Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus saat menanggapi isu Jokowi yang disebut bakal segera mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai. Sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi,” kata Deddy Sitorus, dikutip Senin (15/6).

Deddy juga menilai kedekatan Jokowi dengan PSI bukan hal baru. Menurutnya, hubungan tersebut telah terlihat sejak lama, termasuk melalui keberadaan putra Jokowi di partai tersebut dan upaya memperkuat jaringan politik.

“Memangnya dari dulu dia tidak di PSI? Kan anaknya sudah Ketua Umum, dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN,” ujarnya.

Meski menyebut hubungan dengan Jokowi telah selesai, Deddy mengaku PDIP tetap mencermati dinamika politik yang berkembang.

Ia mengklaim terdapat upaya untuk menarik kader-kader PDIP agar bergabung ke PSI di sejumlah daerah.

“Kami terus mengawasi gerakan mereka yang berusaha membujuk kader-kader PDIP masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai,” ucapnya.

Deddy juga menyebut adanya informasi mengenai tawaran bantuan material kepada sejumlah pihak, meski ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut,” lanjutnya.

Saat ditanya soal potensi pengaruh langkah politik Jokowi terhadap PDIP menjelang Pemilu, Deddy memilih menunggu perkembangan ke depan.

“Apakah akan berdampak pada PDI Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh,” tutupnya. []

Menurut Deddy, sehari sebelum pemecatan itu diumumkan, ada utusan yang datang menemui PDIP dengan pesan khusus: “Jangan pecat Jokowi, tapi Hasto Kristiyanto harus mundur”.

“Pada 14 Desember, ada utusan yang menemui kami. Dia menyampaikan bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur, dan Jokowi jangan dipecat,” kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Utusan tersebut juga mengingatkan bahwa sembilan kader PDIP menjadi target kepolisian dan KPK.

Meski Deddy enggan menyebut identitas utusan itu, ia menegaskan bahwa sosok tersebut memiliki kewenangan yang kuat.

“Pengiriman utusan ini semakin meyakinkan kami bahwa kasus Hasto adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi hukum. Ini adalah kesewenang-wenangan yang dilandasi itikad tidak baik,” tegas Deddy.

Pada 15 Desember 2024, PDIP resmi memecat Jokowi, bersama anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Jokowi sendiri menyikapi keputusan itu dengan tenang.

“Saya tidak dalam posisi untuk membela diri. Waktu yang akan menguji kebenarannya,” ujar Jokowi di Solo, 17 Desember 2024.

Sementara itu, kasus Hasto Kristiyanto terus bergulir. Sekjen PDIP itu, bersama advokat partai Donny Tri Istiqomah, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir 2024.

Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Hasto juga dituding menghalangi proses penyidikan atau melakukan obstruction of justice.

Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025, dengan sidang perdana yang rencananya digelar pada 14 Maret mendatang.

PDIP sendiri terus membela Hasto, menyebut kasus ini sebagai upaya sistematis untuk melemahkan partai.

“Kami akan melawan kesewenang-wenangan ini bersama-sama, baik di DPP maupun di fraksi,” tegas Deddy.[]

Menurut Hasto, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, imbas adanya UU HPP Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan,” kata Deddy seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin 23 Desember 2024.

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja.

“Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024.

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin 23 Desember 2024.

Menurut dia, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya. []

Menurut Deddy, Presiden Jokowi sedang melakukan sandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia jelang berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2024, mendatang.

“Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya,” tegas Deddy, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat 2 Agustus 2024.

“Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf,” sambungnya.

Kata Deddy, kalau serius ingin minta maaf ke rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.

Ia mengimbau agar Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

“Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-POLRI,”tegasnya.

“Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru,” sindirnya.

Diketahui, Jokowi menyampaikan permohonan maaf saat acara “Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka” di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024 malam.

Jokowi minta maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014.

Mantan wali kota Solo itu mengaku tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menjabat.

“Bapak/Ibu sekalian, Saudara-Saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi. []

Keduanya nyaris baku hantam karena sama-sama berbicara dengan nada yang tinggi saat debat.

Peristiwa itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam program ‘Panggung Demokrasi’ yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta.

Keributan tersebut terjadi saat membahas dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

Peristiwa tersebut diawali saat Noel menyebut ada orang culas yang menggugat kecurangan sambil menjulurkan tangan ke arah Deddy.

Kemudian pembawa acara menanyakan kepada Noel untuk mempertegas siapa yang dimaksud culas oleh Noel

“Tanya Deddy. Deddy paham tuh orang-orang culas tuh siapa,” kata Noel dalam video yang viral di media sosial.

“Maksud lu apa lempar-lempar. Gue gak ada ngomong apa-apa dari tadi,” jawab Deddy.