Dalam laporan berjudul Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menyatakan bahwa pembiayaan cuti melahirkan yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dapat menciptakan insentif tidak langsung yang bersifat diskriminatif. Artinya, perusahaan mungkin enggan mempekerjakan perempuan usia subur secara formal karena harus menanggung beban biaya tambahan.

Bank Dunia menekankan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak mewajibkan perusahaan memberikan cuti melahirkan minimal tiga bulan dengan gaji penuh 100 persen. Tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan perlindungan finansial bagi perempuan pekerja, agar mereka dapat fokus pada proses pemulihan dan merawat anak yang baru lahir.

Namun, masalah muncul karena seluruh tanggung jawab pembayaran gaji tetap berada di perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan harus membayar gaji pekerja yang sedang cuti sekaligus menyiapkan tenaga pengganti sementara agar operasional tetap berjalan. Hal ini memunculkan persepsi bahwa mempekerjakan perempuan usia subur menjadi lebih mahal dibanding pekerja laki-laki atau perempuan yang tidak berpotensi cuti melahirkan.

“Perusahaan mengantisipasi pengeluaran yang lebih tinggi, baik untuk pembayaran cuti maupun biaya pengganti sementara, sehingga menjadi enggan merekrut atau mempekerjakan perempuan secara formal, terutama di usaha kecil atau industri dengan margin rendah,” tulis laporan yang disusun oleh ekonom senior Bank Dunia, William Seitz dan Wael Mansour.

]]> https://eranasional.com/99787/bank-dunia-sebut-sistem-cuti-melahirkan-di-indonesia-bisa-picu-diskriminasi-tenaga-kerja-perempuan/feed 0 Aditya