Usai sidang dia emosi dan menendang pintu pembatas antara kursi terdakwa dengan kursi audiens di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Emosinya meledak usai dituntut hukuman 11 tahun 5 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum KPK.

Tingkah terdakwa disesalkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ia pun meminta Majelis Hakim mempertimbangkan perilaku tersebut.

“Kami sesalkan kejadian tersebut dan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim nantinya untuk mempertimbangkan dan menilai perbuatan terdakwa,” kata Ali, Jumat 16 Februari 2024.

Istri Dadan Tri, Riris Riska Diana pun histeris saat mendengarkan tuntutan suaminya.

Bahkan, Riris juga melontarkan umpatan kepada jaksa dan KPK.

“Tentu tindakan demikian tidak dapat dibenarkan,” tegas Ali Fikri.

Istri Dadan Tri, Riris Riska Diana teriak histeris begitu mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan kepada suaminya tersebut.

JPU KPK menilai Dadan Tri terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp11,2 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka.

Riris yang berteriak berulang kali berusaha ditenangkan oleh kerabatnya yang juga hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa, Dadan Tri terbukti menjembatani Tanaka untuk memberikan suap kepada eks Sekretaris MA, Hasbi Hasan guna mengkondisikan perkara KSP Intidana yang sedang bergulir di MA.

Selain pidana badan, Dadan Tri juga dituntut pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Tak hanya itu, Dadan Tri juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp7,9 miliar subsider tiga tahun penjara.

Dadan Tri disebut dikenalkan dengan Hasbi Hasan oleh istrinya, Riris Riska Diana pada tahun 2022. Usai berkenalan, Dadan dan Hasbi Hasan aktif melakukan komunikasi.

Singkat cerita, seseorang bernama Timothy Ivan Triyono menemui Dadan Tri yang diketahui mengenal banyak pejabat, salah satunya Hasbi Hasan.

Kepada Dadan Tri, Timothy menyampaikan keinginannya akan mempertemukan eks Komisaris Wika Beton tersebut dengan Heryanto Tanaka yang tengah mengalami permasalahan hukum di MA.

Setelah itu, Dadan Tri bersama istrinya dan Timothy menemui Heryanto Tanaka di Semarang pada Maret 2022.

Dalam pertemuan tersebut Dadan menyatakan akan membantu persoalan Tanaka melalui Hasbi Hasan.

Setelah itu, Dadan Tri bersama istrinya menemui Hasbi Hasan dalam rangka meminta bantuan mengurus perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman. Dan, Hasbi Hasan menyanggupinya sebagaimana keinginan Heryanto Tanaka dengan syarat diberikan uang senilai Rp3 miliar untuk mengkondisikan perkara kasasi KSP Intidana.

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2022. (*)

Hal ini terungkap dari kesaksian Nurlela Kotdriyah, pegawai bank yang dihadirkan jaksa sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara di MA dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto.

Dalam kesaksiannya, Nurlela mengungkapkan bahwa Dadan melakukan transaksi sebesar Rp3,78 miliar dalam sehari.

Awalnya jaksa menanyakan kepada Nurlela, berapa kali Dadan Tri melakukan penarikan uang tunai pada 29 Maret 2022. Nurlela menjawab, Dadan menarik tunai sebanyak dua kali yaitu dengan nominal Rp3 miliar dan Rp600 juta.

Tak hanya menarik tunai, lanjut Nurlela, Dadan Tri juga melakukan transaksi jenis lainnya yaitu transfer dan setoran.

“Ada dua kali tarikan sebesat Rp3 miliar dan Rp600 juta. Ada mengirim uang juga, ada setoran juga,” jawab Nurlela persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Jaksa kemudian menanyakan Dadan melakukan transfer ke siapa saja pada tanggal tersebut. Untuk hal itu Nurlela mengaku lupa.

Kemudian jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Nurlela. Dalam BAP itu, Nurlela menjelaskan Dadan melakukan penarikan tunai sebanyak tiga kali dengan nominal masing-masing Rp 3miliar, Rp 600 juta, dan Rp180 juta pada 29 Maret 2022.

“Penarikan tunai tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.32 WIB sebesar Rp3 miliar. Kemudian, pukul 11.39 WIB sebesar Rp600 juta, kemudian 29 Maret, pukul 11.40 WIB sejumlah Rp180 juta’,” kata jaksa membacakan BAP Nurlela.

Dadan juga disebut melakukan setor tunai dan mentransfer uang pada tanggal tersebut. Dadan disebut melakukan setor tunai sebesar Rp150 juta dan transfer Rp50 juta.

“Kemudian setoran tunai pukul 11.41 WIB, atas nama Dadan ke Hardianko sejumlah Rp150 juta kemudian yang E. Pengiriman uang antarbank 29 Maret 2022 pukul 11.42 WIB, bank atas nama pengirim Dadan Tri Yudianto dan penerima Kenzo Xavier Sastradikarya sejumlah Rp135 juta, kemudian F Pengiriman uang tanggal 29 Maret 2022 pukul 11.49 WIB dari Dadan Tri Yudianto penerima Tajib Priatna sebesar Rp50 juta’,” papar jaksa membacakan BAP Nurlela lagi.

Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap Rp11,2 miliar bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan. Jaksa mengatakan suap itu diterima Dadan dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana/KSP ID, Heryanto Tanaka (HT).

Suap itu diduga diberikan agar Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dalam sidang kasasi perkara nomor: 326K/Pid/2022.

Jaksa juga menyebut suap diberikan agar perkara kepailitan KSP Intidana yang berproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto.

Dadan disebut menghubungi Hasbi Hasan untuk meminta bantuan agar penanganan perkara atau putusan hakim bisa sesuai keinginan Heryanto Tanaka.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Dadan disebut menerima uang Rp5 miliar dari Heryanto pada 28 Maret 2022. Dadan kemudian melakukan tarik tunai senilai Rp3,6 miliar pada 29 Maret 2022.

Jaksa mengatakan Dadan Tri kemudian berangkat ke Kantor MA dengan membawa uang Rp3 miliar dalam pecahan Rp100.000 dan menyerahkan uang itu kepada Hasbi Hasan di kantor MA. (*)

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ada empat orang saksi dalam sidang Hasbi Hasan hari ini. Selain Windy Idol, kakaknya bernama Rinaldo Septariando juga akan dihadirkan dalam persidangan.

“Agenda persidangan dengam terdakwa Hasbi Hasan dan Dadan Tri hari ini, tim Jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi di antaranya Riris Riska Diana, Windy Yunita Bastari, Rinaldo Septariando, dan Noriaty,” kata Ali Fikri, Selasa, 19 Desember 2023.

Windy Idol dikait-kaitkan dalam kasus dugaa suap dan gratifikasi Sekretaris MA nonaktif korupsi Hasbi Hasan.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini bahkan telah dua kali dicegah keluar negeri terkait kasus yang menjerat Hasbi.

Dalam uraian dakwaan jaksa terkait gratifikasi Hasbi Hasan, nama Windy Idol ikut disebut-sebut.

Windy Idol pertama kali dicegah oleh KPK berpergian ke luar negeri pada Januari hingga 12 Juli 2023. Namun, pada September 2023 hingga sekarang pencegahan itu kembali dikenakan padanya.

Dadan Tri diduga menjadi perantara suap kepada Sekretaris Mahkamah Agung (MA) saat itu, Hasbi Hasan agar bisa mengondisikan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang tengah ditangani MA.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Dadan Tri Yudianto tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Teguh Santoto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan telah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas nota keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum Dadan Tri.

Setelah mempertimbangkan keberatan dan tanggapan dari kedua belah pihak, majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 19 Oktober 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak dapat menerima nota keberatan Dadan Tri lantaran telah masuk pokok perkara.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Dadan Tri Yudianto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut,” kata hakim.

Usai persidangan, Koordinator Tim Hukum Dadan Tri, Willy Lesmana Putra menyatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut. Kata dia, pada sidang selanjutnya akan memasuki materi pokok perkara, dan pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Dadan Tri Yudianto menilai dakwaan jaksa KPK tidak jelas dan membingungkan.

“Kami tadi menyampaikan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum KPK tersebut karena kami menilai dakwaan itu obscuur libel (tidak jelas) dan membingungkan (confuise),” kata tim penasihat hukum Dadan Tri, Rizky Rismawan usai persidangan, Selasa (7/11/2023).

Rizky menjelaskan, salah satu alasan dakwaan dianggap tidak jelas atau ‘kabur’ adalah karena Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara.

“Bagaimana tidak, obscuur libel dan confuise, Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah ASN atau penyelenggara negara,” jelas Rizky Rismawan.

Sementara itu, tim penesahat hukum Dadan Tri Yudianto lainnya, Alexander Kilikily Umboh menilai, dakwaan jaksa KPK membingungkan karena tidak menjelaskan tentang uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan mengalir kepada sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

“Sementara terkait uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan Penuntut Umum KPK dalam dakwaannya mengalir kepada sekretaris MA Hasbi Hasan, itu merupakan pinjaman Rosario Marshal (Hercules),” ujar Alexander.

“Uang sebesar Rp3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Hasbi Hasan, itu dipinjam oleh Rosario Marshal,” jelasnya melanjutkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Alexander berharap majelis hakim dapat menerima seluruh eksepsi, menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dakwaan dan dibebaskannya Dadan Tri dari segala tuntutan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Santosa, dengan anggota Toni Irfan dan Mardiantos akan memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut pada sidang berikutnya, Rabu (14/11) mendatang. (fyan)

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertemu dengan tersangka suap perkara di Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto.

Disebut, Dadan Tri bertemu dengan Johanis Tanak di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

“Yang dilaporkan Pak JT (Johanis Tanak),” kata anggota Dewas KPK Harjono di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Kata Harjono, saat Dewas KPK masih mempelajari laporan terkait dugaan pertemuan itu, dan belum mengetahui kapan Tanak akan diperiksa.

“Pengaduannya sudah ada. Sedang dipelajari,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan pertemuan pimpinan KPK dengan tahanan kasus suap MA. Namun, dia tidak mengetahui sosok pelapor dalam laporan tersebut.

“Saya tidak tahu siapa pelapornya,” kata Albertina.

Dalam penjelasannya, Margito berpendapat untuk menetapkan seseorang jadi tersangka harus ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan harus ada orang yang diduga (melakukan penyuapan).

“Sprindik juga harus mengenal batas jangkauan dan orang yang diduga.  Karena itu, sprindik yang tidak ada namanya, tidak mengikat pada orang yang kemudian dijadikan tersangka,” kata Margito Kamis di PN Jaksel, Rabu (21/6/2023).

Dia juga memperdebatkan keterangan satu orang yang dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang saksi dijadikan tersangka.

“Hal itu tidaklah  mungkin. Keterangan satu orang tidak dapat menentukan status hukum seseorang. Karena itu dipastikan bahwa keterangan itu tidak bersih dan tidak kokoh. Dari sisi administrasi hukum, menurut saya hal itu tidak mungkin,” jelasnya.

Karena itu, dengan tegas Margito menilai penetapan Dadan sebagai tersangka sangat janggal dan tidak dapat dibenarkan. “Karena setiap tersangka, harus diperiksa dengan dasar perintah atau sprindik sendiri. Tidak bisa menggunakan sprindik orang lain,” ujar Margito.

Hal senada dikatakan pakar hukum pidana dari UI, Dr Eva Achjani  Sulfa SH, yang juga dihadirkan sebagai ahli. Kata dia, penetapan seorang menjadi tersangka dengan menggunakan sprindik tersangka lain, maka penetapan itu tidak sah.

Di tempat yang sama, tim kuasa hukum Dadan Tri Yudianto, Alexander Kily Kily Umboh berharap hakim tunggal yang menangani perkara praperadilan kliennya akan memutuskan dengan seadil-adilnya.

“Sebagaimana yang kita tahu, praperadilan memiliki fungsi sebagai salah satu perwujudan penegakan hak asasi manusia dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari tugas praperadilan untuk memeriksa kelengkapan administratif dari sebuah tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum agar dipastikan tidak melanggar hukum maupun hak asasi manusia,” kata Alexander.

“Jadi ini merupakan salah satu hak klien kami dalam rangka mencari keadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Kami menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya hasil akhirnya nanti kepada hakim tunggal dengan memegang keyakinan bahwa Keadilan masih ada di negara kita yang tercinta ini,” sambungnya.

Sidang praperadilan dengam pemohon Dadan Tri Yudianto dipimpin oleh hakim tunggal Ahmad Suhel. Dan, akan digelar kembali, Kamis (22/6/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik KPK menahan mantan komisaris BUMN, Dadan Tri Yudianto, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dadan Tri merupakan adik angkat Hercules Rosario de Marshal.

Dadan Tri Yudianto ditahan setelah menjalani pemeriksa oleh penyidik, Selasa (6/6). Dia selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 20.50 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange serta tangan diborgol.

Dadan Tri Yudianto diduga menerima aliran dana Rp11 miliar dari pengusaha Heryanto Tanaka. Uang itu digunakan untuk menyuap Hakim Agung di MA.

Bukti penyuapan Hakim Agung MA diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa seorang ASN MA bernama Rendhy Novarisza dan hakim Prasetyo Nugroho.

Namun, Tanaka tetap membantah bahwa uang itu diberikan kepada Dadan Tri untuk keperluan bisnis skincare. Tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) mematahkan bantahan tersebut melalui barang bukti foto mutasi rekening dari bawahan Heryanto Tanaka bernama Sutikna, yang ditransfer ke Dadan.

JPU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung mengatakan untuk mengelabui penyidikan, Heryanto Tanaka “mengemas” fee yang diberikan kepada Dadan Tri seolah-olah sebuah perjanjian kerja sama usaha skincare.

“Tapi perjanjian itu di bawah tangan dan tidak dibuat di depan notaris,” kata JPU di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/5).