Irma mengatakan program pengadaan berbagai barang tersebut tidak pernah dikonsultasikan kepada Komisi IX DPR RI.

“Untuk program pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lain-lain, kami di Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, BGN tidak pernah mengajukan maupun membahas rencana pengadaan tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IX. Menurutnya, jika usulan itu pernah diajukan, kemungkinan besar akan ditolak.

“Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak. Terus terang, kami di Komisi IX juga bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana diberitakan media,” ujarnya.

Irma mengungkapkan Komisi IX sempat berencana memanggil jajaran BGN melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.

Namun, agenda itu belum terlaksana karena lebih dahulu muncul proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut,” katanya.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan BGN, Irma menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah.

“Untuk proses hukum kami serahkan kepada Kejagung dan pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan di sana kami sekaligus akan berkenalan dengan pimpinan BGN yang baru,” ucapnya.

Ia berharap pimpinan baru BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia (SDM) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi, dapat berjalan lebih optimal.

“Ke depan, kami berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target Presiden dapat tercapai,” pungkasnya. []

Dadan meninggalkan gedung sekitar pukul 17.10 WIB. Dengan wajah tertunduk, ia langsung digiring menuju mobil tahanan yang telah menunggu di halaman kantor Kejagung.

Sejumlah wartawan yang berupaya meminta keterangan tidak mendapat respons dari Dadan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta. Penggeledahan tersebut dikaitkan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah berlangsung.

Nama Dadan Hindayana juga disebut dalam dugaan praktik jual beli titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden, Dudung Abdurachman.

Menurut Dudung, dirinya telah menerima informasi yang mengarah pada dugaan keterlibatan mantan Kepala BGN tersebut dalam kasus yang sedang menjadi perhatian publik.

“Ya, saya pun mendapat informasi seperti itu,” ujar Dudung kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).

Dudung menambahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima berbagai laporan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan BGN jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan rinci mengenai status hukum Dadan maupun perkembangan penyidikan yang sedang dilakukan. []