Ia memastikan bila memang ada utusan tersebut, itu bukan atas perintahnya.

Ia juga mengaku selama ini memilih diam terhadap berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya.

Diketahui Jokowi resmi dipecat dari PDIP terhitung sejak 14 Desember 2024 lalu.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menyebut ada pihak yang menghubungi PDIP sehari sebelum keputusan pemecatan diumumkan.

“Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya. Saya udah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tegas Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat 14 Maret 2025, dikutip dari TribunSolo.

Jokowi mengaku tidak mengetahui apa pun soal adanya utusan tersebut.

Ia pun meminta partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk secara terbuka menyebut siapa pihak yang dimaksud.

“Nggak ada komentar. Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Agar tidak timbul fitnah,” ujarnya.

Sebelumnya, Deddy Sitorus mengungkap ada utusan yang minta agar pemecatan Jokowi dari partai dibatalkan, dan mencopot Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Pesan tersebut disampaikan oleh utusan dan disampaikan langsung kepada jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.

Hal tersebut diungkapkan Deddy yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan dalam keterangannya, Kamis 13 Maret 2025.

“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ucap Deddy.

Selain itu, kata Deddy, utusan tersebut juga menyampaikan pernyataan tentang 9 kader PDIP yang menjadi target dari aparat penegak hukum.

“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy.

Oleh karena itu, Deddy meyakini kasus yang menyeret Hasto ini merupakan bentuk politisasi hukum.

Deddy memastikan, pernyataan tersebut bukan diungkap tanpa sebab, mengingat ada anggota Komisi II DPR RI itu yang menyebut utusan tersebut adalah orang yang sangat berwenang.

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya. []

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus bahkan menyebut sudah seharusnya Presiden Prabowo dipisahkan dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang?,” kata Deddy dalam pernyataannya, Selasa 11 Februari 2025.

Deddy menyebut, hubungan yang baik bukan berarti harus selalu melekat. Deddy mengatakan setiap pemimpin pasti memiliki tantangan masing-masing.

“Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya sudah mengetahui adanya operasi adu domba antara dirinya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi oleh sekelompok oknum tertentu.

Dalam sambutannya di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama, Presiden Prabowo mulanya bercerita awal mula dirinya bisa kenal dengan sosok Khofifah Indar Parawansa.

Dimana kedekatannya tersebut bermula di momen Pilpres 2024 yang lalu.

“Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah?” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya, Senin 10 Februari 2025 lalu.

Kedekatan dirinya dengan Khofifah pun diakui oleh Presiden Prabowo, tidak lepas dari peran Jokowi.

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Yevri Sitorus.

Dia menyebutkan, alasan keduanya dipecat karena tidak memenuhi target yang telah diberikan pemerintah.

“Yang saya dengar bukan mundur tetapi dipecat, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan,” kata Deddy, Senin 3 Juni 2024.

Dia menambahkan, yang menjadi persoalan di IKN adalah masalah lahan yang tak kunjung selesai.

Hal itu menimbulkan banyak masalah atau konflik sepertinya menjadi, alasan keduanya dinilai tak layak mengisi posisi tersebut.

“Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya. Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso,” jelasnya.

Selain itu, kata Deddy, terlalu banyak larangan dalam pembangunan IKN membuat pekerjaan konstruksi lambat.

“Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur, akhirnya jadi lamban karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan,”bebernya.

Selain itu kata dia, sSyarat green constructor company bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan.

“Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya,” ucap Deddy.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku tidak tahu alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga,” kata Pratikno di Kantor Presiden, Senin 3 Juni 2024. []