Dalam audiensi tersebut, Dasco menegaskan bahwa salah satu isu yang dibawa oleh buruh tengah ditindaklanjuti, yakni pengesahan RUU Ketenagakerjaan.

“Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, tadi juga Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,” kata Dasco saat menerima audiensi Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2026).

Elemen buruh yang aksi dan beraudiensi adalah Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Mereka melakukan kegiatan tersebut dalam rangka untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyusunan Undang-Undang tersebut akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, khususnya kalangan buruh.

Maka dari itu, DPR RI mendorong agar organisasi buruh bersama pengusaha dapat terlebih dahulu merumuskan substansi yang matang sebelum dibahas di parlemen.

“Lambat atau cepat dari Undang-Undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian. Ini organisasi-organisasi buruh dan APINDO itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di Undang-Undang. Nah nanti kalau di situ kemudian sudah matang baru kemudian dibawa ke DPR nanti kita kemudian akan bahas bersama,” terang Pimpinan DPR RI Korpolkam tersebut.

Baginya, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif sekaligus meminimalisir potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, pelibatan aktif buruh sejak tahap awal menjadi kunci agar Undang-Undang yang dihasilkan tidak kembali digugat ke MK.

“Soalnya, kita bukan merevisi Undang-Undang yang lama. Amanat putusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pada prinsipnya Pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini, itu Undang-Undang Ketenagakerjaan harus selesai,” tandas Dasco.

“Nah itu tadi supaya kemudian Undang-Undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK yang monggo ini teman-teman buruh yang ‘masak’ nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ,” tambah Dasco.

Tidak hanya itu saja, Dasco menegaskan bahwa DPR RI menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kelompok buruh dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Pihaknya juga akan melanjutkan proses tindak lanjut terhadap isu-isu yang sebelumnya telah dibahas, sebagai bagian dari kesinambungan fungsi legislasi dan pengawasan.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan bahwa aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan respons atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih memprihatinkan.

“Kami ingin menyuarakan langsung aspirasi dari kawan-kawan di tingkat akar rumput, dari sektor industri, perkebunan, pertambangan, hingga tenaga kesehatan dan pendidik,” ujar perwakilan buruh.

Dalam momentum tersebut, aliansi buruh mengusung sejumlah tuntutan utama, mulai dari pembentukan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, reformasi sistem pengupahan nasional, hingga evaluasi menyeluruh terhadap praktik outsourcing dan fleksibilitas kerja.

Mereka menilai, tanpa pelibatan aktif serikat buruh, substansi regulasi tidak akan menjawab persoalan riil di lapangan dan berpotensi kembali memicu gelombang demonstrasi maupun gugatan hukum.

Selain itu, buruh menyoroti disparitas upah antar daerah yang masih tinggi serta meningkatnya jumlah pekerja tidak tetap yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak pekerja.
Aliansi juga menekankan pentingnya jaminan kepastian kerja, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, serta perhatian khusus bagi pekerja sektor informal dan berbasis platform digital.

Aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara. []

“Anggota DPR RI yang dinonaktifkan parpol tidak dibayarkan hak-hak keuangannya, ” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Nama-nama yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya di DPR adalah sebagai berikut:

• Ahmad Sahroni (NasDem)
• Nafa Urbach (NasDem)
• Eko Patrio (PAN)
• Uya Kuya (PAN)
• Adies Kadir (Golkar)

Kata dia, pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti juga calon pengganti mereka. Mekanismenya sudah tertera di UU MD3.

“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah parpol masing-masing dengan meminta mahkamah DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan,” kata Dasco.

Sufmi Dasco yang juga wakil Ketua DPR RI dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PIRA yang sejak kelahirannya hingga saat ini terus membersamai perjuangan PIRA.

“Saya melihat masih banyak muka-muka lama dari awal dan juga banyak muka muka baru yang kemudian akan terus memperjuangkan PIRA sehingga bisa menopang, perjuangan Partai Gerindra untuk semakin berjaya, “kata Sufmi Dasco Ahmad disambut meriah.

Politikus Gerindra ini juga menyampaikan tingginya kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai lebih dari 80% itu juga merupakan kerja-kerja sayap partai seperti PIRA yang terus memberikan dukungan termasuk kepercayaan publik terhadap Partai gerindra yang terus meningkat.

“Kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada Partai Gerindra, oleh karena itu sumbangsih dari sayap Partai seperti PIRA, PPIR, SATRIA, TIDAR dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting kedepan, untuk terus supaya perjuangan partai Gerindra bisa terus disenangi oleh masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Penasehat PP PIRA, Bianti Djiwandono sembari tak kuasa menahan air mata mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PIRA yang bekerja keras bersama Partai Gerindra dan PIRA sehingga Ketua Umum Partai Gerindra bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Terima kasih, terima kasih, terima kasih, atas jerih payahmu, kesetiaan,” katanya.

Ketua Umum PIRA, dr. Sumarjati Arjoso, S.K.M. dalam menyampaikan bahwa PIRA selalu menjadi tonggak utama dalam mendukung visi dan misi Partai GERINDRA, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu yang berpihak kepada perempuan.

“Sejak awal, PIRA berdiri sebagai ujung tombak untuk memastikan perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam politik dan pembangunan. Kami akan terus berjuang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh Indonesia,” ungkap dr. Sumarjati.

Lanjut, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“PIRA berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dengan PIRA yang berdaya, kami yakin GERINDRA akan semakin berjaya,” ujarnya.

RAPIMNAS kali ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi juga ajang pemberdayaan perempuan melalui berbagai sesi pelatihan, diskusi, dan penyusunan strategi.

Seluruh peserta mendapatkan pembekalan tentang bagaimana menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing, baik dalam mendukung kebijakan partai maupun dalam memberdayakan masyarakat lokal.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis juga menjadi pembahasan utama, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam politik, dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.