Komisioner KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya mengatakan, setiap kandidat akan menerima sanksi dari KPU jika dalam waktu yang ditentukan tidak melaporkan total dana sumbangan untuk kampanye.

“Sanksinya, yang terpilih tidak akan diusulkan untuk diajukan namanya untuk dilantik kalau dia terpilih,” jelas Ahmad, Selasa 23 Oktober 2024.

Kata dia, dalam kampanye selama satu bulan ini, KPU meminta paslon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka, namun mereka belum melaporkan.

Sanksi akan didapatkan jika dua pasangan calon tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Padahal batas untuk pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye akan berakhir pada 24 Oktober 2024.

“Kami optimislah karena komunikasi kami sama setiap paslon itu aktif dengan peserta pemilihan ini dengan KPU provinsi,” jelasnya.

Kata Adi, KPU sudah bersurat kepada setiap peserta untuk segera melaporkan penerimaan sumbangan dana klampanye mereka KPU.

“Paling lambat besok dan Paling lambat hari ini untuk pembukuannya dan besok penyampaiannya paling lambat,” ujarnya.

Bahkan, setiap KPU kabupaten/kota juga diminta untuk selalu standby tetap dilokasi guna memastikan proses pelaporan berjalan sesuai aturan.

Sebagai informasi, hingga saat ini belum ada paslon yang menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye mereka.

“Mereka melaporkan lewat SIKADEKA, karena memang itu kebijakan untuk memudahkan peserta pemilihan tidak lagi membawa berkas banyak-banyak yaitu cukup dilaporkan dari sistem informasi Dana kampanye,” jelasnya.

Di posisi kedua yaitu PSI Rp33 miliar dan di posisi ketiga ditempati PAN dengan dana kampanye sebesar Rp29 miliar.

Sementara, posisi tiga terbesar parpol dengan penerimaan terkecil yaitu Partai Ummat Rp479 juta, lalu PKN Rp453 juta, dan PBB sebesar Rp301 juta.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan KPU telah melakukan pencermatan dari hasil perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 18 parpol.

Selanjutnya, kata dia, hasil pencermatan tersebut akan dituangkan dalam berita acara KPU RI.

“Setelah menerima LADK perbaikan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Membuat tanda terima dan berita acara hasil pencermatan LADK perbaikan,” kata Idham Holik, Minggu, 14 Januari 2024.

Berikut rincian total penerimaan dan pengeluaran partai politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat pusat:

PKB

– 579 dari 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp1,005,330,806.37

– Total pengeluaran: Rp800,446,161.27

Partai Gerindra

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan:

Rp2,841,667,200.23

– Total pengeluaran: Rp1,097,908,714.62

PDIP

– 575 dari 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp183,861,799,000.00

– Total pengeluaran: Rp115,046,105,000.00

Partai Golkar

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK.

– Total penerimaan: Rp10,018,314,565.00

– Total pengeluaran: Rp4,651,317,912.00

Partai Nasdem

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp7,781,026,469.00

– Total pengeluaran: Rp7,631,655,294.00

Partai Buruh

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp4,212,094,815.00

– Total pengeluaran: Rp3,744,764,806.00

Partai Gelora

– 396 dari 396 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp5,808,500,000.00

– Total pengeluaran: Rp5,648,500,000.00

PKS

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp12,711,929,760.00

– Total pengeluaran: Rp8,243,335,838.00

PKN

– 525 dari 525 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp453,048,200.00

– Total pengeluaran: Rp42,700,400.00

Partai Hanura

– 485 dari 485 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp2,010,000,753.00

– Total pengeluaran: Rp234,035,150,60

Partai Garuda

– 570 dari 570 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp5,500,000,000.00

– Total pengeluaran: Rp2,118,305,000.00

PAN

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp29,821,500,000.00

– Total pengeluaran: Rp22,421,475,000.00

PBB

– 470 dari 470 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp301,300,000.00

– Total pengeluaran: Rp228,300,000.00

Partai Demokrat

– 579 dari 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp8,748,860,395.00

– Total pengeluaran: Rp3,914,375,079.00

PSI

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp33,055,522,406.00

– Total pengeluaran: Rp24,130,721,406.00

Partai Perindo

– 579 dari 579 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp10,148,994,025.00

– Total pengeluaran: Rp9,199,441,525.00

PPP

– 580 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp20,000,000,000.00

– Total pengeluaran: Rp13,155,000,000.00

Partai Ummat

– 511 dari 512 calon anggota legislatif sudah menyampaikan LADK

– Total penerimaan: Rp.479,128,518.00

– Total pengeluaran: Rp478,137,200.00. (*)

Kata Idham, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu.

“Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023,” kata Idham dalam keterangannya secara tertulis, Sabtu, 17 Desember 2023.

Lanjut Idham, dikhawatirkan dana berjumlah sangat besar itu akan digunakan untuk penggalangan suara Pemilu 2024 yang dapat merusak demokrasi Indonesia.

Sayangnya, kata Idham, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut.

“Yang kami terima hanya data dalam bentuk data global saja, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan,” jelasnya.

Idham mengingatkan bahwa ada batasan maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima partai politik.

Kepala Divisi Teknis dan Logistik KPU Kota Pekalongan, Saiful Amri mengingatkan kepada partai politik dan caleg peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi ketentuan agar melaporkan dana kampanye kepada KPU.

Dia wanti-wanti, caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya, bisa saja tidak akan dilantik atau bahkan KPU membatalkan pencalonan caleg tersebut sebagai peserta pemilu. Bahkan, peserta pemilu tersebut bisa terkena sanksi pidana.

Saiful menyebutkan, untuk masa kampanye berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

“Ada kegiatan-kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, kampanye di muka umum, kebutuhan media sosial dan sebagainya yang terkadang ada pembiayaan dana  yang diatur di dalam pelaporan dana kampanye baik berupa sumbangan maupun anggaran masing-masing perorangan harus dilaporkan,” ucapnya usai kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pembahasan Metode, Ketentuan dan Larangan Kampanye, Serta Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 di Hotel Howard Johnson (Hojo) Kota Pekalongan, Selasa, 21 November 2023.

Menurutnya, untuk  ketentuan dana kampanye bisa saja dalam bentuk uang, barang maupun jasa yang akan dihitung di dalam aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yang sudah terintegrasi dengan beberapa lembaga terkait seperti Bawaslu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), parpol, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit dana kampanye tersebut.

“Kami juga mengingatkan agar tidak berkampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, karena inobmengandung unsur pidana,” tegasnya.

Lanjut Saiful, terkait lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kampanye di Kota Pekalongan masih dalam pengusulan dan menunggu Peraturan Walikota (Perwal) diterbitkan dan kebijakan dari Kemenkumham.

“Setelah itu, baru kami dari KPU akan menentukan sesuai yang ada di Perwal tersebut. Untuk usulan lokasi yang diperbolehkan untuk kampanye di antaranya Lapangan Peturen, Lapangan Bumirejo, Parkir Stadion Hoegeng. Namun, kami belum tahu apakah nantinya disetujui atau tidak kami masih menunggu Perwalnya,” pungkasnya. (*)

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menyebutkan korban dugaan penipuan yang dilakukan tidak hanya satu caleg saja, tapi banyak.

Adapun modus yang digunakan perempuan paruh baya itu agar dapat menipu para caleg yaitu dengan berpura-pura memberikan pinjaman dana kampanye.

“Dari pengakuan pelaku, caleg yang ditipunya banyak, salah satunya berinisial B, caleg DPR RI,” kata Kompol Putra saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2023).

Lanjut Putra, pelaku berhasil menipu B sebesar Rp200 juta. Namun, B hingga saat ini belum membuat laporan ke polisi.

NZ sendiri ditangkap pada hari Minggu (5/11) kemarin, berdasarkan laporan salah satu korbannya yaitu M (58). Putra menyebut, M dan NZ sebenarnya sudah saling mengenal sejak 2014 silam.

Diketahui, M adalah caleg DPRD DKI Jakarta yang berdomisili di Kecamatan Tambora, dan sama-sama sebagai relawan capres dari salah satu partai politik dengan NZ.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan menghapus kewajiban memberikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI akhir Mei 2023 lalu.

Ada pun alasan KPU laporan asal-usul dana kampanye tersebut karena tidak tercantum secara eksplisit di dalam UU Pemilu. Alasan lainnya, berkaitan dengan singkatnya masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya 75 hari.

Untuk diketahui, penerapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sudah diterapkan sejak Pemilu 2014.

Dosen hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menilai rencana penghapusan LPSDK merupakan kebijakan bermasalah karena tidak semua kandidat yang bertarung dalam kontestasi memiliki uang yang banyak untuk mendanai kampanyenya.

Dengan tingginya ongkos politik di Indonesia, keterlibatan sumbangan dari pihak ketiga kerap kali dituding sebagai salah satu penyebab korupsi yang terjadi ketika kandidat tersebut terpilih sebagai pejabat.

“Sangat mungkin ada peserta pemilu yang banyak aktivitas kampanyenya tapi tidak jelas pemasukannya dari mana mengingat harta kekayaannya tidak terlalu besar,” kata Titi.

“LPSDK ini praktik baik yang mestinya menjadi komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemilu bersih dan antikorupsi,” sambungnya.

Menurutnya, aspek transparansi ini krusial karena caleg juga tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaan sebelum mencalonkan diri.

“Durasi kampanye memang pendek, hanya 75 hari. Tapi justru karena makin pendek, sangat mungkin peserta pemilu akan jor-joran mengeluarkan belanja kampanye untuk penetrasi pemilih agar di waktu yang sempit bisa optimal mempengaruhi pemilih. Di situ lah krusial dan strategisnya LPSDK,” pungkas Titi.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) khawatir dihapusnya ketentuan LPSDK membuat peserta pemilu semakin leluasa melanggar ketentuan dana kampanye. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, dihapusnya LPSDK bakal membuat masa kampanye Pemilu 2024 tak ubahnya ruang gelap.

“Takmenutup kemungkinan para peserta pemilu semakin leluasa menggunakan uang dari sumber-sumber ilegal untuk berkampanye. Pasti penghapusan LPSDK ini membuka celah masuknya dana gelap kepada peserta pemilu, karena tidak ada lagi ruang untuk mengawasi penerima atau pemberi sumbangan dana pemilu,” kata Fadli, Selasa (13/6/2023).

Selain itu, penghapusan LPSDK juga dapat membuat Bawaslu tak mempunyai pijakan untuk menindak pelanggaran ketentuan dana kampanye seperti batas maksimal dana sumbangan dan larangan menerima sumbangan dari pihak asing.

Dia lantas meragukan klaim Bawaslu bahwa pengawasan dana kampanye bisa dilakukan walaupun tak ideal, dengan membandingkan dua laporan tersisa yang diwajibkan KPU, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Dengan dihapusnya instrumen LPSDK, maka Bawaslu tidak bisa mengecek peserta pemilu yang melanggar ketentuan sumbangan kampanye. Akhirnya, Bawaslu tidak bisa menjatuhkannya sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu,” tukasnya.

Fadli pun mempertanyakan alasan sesungguhnya KPU menghapus ketentuan LPSDK. “Saya enggak tahu, apakah penghapusan ini karena memang perspektif KPU yang bermasalah atau sedang menjalankan pesan dari kekuatan politik, pesanan tertentu, saya tidak tahu,” ujar Fadli.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengatakan bahwa sampai saat ini baru 9 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Padahal, rekening khusus itu wajib dimiliki setiap parpol peserta pemilu agar dapat diawasi penggunaannya.

“Parpol yang sudah membuka RKDK adalah Partai Golkar, PKS, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), PAN, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, PPP, dan Partai Ummat,” kata Idham dalam acara Uji Publik Rancangan Peraturan KPU di Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (27/5/2023).

Sisanya, 9 parpol lainnya, kata Idham, belum mendaftarkan RKDK pada KPU RI. Dia meminta para parpol ini segera mendaftarkan RKDK ke KPU.

“Sembilan parpol yang belum membuat RKDK yaitu PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, dan PBB,” ungkapnya.

“Tolong segera dapat membuka rekening dana kampanye, kami akan segera memfasilitasi. Mohon suratnya diserahkan ke kami,” sambung Idham.

Dijelaskan Idham, RKDK menjadi rekening yang menyimpan seluruh dana kampanye yang didapatkan parpol hingga capres-cawapres. Setelah uang itu tercatat di sistem, parpol diperbolehkan menggunakan uang tersebut.

“KPU menjamin transparansi RKDK melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) ini,” ujarnya.