, Bapak Lukas Enembe berpulang. Sebagai penasihat hukumnya yang rutin mengunjungi beliau di Paviliun Kartika RSPAD, dengan tegas menyatakan bahwa info meninggalnya Bapak Lukas Enembe itu tidak benar,” kata pengacara Lukas, Petrus Balla Pattyona, Rabu (15/11/2023).

Petrus mengatakan dirinya masih menemani Lukas berobat ke RSPAD pada Selasa (14/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu Lukas menjalani cuci darah di rumah sakit tersebut.

“Kemarin pukul 17.00 WIB saya masih menemani beliau ke ruang tindakan RSPAD untuk cuci dari keenam kalinya yang dilakukan sejak 29 Oktober, setelah beliau diyakinkan oleh tim dokter dari Singapura pada tanggal 28 Oktober 2023,” jelas Petrus.

Kata Petrus, tim pengacara juga telah berkoordianasi dengan sejumlah pihak yang rutin menemani Lukas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dia memastikan kondisi Lukas hingga saat ini tidak dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Setelah saya menanyakan ke adik-adik dari Papua yang menemani beliau di RSPAD tidak terjadi apa-apa. Beliau baru saja selesai makan. Untuk tindakan cuci darah dilakukan dengan durasi selama 3 sampai 4 jam. Beliau tetap mengikuti saran-saran dokter RSPAD,” ujarnya.

Lukas Enembe terjerat kasus korupsi dan divonis 8 tahun penjara karena terbukti suap dan gratifikasi.

Selain itu, hakim juga menghukum Lukas Enembe membayar pidana denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Lukas Enembe dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. (*)