Sri Mulyani mengatakan perlinsos dialokasikan untuk stabilisasi dan penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Alokasi anggaran perlinsos dilaksanakan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan berasal dari bagian dari KL maupun bagian anggaran bernada hukum negara serta transfer,” ungkap Sri Mulyani dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Alokasi anggaran sebesar Rp75,6 T oleh Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial (bansos), yaitu program keluarga harapan hingga kartu sembako. Sementara Rp80,5 T dikelola oleh beberapa kementerian lembaga untuk perlindungan sosial.

“Seperti Kemdikbud dan Kemenag melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi,” jelasnya.

“Kementerian kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat. Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana,” tambah Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan anggaran terbesar, sebesar Rp340,7 T, merupakan perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG, dan listrik. Sementara subsidi non-energi disalurkan kepada pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan belanja.

“Kita lagi minta bantuan dari Satgas Cyber, dari BSSN yang menaungi Mabes Polri. Lagi di-ceosscheck,” kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.

Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, dia belum dapat memastikan apakah data yang bocor itu bersumber dari gudang data KPU atau bukan.

“Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya sedang dicek, lagi ditelusuri,” ujarnya.

Kebocoran data pemilih Pemilu 2024 viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X (Twitter) membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data tersebut diklaim memuat terkait informasi dari 252 juta orang. Di antaranya, meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan 204.600.000 Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

“Datanya sudah kami serahkan ke KPY by name, by address,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2022).

Selain menyerahkan DP4, Zudan mengatakan, Kemendagri juga telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan e-KTP dalam Lingkup Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta pada Kamis (22/12) pekan lalu.

Dengan penyerahan DP4 itu, kata Zudan, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berusaha membangun suasana Pemilu yang berkualitas dengan kementerian/lembaga terkait.

Menurut dia, mereka mendyukung penuh tugas Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 secara substantif dan lebih berkualitas.

Soal perjanjian kerja sama dengan Baswalu, kata Zudan, mereka melanjutkan kerja sama yang diteken pada 2018 dan berakhir tahun ini. Dia enyebutkan, kerja sama dengan Bawaslu telah melalui proses yang Panjang, sehingga ada hak dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu dan Ditjen Dukcapil yang telah dibahas secara tuntas antara kedua belah pihak.

“Jadi kita melakukan perpanjangan PKS. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat tidak hanya untuk Bawaslu, tetapi juga bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik,” ujar Zudan.