“Dalam waktu dekat presiden akan menyampaikan pengumuman kebijakan beliau, dan dalam satu dua hari ke depan saya dan Said Iqbal akan dipanggil ke istana lagi, mungkin besok atau lusa, kami akan dipanggil mengenai dana pensiun tambahan dan sangat memberatkan kaum buruh Indonesia,” kata Andi.

Andi Gani menyampaikan kepada presiden, potongan dana pensiunan tambahan tersebut sangat memeberatkan karena sudah banyak potongan yang lain.

Dia menyebut bahwa Jokowi akan segera mengumumkan keputusan tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara gamblang keputusan presiden.

“Dan presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan kebijakan beliau soal potongan tersebut, saya tidak akan mendahului presiden, karna presiden akan mengumumkan sendiri,” pungkas dia.

Kebijakan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi pekerja di Indonesia.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, ketentuan mengenai iuran wajib untuk pensiunan pekerja sudah diatur dalam Pasal 189 UU P2SK.

Dalam pasal tersebut, pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib untuk dana pensiun pekerja, guna meningkatkan kesejahteraan mereka di masa tua.

“Dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah,” ujar Ogi, dikutip dari Kompas TV, Sabtu 7 September 2024.

Namun, ia menekankan bahwa sesuai dengan Ayat (6) Pasal 189, ketentuan pungutan wajib untuk iuran dana pensiun masih memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum PP dapat diterbitkan sebagai aturan pelaksana.

Oleh sebab itu, OJK belum bisa merinci ketentuan terkait pungutan wajib tersebut, mengingat peraturan pelaksananya masih dalam proses pembahasan.

“Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun,” tutur Ogi.

Saat ini, para pekerja swasta maupun BUMN telah memiliki program jaminan hari tua seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, mengingatkan para purna Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bijaksana dalam mengelola dana pensiun.

Dimana, mereka diminta jangan sampai  tergiur iming-iming investasi atau bisnis bodong, yang hanya akan membawa kerugian di kemudian hari.

“Kami mengimbau para purna ASN diharapkan tidak terpikat pada iming-iming investasi bodong, yang banyak beredar dan menawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota di Ruang Buketan, Rabu(28/6/2023).

Sebagai contoh, kata Aaf, belum lama ini ada kasus robot trading. Dimana menurut data, yang melaporkan menjadi korban saja dari masyarakat Kota Pekalongan rugi sebesar Rp 44 Milliar.

“Mereka di iming-imingi keuntungan besar yakni 10 persen setiap bulan dan kembali modal dengan cepat juga. Ini jelas tidak mungkin dan hanya modus saja,” ucapnya.

Ia menekankan, agar para pensiunan bisa merencanakan masa pensiun dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif di hari tuanya seperti berwirausaha, menikmati masa tua dengan anak dan cucu, atau kegiatan positif lainnya.

Menurutnya, hal yang sangat berkesan dan tidak terlupakan bagi seorang ASN adalah ketika menerima SK sah diterima menjadi 100 persen PNS dan penyerahan SK purna tugas.

Selain bijak mengelola dana pensiun, Aaf juga berpesan kepada para ASN yang  purna tugas, untuk tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan tetap menjaga nama baik Kota Pekalongan.

Meski sudah purna tugas, namun bagi para pensiunan ini masih bisa melanjutkan pengabdian diri kepada masyarakat, melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat dan merencanakan sebaik-baiknya untuk bekal di masa tua.

“Puluhan tahun sudah mengabdi di berbagai disiplin ilmu. Saya yakin mereka tetap bisa meneruskan pengabdian mereka dan senantiasa bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Lanjut Aaf, baik itu nantinya berwirausaha, menjadi pengurus RT/RW, atau menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya masing-masing.

“Tetaplah menjaga nama baik Kota Pekalongan dan menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Kami doakan semoga para pensiunan ini tetap sehat, bahagia, produktif, dan bermanfaat untuk orang banyak,” tandasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – November 2022 lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) meminta pemerintah menerapkan skema uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem fully funded. Ketua Dewan Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan Korpri berharap pemerintah bisa segera menerapkan skema tersebut.

Menurutnya, skema fully funded bisa membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Skema ini juga diyakini bisa lebih bermanfaat untuk para PNS.

Dia jelaskan, system fully funded ini adalah sistem pendanaan. Jadi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi oleh pegawai.

Caranya, pegawai mengangsur selama masih aktif bekerja dan ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Umumnya, pada sistem ini terdapat dua sumber iuran, yakni pemberi kerja dan iuran pegawai.

“Kelebihannya, pemberi kerja tidak dibebani dengan biaya manfaat pensiun. Karena biaya itu sudah dipenuhi ketika pegawai masih aktif bekerja,” kata Zudan Arif.

Dia mengungkapkan, untuk skema pensiun yang digunakan sekarang adalah menggunakan Pay as You Go (PAYG). Katanya, ini adalah sistem pendanaan pensiun untuk PNS di mana pembayaran pensiunnya masih dipenuhi oleh APBN saat pegawai sudah masuk masa pensiun.

“Jadi ada besaran beban yang dianggarkan pada APBN akan sama dengan besar manfaat yang dibayar setiap tahunnya,” ujarnya.

Apakah skema fully funded ini bisa membuat PNS lebih sejahtera. Kata dia, kesejahteraan hari tua PNS dipengaruhi oleh skema manfaat.

Saat ini ada dua manfaat, yaitu manfaat pasti (defined benefit). Di sini manfaatnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Danan Pensiun (PDP) dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir.

Kedua, iuran pasti (defined contribution). Di sini iurannya ditetapkan dalam PDP, di mana iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

“Kami dari Korpri sangat berharap pemerintah bisa mulai menerapkan skema fully funded ini,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pensiun PNS semakin besar dan menjadi beban negara. Karena itu dibutuhkan reformasi di bidang pensiun.

Sri Mulyani menjelaskan, skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan Pay as You Go (PAYG). Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

TNI dan Polri, menurut Sri Mulyani, juga menggunakan skema yang sama. Hanya saja, tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI.