JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah mengubah jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023. Total libur Lebaran menjadi 7 hari.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, cuti bersama diperpanjang karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Tadi ada keputusan dari Bapak Presiden (Jokowi) berkaitan dengan cuti bersama. Sekarang inu soal cuti bersama sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri yaitu dari tanggal 21 sampai 26 April. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan agar waktu libur bersama dimajukan dua hari, mulai tanggal 19 sampai 26 April, jadi tambah satu hari, tapi di depan maju dua hari,” kata Budi Karya dalam jumpa pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (24/3/2023).

Dengan begitu, tegas Budi, cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1444 H/2023 dimulai dari tanggal 19 April hingga 25 April 2023.

Selain antusiasnya animo masyarakat untuk mudik Lebaran, kata Budi Karya, alasan cuti bersama itu dimajukan agar tidak ingin ada penumpukan kendaraan.

“Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18, 19, 20 21, ada empat hari mereka bisa berangkat mudik,” ujar Budi.

Budi menyatakan usulan cuti bersama diperpanjang ini sudah disetujui dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Kata dia, kesepakatan itu akan dibuat menjadi keputusan resmi lewat SKB tiga menteri.

“Tapi bisa dikatakan bahwa karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas, ini secara de facto sudah terjadi, tinggal de jure. Kami akan mengusulkan rapat dengan tiga kementerian tersebut,” kata Budi.

Lanjut Budi Karya, tiga menteri yang meneken SKB tersebut adalah Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB). Budi menyatakan dirinya ditugaskan mengirimkan surat yang ditembuskan kepada tiga menteri tersebut.

Palangka Raya – Mengawali hari pertama masuk kerja usai cuti bersama lebaran 2022, DPRD Palangka Raya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), langsung menggelar rapat pembahasan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Rapat yang diikuti seluruh anggota DPRD Palangka Raya yang tergabung dalam Bapemperda tersebut, mengambil tempat di ruang rapat komisi di gedung Dewan setempat, Senin (9/5/2022) pagi.

Dalam rapat itu Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Vina Panduwinata menyampaikan, ke dua Raperda yang akan dibahas itu adalah, pertama Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diusulkan dalam rangka tertib adminitrasi keuangan daerah.

Kemudian Raperda ke dua yakni tentang pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Raperda ini diprakarsai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, yang merupakan langkah dalam melaksanakan ketentuan dalam meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Dua raperda yang diajukan pihak eksekutif tersebut, telah sesuai dengan program pembentukan perda (Propemperda) 2022,” papar Vina.

Disisi lain tambah dia, kedua raperda itu telah diajukan serta disetujui untuk dibahas, karena seluruh fraksi DPRD setuju. Sesuai agenda kerja Bapemperda, maka kini kedua raperda sudah masuk dalam pembahasan dan bedah materi raperda untuk segera dimatangkan.

“Diharapkan, pembahasan materi antara DPRD dan Pemko Palangka Raya bisa berjalan lancar. Dengan begitu diharapkan kedua raperda ini bisa segera menjadi Perda dan segera diimplementasikan di masyarakat,”pungkas Vina. MC/AF