Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa aksi serentak ini bertujuan untuk menyapa serta membagikan bantuan logistik ringan kepada masyarakat di SPBU. Petugas membagikan bantuan tersebut kepada warga yang mengantre di SPBU Baratan dan Arjasa pada Kamis (10/9/2026) siang.

Jajaran OPD dan camat membagikan air mineral, makanan ringan, hingga nasi kotak secara langsung kepada para pengendara. Bahkan, Pemkab Jember juga menggerakkan beberapa Dapur Makan Bergizi Gratis untuk mendukung aksi sosial tersebut.

“Ada yang membagikan air mineral, snack, hingga nasi kotak. Bahkan, hari ini beberapa Dapur MBG juga kami gerakkan,” ujar Gus Fawait, Bupati Jember.

Gus Fawait menegaskan bahwa aksi sosial ini bertujuan memberikan dorongan moral serta menunjukkan kepedulian pemerintah di tengah kesulitan masyarakat. Pemkab Jember hadir mendampingi warga dan pengusaha untuk melewati masa penyesuaian distribusi pasokan BBM.

Pemerintah daerah menyadari penuh bahwa pemenuhan suplai BBM merupakan kewenangan penuh pihak Pertamina. Oleh karena itu, kebijakan WFH bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh bagi siswa berlaku untuk menekan penggunaan kendaraan harian.

Kebijakan pembelajaran daring menyasar jenjang PAUD hingga SMA melalui koordinasi bersama Kemenag Jember dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Penyesuaian ini diharapkan mampu menekan tingkat konsumsi BBM harian masyarakat secara signifikan.

“Langkah ini bertujuan membantu Pertamina. Tujuannya, agar proses distribusi dan penjualan BBM di SPBU bisa kembali pulih dan normal secepatnya,” pungkas Gus Fawait.

]]> https://daerah.eranasional.com/106030/pemkab-jember-kerahkan-opd-dan-camat-bagikan-logistik-untuk-warga-pengantre-bbm/feed 0 Bambang S https://daerah.eranasional.com/103070/bgn-evaluasi-total-mbg-di-depok-seluruh-dapur-sppg-bakal-diaudit https://daerah.eranasional.com/103070/bgn-evaluasi-total-mbg-di-depok-seluruh-dapur-sppg-bakal-diaudit#respond Thu, 18 Jun 2026 12:38:51 +0000 https://daerah.eranasional.com/103070/bgn-evaluasi-total-mbg-di-depok-seluruh-dapur-sppg-bakal-diaudit Depok, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok.

Langkah tersebut dilakukan melalui penataan ulang data penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta audit terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.

Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas program.

Selain pembaruan data, pengawasan terhadap operasional dapur MBG juga akan diperketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Menurut Rakha, berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi BGN. Evaluasi tersebut diperlukan mengingat cakupan Program MBG di Depok saat ini telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat.

“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, Selasa (16/6) kemarin.

Ia menegaskan, fokus pemerintah kini tidak lagi semata-mata mengejar penambahan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Orientasi saat ini adalah kualitas layanan. Program harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data BGN, Program MBG di Kota Depok saat ini telah menjangkau 402.814 penerima manfaat.

Jumlah tersebut terdiri atas 337.603 siswa, 12.891 guru dan tenaga kependidikan, serta 40.610 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program tersebut telah menyasar 415 TK/RA, 395 SD/MI, 220 SMP/MTs, 163 SMA/MA/SMK, 18 satuan pendidikan khusus, 44 pondok pesantren, dan 421 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Dengan cakupan yang besar tersebut, BGN menilai penguatan sistem pengawasan dan validasi data menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, proses refocusing atau penataan ulang data kini tengah dilakukan terhadap seluruh SPPG maupun data penerima manfaat.

Rakha menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dalam kurun waktu satu bulan.

“Saat ini proses pendataan masih berlangsung. Kami sedang melakukan refocusing terhadap data SPPG dan penerima manfaat secara menyeluruh di Kota Depok,” jelasnya.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan operasional dapur MBG di lapangan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat ini terdapat 198 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi di Kota Depok. Dari jumlah tersebut, sembilan dapur berstatus suspend atau penghentian sementara sambil menunggu proses evaluasi lebih lanjut.

Selain pembenahan data, BGN juga akan memperkuat aspek pengawasan melalui audit dan monitoring terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi.

Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan pusat guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Audit akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pelaksanaan Program MBG.

“Yang terpenting adalah memastikan program terus diperbaiki dan dijalankan sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Rakha.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Zulkifli Hasan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan berbagai pihak.

“Program MBG merupakan kebijakan prioritas Presiden yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah masalah yang sudah lama dibicarakan dan akhirnya mendapat perhatian Presiden sehingga diputuskan untuk dilakukan pergantian manajemen,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau titik dapur MBG dari rencana awal.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang, jumlah titik dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu unit meningkat menjadi 27.877 unit.

Artinya, terdapat tambahan sekitar 6.877 titik di luar target awal. Dengan asumsi setiap titik menerima alokasi dana sekitar Rp6 juta per hari, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

“Jika dikalkulasikan, tambahan 6.877 titik dengan biaya Rp6 juta per hari bisa menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun dalam sebulan,” ujarnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan orang tua murid, disepakati bahwa persoalan yang beredar di media sosial disebabkan oleh kesalahpahaman komunikasi.

Orang tua siswa bernama Aira, Nurul Oriana, mengakui adanya kekeliruan persepsi terkait menu MBG yang diterima anaknya. Hal tersebut disampaikan Nurul saat pertemuan klarifikasi dengan pihak sekolah dan SPPG.

“Mengakui ada kesalahpahaman kedua belah pihak yang mana saya sendiri mengira snack yang diberi untuk 5 hari ternyata untuk 3 hari,” ujar Nurul.

Pihak sekolah PAUD menegaskan tidak pernah mengeluarkan Aira dari sekolah. Informasi yang sempat beredar di media sosial disebut berawal dari miskomunikasi internal di grup percakapan WhatsApp, tanpa adanya keputusan administratif terkait status peserta didik.

Kepala SPPG setempat juga memastikan tidak pernah ada instruksi, ancaman, maupun intimidasi terhadap orang tua murid akibat unggahan di media sosial. Ia menegaskan bahwa Program MBG justru membuka ruang masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa hasil klarifikasi tersebut memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak anak dalam pelaksanaan Program MBG.

“Program MBG tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan. Setelah dilakukan klarifikasi, dapat dipastikan tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (29/12).

Dadan menambahkan, BGN mendorong seluruh mitra pelaksana MBG di daerah untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka, persuasif, dan humanis.

“Setiap masukan dari masyarakat adalah bagian penting dari perbaikan layanan. Program ini hadir untuk melindungi anak-anak, bukan untuk membatasi ruang aspirasi orang tua,” tegasnya.

Untuk Aceh sendiri, sebanyak 158 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlibat dalam proses pengalihan layanan selama masa tanggap bencana tersebut, dengan total makanan yang telah dibagikan sebanyak 2.298.670 porsi sejak 26 November hingga 27 Desember 2025.

“Penyaluran Program MBG tetap berjalan seperti pada hari aktif biasanya. Total akumulasi bantuan (untuk Aceh) yang tersalurkan sudah mencapai lebih dari 2,2 juta porsi,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta, Sabtu (27/12).

Dadan menyebut, terdapat dua hari di mana SPPG di sana tidak beroperasional, yakni pada 25-26 Desember. Penghentian sementara tersebut dilakukan seiring momen perayaan Natal serta dalam rangka peringatan ke-21 tahun tsunami Aceh.

“Tetapi, pada Hari Kamis, 25 Desember, tidak beroperasional karena dalam posisi memperingati perayaan Natal. Selanjutnya, pada Hari Jumat, 26 Desember kembali memperingati hari tsunami Aceh yang ke 21 tahun, yang mana dua hari tersebut tidak melaksanakan operasional dapur SPPG,” jelasnya.

Meski demikian, sejumlah SPPG di Aceh Timur dan Aceh Tengah memutuskan tetap melaksanakan penyaluran MBG pada 26-27 Desember. BGN memastikan bantuan MBG terus disalurkan kepada warga terdampak melalui berbagai skema.

“Kami terus mendistribusikan bantuan kepada korban banjir dan longsor, baik melalui posko maupun jemput bola langsung ke warga,” ujar Dadan.

Dadan menuturkan, kehadiran BGN secara konsisten di tengah situasi darurat merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperkuat peran MBG sebagai program yang adaptif terhadap kondisi krisis.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (25/12).

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.

BGN juga menginformasikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Adapun memasuki tahun 2026, program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, hari ini, Selasa, (23/12).

BGN menyadari bahwa untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Karena itu SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.

Nanik menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu

Sedangkan tentang berita mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difabel, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa sejak tahap perencanaan hingga operasional, SPPG Bongoime dibangun dan dijalankan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan BGN.

Hal ini menjadi penegasan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan sistem pangan terkelola dengan prinsip keamanan, higienitas, dan tata kelola yang ketat.

“SPPG Bongoime menunjukkan bahwa dapur MBG tidak dibangun secara asal. Mulai dari bangunan baru, penggunaan lantai epoxy, sistem pengolahan limbah, hingga alur dapur dan SOP kerja, semuanya mengacu pada Juknis BGN. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” ujar Hida di Bone Bolango, Sabtu (20/12).

Secara fisik dan operasional,  menurut Hida, SPPG Bongoime dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai standar BGN. Bangunan dapur menggunakan material yang mudah dibersihkan dan anti jamur, seluruh peralatan dapur berbahan stainless steel, serta alur kerja dapur dirancang agar tidak saling bertabrakan antaraktivitas.

“Setiap ruang juga dilengkapi stiker SOP sebagai pengingat bagi relawan agar seluruh proses berjalan konsisten dan terkontrol,” ujar Hida.

Selain itu, dikatakan dia, SPPG Bongoime menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan grease trap, sehingga air buangan tidak mengandung limbah minyak atau lemak dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Untuk menjamin kualitas air, dapur juga dilengkapi dengan teknologi ultraviolet sebagai pembunuh bakteri,” tandas Hida.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menilai pentingnya penyampaian informasi yang utuh kepada publik terkait standar tinggi yang diterapkan dalam program MBG.

Menurutnya, kehadiran SPPG seperti di Bongoime menjadi bukti konkret bahwa negara serius dalam membangun sistem pangan yang aman dan modern.

“Publik perlu mengetahui bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah program negara yang dibangun dengan standar, diawasi, dan dijalankan secara profesional. SPPG Bongoime menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan secara utuh di lapangan,” kata Molly.

Hida mengatakan Chef yang bertugas di SPPG Bongoime telah mengantongi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

“Sertifikasi ini menjadi penanda bahwa pengolahan makanan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prinsip keamanan pangan dan pengendalian risiko yang ketat,” ujar Hida dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).

Hida menegaskan bahwa profesionalisme sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan MBG.

“Program Makan Bergizi Gratis dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Chef di SPPG tidak hanya memasak, tetapi bertanggung jawab menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Hida.

Menurutnya, kehadiran chef bersertifikat memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian, seluruhnya berada dalam pengawasan tenaga profesional yang memahami risiko dan cara pencegahannya.

Profesionalisme dapur juga tercermin dari sistem kerja yang tertib. Alur dapur disusun jelas, peralatan berbahan stainless steel mudah disterilkan, serta prosedur kerja tertempel di setiap ruang sebagai panduan operasional. Dengan sistem tersebut, kualitas makanan tidak bergantung pada individu semata, melainkan pada standar yang dijalankan secara konsisten.

“Negara ingin memastikan bahwa MBG bukan program coba-coba. Standar SDM menjadi perhatian utama, karena dari dapur inilah kualitas pangan anak negeri ditentukan,” pungkasnya

Setiap relawan yang bertugas diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin sebelum memulai aktivitas. Pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah menjadi prosedur standar, dilengkapi dengan pemberian vitamin serta pemantauan kondisi fisik secara berkala oleh tenaga kesehatan. Langkah ini diterapkan untuk memastikan relawan berada dalam kondisi prima sekaligus menjaga keamanan pangan yang diproduksi.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga menegaskan prinsip tata kelola yang humanis. Relawan yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga warga lanjut usia yang masih aktif diberi rasa aman dan kepastian perlindungan kesehatan selama menjalankan tugas.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai perhatian terhadap kesehatan relawan sebagai bagian penting dari kualitas layanan publik.

“Perlindungan kesehatan relawan merupakan fondasi layanan publik yang bertanggung jawab. Ketika relawan bekerja dalam kondisi sehat dan terlindungi, layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat akan semakin optimal,” ujar Molly.

Perlindungan kesehatan relawan juga dipandang sebagai bagian dari sistem keamanan pangan nasional. Relawan yang sehat dinilai mampu menjaga kebersihan, konsistensi kerja, serta kualitas proses produksi pangan di SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa kesehatan tenaga pelaksana merupakan aspek krusial dalam pengelolaan SPPG.

“BGN menekankan bahwa standar kesehatan relawan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keamanan pangan. Relawan yang sehat berkontribusi langsung terhadap terjaganya mutu dan keamanan pangan,” ujar Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan bahwa pendekatan yang menempatkan relawan sebagai subjek yang dilindungi mencerminkan pengelolaan layanan yang berkelanjutan.

“Pemantauan kesehatan secara rutin dan perlindungan terhadap relawan menunjukkan komitmen SPPG terhadap tata kelola yang humanis dan berorientasi jangka panjang,” lugasnya.

Dari sawah dan kebun milik petani setempat hingga dapur pengolahan, lanjut dikatakannya, SPPG membangun rantai pangan berbasis kemitraan dengan UMKM dan petani lokal sebagai tulang punggung utama penyedia bahan baku.

“SPPG Kota Gorontalo secara konsisten mengutamakan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha kecil dan petani di sekitar wilayah operasional. Skema kemitraan ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku segar dan berkualitas, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan harga yang adil bagi para petani dan UMKM,” ujar dia dalam keterangan resminya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Hida menambahkan pendekatan tersebut menciptakan siklus ekonomi yang saling menguatkan.

” Petani memiliki jaminan serapan hasil panen, UMKM pangan memperoleh kontinuitas permintaan, sementara SPPG mendapatkan pasokan bahan baku yang terjaga mutu dan ketelusurannya,” tandas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai kemitraan berbasis lokal ini sebagai bentuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika layanan publik berbasis gizi juga mendorong ekonomi lokal, maka manfaatnya menjadi berlapis. Kemitraan SPPG dengan UMKM dan petani menunjukkan bagaimana program nasional dapat memperkuat kemandirian daerah,” ujar Molly.

Selain berdampak ekonomi, lanjut Hida menambahkan kemitraan ini turut memperpendek rantai distribusi pangan.

“Bahan baku yang diperoleh langsung dari sumber lokal dinilai lebih segar, efisien, dan ramah lingkungan karena mengurangi biaya logistik dan jejak distribusi,” ujar dia

Hida menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan petani lokal merupakan bagian dari strategi besar penguatan ekosistem pangan nasional.

“BGN mendorong SPPG untuk membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan pelaku usaha lokal. Petani dan UMKM bukan sekadar pemasok, tetapi mitra strategis dalam menjaga kualitas dan kesinambungan layanan gizi,” kata Hida.

Hida menambahkan, pola kemitraan ini juga mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

“Dengan memberdayakan produsen lokal, kita memperkuat fondasi pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah esensi pembangunan yang inklusif,” tandas Hida.

Setiap pagi, menurut dia, dapur gizi ini menjadi ruang harapan bagi warga sekitar lansia, ibu rumah tangga, hingga pemuda yang sebelumnya mengangguruntuk belajar, bekerja, dan membangun kemandirian ekonomi.

Melalui program SPPG, dikatakan Hida, mereka dilibatkan sebagai relawan terlatih dalam proses pengolahan pangan. Dari sekadar membantu aktivitas dapur, para relawan mendapatkan pembekalan tentang kebersihan, keamanan pangan, manajemen kerja, hingga disiplin operasional.

“Perlahan, dapur gizi ini menjelma menjadi pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan,” ujar Hida.

Bagi ibu rumah tangga, lanjut Hida menambahkan SPPG membuka ruang produktif tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal.

“Bagi lansia, kehadiran SPPG menjadi sarana tetap aktif dan berdaya. Sementara bagi pemuda, pengalaman bekerja di SPPG menjadi bekal keterampilan dan etos kerja yang sebelumnya sulit mereka akses,” tandas dia.

Disisi lain, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai pendekatan SPPG di Wongkaditi Barat mencerminkan fungsi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Ketika layanan gizi sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, di situlah negara benar-benar hadir. SPPG Wongkaditi Barat menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian warga,” ujar Molly.

Selain berdampak sosial, keterlibatan warga dalam SPPG juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif. Relawan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai layanan gizi yang berkelanjutan.

Hida menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu nilai penting dalam pengelolaan SPPG.

“SPPG tidak hanya dirancang sebagai tempat produksi pangan bergizi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pelibatan warga sekitar menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan ekonomi,” jelas Hida.

Hida menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.

“Ketika masyarakat diberdayakan, manfaat program akan berlipat. Tidak hanya kesehatan yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan warga yang ikut meningkat,” ujarnya.

Lokasi SPPG Hutuo berada di kawasan dengan akses jalan yang memadai, memungkinkan distribusi bahan pangan dan mobilisasi operasional berlangsung tanpa hambatan.

Dukungan luas lahan yang mencukupi memberi ruang bagi penataan bangunan dan area pendukung secara optimal, sehingga aktivitas dapur tidak saling tumpang tindih dan siap menopang operasional jangka panjang.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai pendekatan perencanaan seperti ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis.

“Efektivitas layanan publik sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang sejak awal. Ketika akses dan tata ruang diperhitungkan, layanan gizi dapat berjalan lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Molly.

Memasuki area dapur, perencanaan teknis semakin terasa. Alur kerja disusun berurutan dan tidak saling bertabrakan, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Penataan ini memungkinkan proses kerja berjalan lebih cepat, terukur, dan aman dari potensi kontaminasi silang.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, efisiensi tata ruang dapur merupakan bagian tak terpisahkan dari standar keamanan pangan.

“BGN menetapkan standar agar setiap dapur SPPG memiliki alur kerja yang jelas dan tidak saling bersilangan. Ini penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus konsistensi kualitas layanan,” kata Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan, kesiapan infrastruktur dari sisi lahan dan bangunan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

“Ketika infrastruktur dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, layanan gizi dapat berjalan lebih stabil dan akuntabel. SPPG Hutuo menunjukkan praktik baik tersebut,” jelas Hida.

Dia mengatakan pendekatan menyeluruh dari kemudahan akses jalan hingga detail penataan dapur menjadikan SPPG Hutuo bukan sekadar fasilitas produksi makanan, tetapi sistem layanan gizi yang dirancang untuk bekerja efisien dan aman setiap hari.

“Dari luar ke dalam, setiap elemen saling terhubung untuk memastikan pangan bergizi sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang terjaga,” tandas dia.

Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hutuo, Kabupaten Gorontalo, standar gizi tidak berhenti pada dokumen kebijakan, melainkan diterjemahkan hingga ke detail dapur, mulai dari desain bangunan, alur kerja, hingga sistem sanitasi.

SPPG Hutuo dibangun sebagai fasilitas baru dengan perencanaan sejak awal yang mengacu pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Tata ruang dapur disusun berlapis dan terarah, memastikan alur kerja tidak saling bertabrakan. Proses penerimaan bahan, pengolahan, hingga penyajian ditempatkan dalam jalur yang jelas, sehingga keamanan pangan dapat terjaga sejak tahap awal.

Sirkulasi udara menjadi perhatian penting. Ruang pengolahan dirancang dengan plafon tinggi untuk membantu pengendalian suhu dan menjaga kenyamanan kerja. Seluruh peralatan utama menggunakan material stainless steel, mudah dibersihkan dan memenuhi standar higienitas.

Di sisi lain, sistem sanitasi diperkuat dengan drainase yang dilengkapi grease trap, serta penggunaan air olahan melalui filter Reverse Osmosis (RO) untuk menjamin kebersihan di setiap proses.

Pendekatan teknis ini menjadikan dapur SPPG Hutuo bukan sekadar ruang produksi, melainkan bagian dari sistem layanan gizi yang terukur. Setiap detail dirancang untuk memastikan makanan yang dihasilkan aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi harian.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai praktik di lapangan seperti yang diterapkan di SPPG Hutuo penting untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan diterjemahkan secara nyata.

“Ketika standar dijalankan hingga ke detail teknis di lapangan, publik bisa melihat bahwa kebijakan gizi tidak berhenti pada regulasi, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari yang berdampak langsung,” ujar Molly.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa standar teknis dirancang untuk memastikan kualitas layanan gizi berjalan konsisten di seluruh wilayah.

“BGN menetapkan standar bukan hanya sebagai pedoman administratif, tetapi sebagai alat untuk memastikan setiap proses pengolahan pangan berlangsung aman dan higienis,” ujar Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan, penerapan standar yang konsisten di lapangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG.

“Ketika standar diterapkan secara nyata di dapur-dapur SPPG, manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan dan merata, terutama bagi anak-anak sebagai penerima utama,” tegas Hida.

Di Hutuo, standar gizi menjelma menjadi ruang, jalur, dan peralatan yang bekerja setiap hari. Dari dapur inilah, kebijakan nasional bertemu dengan praktik lapangan membuktikan bahwa kualitas gizi dibangun dari detail yang sering luput dari perhatian, namun menentukan hasil di meja makan.

Fasilitas ini dibangun dan dioperasikan dengan kepatuhan penuh terhadap petunjuk teknis dan standar nasional Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur layanan gizi untuk jangka panjang.

Sejak tahap perencanaan hingga operasional, SPPG Hutuo dirancang sebagai bangunan baru dengan fasilitas lengkap sesuai juknis.

Alur dapur tertata rapi dan tidak saling bertabrakan, seluruh peralatan utama menggunakan material stainless steel berstandar BGN, serta didukung sistem sanitasi dan pengolahan air yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai penerapan standar nasional secara konsisten di daerah menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan program strategis pemerintah.

“SPPG Hutuo menunjukkan bahwa standar nasional dapat diterapkan secara utuh di daerah. Praktik seperti ini penting sebagai contoh bagi wilayah lain agar program MBG berjalan dengan kualitas dan tata kelola yang setara,” ujar Molly.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa standar teknis yang ditetapkan BGN bersifat mengikat dan menjadi fondasi utama dalam menjamin mutu layanan gizi.

“BGN menetapkan standar agar setiap SPPG beroperasi secara aman, higienis, dan berkelanjutan. Kepatuhan SPPG Hutuo terhadap juknis menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan gizi,” kata Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Menurut Hida, penerapan standar tanpa kompromi juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang.

“Ketika standar dijalankan secara konsisten, manfaat program tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan dampak positif bagi kualitas gizi anak-anak di masa depan,” tegas Hida.