Jangan khawatir, Anda bisa membangkitkan kembali semangat kerja Anda usai libur lebaran ini. Ada beberapa cara ampun yang bisa membuat Anda tetap menikmati rutinitas seperti semula.

1. Mulai dengan Tenang

Setelah masa liburan, kehilangan ritme kerja normal untuk sementara waktu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Mulailah dengan tenang di hari pertama Anda bekerja. Mulailah dengan tugas-tugas sederhana untuk kembali ke alur kerja dan perlahan-lahan tingkatkan ke pekerjaan yang lebih besar.  Usai Libur Lebaran, Kapan Putusannya?

2. Rapikan Meja Kerja

Jika meja kerja Anda berantakan usai libur panjang, coba untuk merapikannya sejenak agar terlihat lebih bersih dan nyaman. Hal ini akan membantu transisi dari liburan ke bekerja menjadi lebih lancar. Atur ulang ruang kerja Anda agar lebih hidup. Tambahkan ornamen seperti tanaman, lilin wangi, atau bunga.

3. Ajak Teman Kerja Mengobrol Cara selanjutnya ialah mengajak teman kerja menbrol bersama.

Berbagi pengalaman liburan menciptakan suasana santai di kantor dan membantu Anda merasa cepat terlibat kembali dengan tim Anda.

4. Tantang Diri Anda Menantang diri Anda juga bisa membantu mengembalikan semangat kerja.

Tantangan baru akan meningkatkan antusiasme dan motivasi Anda serta mencegah Anda merasa terjebak dalam kebiasaan.

5. Tetap Positif

Satu lagi cara untuk membangkitkan semangat kerja ialah tetap positif. Selalu tebar senyuman, sapa rekan kerja dan lakukan kegiatan baik bisa menambah mood kerja Anda. Dengan cara ini, Anda akan memperkuat pola pikir positif Anda dan membuat kembali bekerja menjadi lebih menyenangkan.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

SE yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Januari 2024 ini memberikan kejelasan bagi para pekerja yang tetap bekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

“Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.

Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan, pada masa libur lebaran 2022 ini, pemerintah selain mengizinkan mudik, juga akan memberikan cuti libur lebaran.

Disebutkan Muhadjir, cuti lebaran 2022 akan berlaku mulai 29 April hingga 6 Mei 2022 dan sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam mudik itu nanti Presiden sudah sudah menyetujui ada libur bersama juga itu akan berlangsung 29 April sampai 6 Mei, jadi ada 10 hari libur bersama atau cuti bersama,” kata Muhadjir saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel hari ini Rabu, 6 April 2022.

Nantinya, akan ada surat keterangan bersama (SKB) tiga menteri yang akan mengatur lengkap atas cuti lebaran 2022 ini.

“Jadi nanti akan ditandatangani untuk surat keputusan bersama oleh menpan RB, menteri agama, dan menteri tenaga kerja,” katanya.

Dia sebut, keputusan cuti bersama selama 10 hari ini sudah hampir pasti tinggal menunggu terbitnya SKB tersebut.

“90 persen sudah oke, dan mudah-mudah covid nya tidak ngamuk, kalau kondisinya seperti sekarang atau di bawah sekarang ini mudik pasti diizinkan,” tegasnya.

Dia menegaskan, dengan adanya cuti bersama yang cukup panjang ini, masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Dan jangan lupa persyaratan vaksin, yaitu harus sudah vaksin,” tegasnya.

Dia mengingatkan warga untuk segera melakukan vaksin booster.

Vaksin booster ini, kata Muhadjir, adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan covid-19 pada masa libur lebaran nanti.

“Ini harus tetap waspada karena angka kematian karena covid masih cukup tinggi,” jelasnya.

“Mari ramai-ramai yang belum booster untuk segera booster,” lanjutnya.***

JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (25/11).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Namun perlu diketahui, berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur. ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Sementara, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata. Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal, seperti peta zonasi penyebaran Covid-19; peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; serta penggunaan platform PeduliLindungi.

Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru. Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran.