Kasubdit Resmob AKBP Ressa Fiardi Marasabessy mengungkap motif keenam oknum itu mengeroyok matel. Yakni, debt collector menghentikan motor yang dikendarai rekan mereka.

“Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota. Sehingga inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut,” kat Ressa di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025

Adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari satuan pelayanan markas di Mabes Polri. Mereka adalah JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN.

Mereka telah ditetapkan tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 ayat 3 KUHP, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan kejadian bermula ketika kedua matel menghentikan seorang pengendara sepeda motor sekira pukul 15.30 WIB. Saat sepeda motor diberhentikan, tiba-tiba beberapa orang dari sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua anggota matel tersebut. Pelaku melarikan diri usai mengeroyok.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengatakan bahwa peristiwa terjadi di Jalan M Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Selasa (6/5/2025). Peristiwa bermula saat korban didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector.

“Saat korban dan saksi turun dari mobil bermaksud untuk istirahat di rest area, tiba-tiba datang pelaku mengaku dari debt collector yang menarik tangan korban hingga jari manis tangan kiri luka lecet,” kata Binsar dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Saat itu para pelaku mengambil alih kunci mobil. Pelaku juga berpura-pura mengajak korban ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menyelesaikan persoalan tunggakan kendaraan.

“Korban dan saksi diajak ke kantor Polres Metro Bekasi Kota sehingga korban dan saksi mengikuti pelaku. Ternyata korban dibawa ke TKP sehingga saksi memberhentikan mobilnya,” ungkap dia.

Saat itu lah para pelaku memiting leher saksi juga mengeroyok korban. Tak sampai di sana, korban dan saksi diturunkan lalu mobilnya dibawa kabur para pelaku.

“Pelaku memiting leher saksi dan mengeroyok korban dengan cara memukul, mencekik dan menendang hingga korban mengalami luka lebam dan bengkak di bagian mata kanan, kepala sebelah kiri benjol, dan luka di perut,” jelasnya.

Binsar mengatakan satu orang pelaku sudah berhasil diringkus. Pihak kepolisian masih memburu keberadaan pelaku lainnya.

“Satu tersangka inisial EHO sudah kita tangkap dan kita lakukan penahanan. Kita juga sedang melakukan pengembangan terhadap para pelaku lainnya,” pungkas dia

Pegawai tersebut dianiaya diduga setelah mencoba membantu pemilik motor yang diambil paksa debt collector tersebut.

Video pengeroyokan berdurasi 1 menit tersebut tersebar pada sejumlah akun Instagram, salah satunya @kabarnegri.

Di dalam video yang viral tersebut, memperlihatkan seorang pegawai mi ayam dipukul menggunakan bangku serta benda lainnya.

“Kronologinya ada motor yang diberhentikan oleh debt collector, lalu yang punya motor teriak ‘maling’. Salah satu pegawai mi ayam bakso Bray datang untuk bantu korban dan terjadi keributan. Pegawai mi ayam malah jadi sasaran para debt collector tersebut,” dikutip dari deskripsi akun Instagram tersebut, Sabtu (29/6/2024).

Alhasil, pegawai mi ayam tersebut pun mengalami luka-luka di kepalanya hingga berdarah akibat pengeroyokan tersebut.

Kapolsek Pasar Kemis, AKP Ucu Nuryandi membenarkan kejadian pengeroyokan yang dialami pegawai mi ayam oleh para debkolektor tersebut.

“Benar, kejadiannya kemarin (Jumat, 28 Juni 2024). Saat ini tengah ditangani kami (Polsek Pasar Kemis),” kata Ucu.

Dia mengungkapkan, korban pengeroyokan tersebut sebelumnya mendengar adanya teriakan maling, sehingga pegawai itu menghampiri pemilik motor dengan berniat untuk membantu.

Saat itu, lanjutnya, pegawai mi tersebut tiba-tiba memukul debt collector, tapi korban tidak tahu yang dipukulnya ternyata debt collector.

“Jadi pegawai mi tidak tahu awalnya kalau yang dipukul itu debt collector. Pada saat korban balik ke tempat kerjaannya, datang segerombolan orang menghampiri tempat mi dan memukuli korban sehingga korban mengalami luka di bagian wajah,” jelasnya.

“Saat ini kami tengah melakukan pengusutan aksi kawanan debt collector yang mengeroyok pegawai mi ayam tersebut,” pungkas dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa sepanjang Januari-April 2024 OJK menerima sekitar 3.300 pengaduan dari masyarakat terkait debt collector. Jumlah tersebut lebih dari 50% pengaduan yang diterima OJK.

“Paling banyak dari fintech, sekitar 2.000-an, selebihnya disusul IKNB, dan seterusnya perbankan,” kata Kiki saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, dikutip Selasa (14/5/2024).

OJK telah melakukan dua upaya untuk merespons pengaduan yaitu secara preventif dan kuratif. Secara preventif, OJK telah merilis POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Ada beberapa pasal yang mengatur hak dan kewajiban kepada konsumen,” katanya.

OJK juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kiki mengingatkan agar konsumen bukan hanya meminta hak perlindungan konsumen, melainkan juga bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran.

“Kami terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa,” kata Kiki.

Apabila konsumen tidak bisa membayar, Kiki menyarankan untuk konsumen secara aktif meminta restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Akan tetapi, dia mengatakan keputusan akhir mengenai restrukturisasi merupakan hak perusahaan keuangan.

“Tapi dari pada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi,” katanya.

Adapun secara kuratif, OJK menyarankan lembaga keuangan menguatkan penyelesaian masalah secara internal, termasuk aduan konsumen soal debt collector. Apabila tidak berhasil OJK menyarankan untuk menyelesaikan masalah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Kiki juga mengingatkan kepada perusahaan finansial yang menggunakan jasa penagihan pihak ketiga memerhatikan ketentuan yang berlaku, seperti debt collector telah bersertifikat. “Dan seluruh yang dilakukan pihak ketiga itu tanggung jawab PUJK [pelaku usaha jasa keuangan],”

Sementara itu, OJK memberikan sanksi kepada 58 perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen sepanjang Januari-April 2024.

Lebih terperinci, sebanyak 35 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis, 3 perusahaan diberikan surat perintah, dan 10 perusahaan mendapatkan sanksi denda.

Selain itu, per 30 April 2024 terdapat 67 perusahaan yang telah melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan.

JAKARTA – AKBP Nasriadi Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Utara, mengatakan debt collector yang mengepung Babinsa ditangkap pada Minggu (9/5/2021) pukul 15.00 WIB.

Mereka ditangkap atas laporan perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan dan percobaan pencurian.

“Mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut, kemudian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Dwi Prasetyo Wibowo membentuk tim gabungan yang terdiri dari Unit Jatanras, Unit Resmob, dan Unit Reskrim Polsek Koja untuk mengungkap kasus ini,“ kata Nasriadi.

Kesebelas pelaku yakni GL, HL, JK, GYT, YA, JT, RS, FM, AM, DS, dan HL.

Diungkapkan Nasriadi, sebelas debt collector ini mendapatkan kuasa dari PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya. PT. Anugrah mendapatkan kuasa dari Clipan Finance.

“Lalu dari perusahaan tersebut, memberikan kuasa kepada saudara HL. Lalu HL memberitahukan kepada rekan-rekannya (para tersangka) untuk membantu proses penarikan,” ucap Nasriadi.

Dari penangkapan, Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa empat rekaman video yang viral, satu unit Iphone 6S, tujuh pasang baju, celana, dan helm yang digunakan oleh para tersangka, tiga motor, visum korban, mobil Mobilio no polisi B 2683 BZK warna putih, dan surat kuasa penarikan mobil dari Clipan Finance kepada PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara.

Perbuatan yang dilakukan debt collector ini tercantum pada pasal 335 ayat (1) dan Pasal 53 Jo 365 KUHP.

“Pasal (yang disangkakan) 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan Pasal 53 Jo 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun,” katanya.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dilansir dari Kompas.com, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Sejak 6 Januari 2020 lalu, MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan.

“Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK.

Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika obyeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan.

Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector. Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan.

Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan).

Editor: Redaksi

JAKARTA –Sembilan debt collector terduga pelaku pengadangan mobil yang dikendarai anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) Serda Nurhadi di Jalan Tol Koja Barat menuju Jakarta Utara, telah ditangkap petugas kepolisian, pada Minggu (9/5/2021).

Dibenarkan Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS. Kata dia, penangkapan dilakukan oleh personel gabungan dari TNI-Polri.

“Tim Gabungan dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dengan gerak cepat berhasil mengamankan sembilan Orang,” kata Herwin dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Herwin menjelaskan, penangkapan itu dilakukan siang tadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Utara.

“Itu bentuk dari wujud sinergitas yang terjalin baik selama ini antara Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah DKI Jakarta,” tutupnya.

Srbelumnya Herwin mengklarifikasi tentang adanya video viral di media sosial, terlihat kendaraan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK warna putih yang dikemudikan anggota TNI AD yang berpakaian dinas PDL loreng di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara (Jakut), yang hendak antar orang sakit ke Rumah Sakit (RS) dikepung beberapa orang debt collector.

“Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak debt collector yang secara arogan untuk mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan oleh Serda Nurhadi yang menjalankan tugasnya sebagai Babinsa yang akan menolong warga yang sedang sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” tuturnya.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Kapendam Jaya Kolonel Herwin BS mengklarifikasi tentang adanya video viral di media sosial, terlihat kendaraan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK warna putih yang dikemudikan anggota TNI AD yang berpakaian dinas PDL loreng di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara (Jakut), yang hendak antar orang sakit ke Rumah Sakit (RS) dikepung beberapa orang debt collector.

“Kami sudah ketahui bahwa anggota TNI AD yang mengemudikan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK Warna Putih tersebut An.Serda Nurhadi adalah Babinsa Ramil Semper Timur II/O5 Kodim Utara 0502 dan pemilik kendaraan an.Nara pekerjaan Wirausaha yang tinggal di Jalan Jati II nomor 60 RT 01, RW 05, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok,” ujar Kapendam dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional, Sabtu (8/5/2021).

Kejadiannya tersebut, menurut Kolonel Herwin, terjadi pada Kamis 6 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB.

“Saat itu Serda Nurhadi anggota Babinsa Semper Timur Kodim 0502/ Jakut berada di Kantor Kelurahan Semper Timur dan adanya laporan dari anggota PPSU/Satpol PP an. Muh. Abduh melihat ada kendaraan yang dikerubuti oleh kelompok orang sehingga menyebabkan kemacetan, kurang lebih 10 orang,” tuturnya.

Kemudian, di dalam mobil tersebut ada anak kecil dan seorang yang sakit, om dan tante pengemudi, sehingga anggota Babinsa berinisiatif untuk membantu dan mengambil alih supir mobil untuk mengantar ke Rumah Sakit melalui jalan Tol Koja Barat.

“Namun dikerubuti oleh beberapa orang debt collector, karena kondisi kurang bagus maka Serda Nurhadi membawa mobil tersebut ke Polres Jakut dengan diikuti oleh beberapa debt collector,” kata Herwin.

Serda Nurhadi, sebagai Babinsa terpanggil untuk membantu warga yang sedang sakit untuk di bawa ke RS dan Serda Nurhadi sendiri tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah.

“Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak debt collector yang secara arogan untuk mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan oleh Serda Nurhadi yang menjalankan tugasnya sebagai Babinsa yang akan menolong warga yang sedang sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” tuturnya.

Dia berujar, mengambil kendaraan bermotor secara paksa (perampasan) dapat dijerat atau dikenakan pasal 365 KUHP.

“Dimana Pasal 365 KUHP adalah pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, sebagai mana dimaksud dalam pasal 362 KUHP dan permasalahan ini telah ditangani oleh Pihak Polres Jakarta Utara dan Kodim 0502/Jakut,” Pungkasnya.

Editor: Redaksi