cukai – Eranasional.com

Cukai Tak Capai Target, Pemerintah Godok Skema Legalisasi Rokok Ilegal

Aditya — Sun, 18 Jan 2026 22:16:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Merosotnya penerimaan cukai sepanjang 2025 menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menyusun target fiskal tahun depan. Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan wacana kontroversial berupa penambahan layer cukai rokok baru yang dinilai membuka jalan bagi legalisasi rokok ilegal agar masuk ke sistem perpajakan resmi.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah melihatnya sebagai solusi pragmatis untuk mengerek penerimaan negara sekaligus menekan peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun di sisi lain, sejumlah ekonom dan kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam agenda pengendalian tembakau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dimaksudkan untuk menarik produsen rokok ilegal agar beralih menjadi pelaku usaha legal dan mulai menyetorkan kewajiban pajak ke negara.

“Kami akan memastikan satu layer baru, mungkin masih didiskusikan ya, untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal supaya masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan diikuti dengan pengawasan ketat. Pemerintah, kata Purbaya, tidak akan ragu menindak produsen yang tetap membandel setelah regulasi diterbitkan.

“Nanti kalau peraturan keluar, mungkin minggu depan. Kalau mereka masih main-main, saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi,” tegas mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai catatan, rokok ilegal tidak dikenai pita cukai, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Padahal, produk hasil tembakau merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) terbesar selain minuman mengandung etil alkohol.

Langkah keras tersebut muncul setelah realisasi penerimaan cukai pada 2025 tidak mencapai target. Pemerintah mencatat penerimaan cukai hanya mencapai Rp221,7 triliun, atau 90,8% dari target Rp244,2 triliun, sehingga terjadi shortfall Rp22,5 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp226,4 triliun, penerimaan cukai 2025 bahkan mengalami kontraksi 2,1%. Sayangnya, pemerintah tidak merinci secara detail kontribusi masing-masing jenis cukai, termasuk cukai hasil tembakau, dalam laporan kinerja tersebut.

Namun mengacu pada dokumen APBN 2025, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp230,1 triliun, atau sekitar 94,2% dari target tahunan.

Respon Menkeu Purbaya Soal Cukai Popok-Tisu Basah: Ini Boleh Diketawain Enggak?

Agung Nugroho — Fri, 14 Nov 2025 10:11:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespon terkait rencana pemerintah memungut cukai dari produk diapres (popok) hingga tisu basah.

Menkeu Purbaya pun tertawa mendengar isu penerapan pungutan cukai untuk popok dan tisu basah. Menurut Purbaya bahwa kebijakan tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai popok sekali pakai dan tisu basah? Ini boleh diketawain enggak? Hahaha cukai popok dan tisu basah,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

“Sepertinya, sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat (cukai popok dan tisu basah). Jadi, saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya gak akan menambah pajak (dan bea cukai) tambahan dulu,” tegas sang Bendahara Negara.

Patokan Purbaya adalah ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 6 persen. Jika target itu tercapai, ia baru akan memikirkan sumber penerimaan melalui pajak dan pungutan bea cukai baru.

Kata KPK Soal Vonis 10 Tahun Andhi Pramono

Angie — Mon, 01 Apr 2024 15:24:35 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal putusan hukuman 10 tahun penjara terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. KPK mengapresiasi putusan itu meskipun lebih rendah dari tuntutan jaksa.

“KPK memberikan apresiasi atas putusan majelis hakim yang memutus perkara terdakwa Andhi Pramono sesuai dengan seluruh alat bukti yang diajukan tim jaksa dalam membuktikan dakwaannya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 1 April 2024.

Jaksa sejatinya meminta majelis memberikan vonis 10 tahun dan tiga bulan penjara kepada Andhi. Putusan dari hakim tidak jauh berbeda.
KPK juga senang dengan hakim yang sepaham dengan tuduhan penerimaan gratifikasi terhadap Andhi. Putusan kasus itu diyakini bakal menguatkan kepatuhan dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Hal ini juga menguatkan bahwa terobosan KPK melalui pelaporan LHKPN yang tidak sesuai dengan profilenya dapat menjadi pintu masuk dalam penelusuran tindak pidana korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara,” ucap Ali.