Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY dalam acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

“Hampir 49 persen pengembangan transportasi darat difokuskan untuk sektor perkeretaapian. Pemerintah tengah mendorong pengembangan jalur double track di wilayah pantai utara (pantura) Jawa dan Sumatera,” ujar Menko AHY.

Selain itu, lanjut dikatakan dia, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem kereta commuter di Jabodetabek dan mendorong sistem Bus Rapid Transi (BRT).

“Di tahun 2023 terjadi pengurangan 4,1 juta ton CO2 dengan melakukan ini. Jadi, artinya masih banyak yang harus kita lakukan tetapi setiap effort itu ada dampaknya,” ungkap Menko AHY.

Pengembangan Sektor Perkeretaapian 

Menko AHY mengatakan, pengembangan besar-besaran sektor perkeretaapian dilakukan untuk menurunkan beban di jalan raya, salah satunya untuk menekan beroperasinya truk obesitas atau Over Dimension Overload (ODOL).

“Itu juga salah satu upaya kita untuk mengurangi beban jalan raya. Keselamatan nomor satu, tapi yang kedua juga mengurangi emisi karbon karena kendaraan itu semua berbasis fossil fuel,” jelasnya.

Menko AHY menambahkan, pemerintah berupaya untuk mengkonversi moda transportasi darat ke kereta. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah melayani 500 juta penumpang setiap tahunnya.

Menko AHY mengatakan, pengembangan besar-besaran sektor perkeretaapian juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jalur kereta di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Itu upaya untuk meningkatkan sektor transportasi logistik yang diharapkan jauh lebih efisien, jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan menggunakan jalan di darat,” tandas Menko AHY.

Deputi Koordinasi Bidang Konektivitas, Odo R.M. Manuhutu menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar ketiga, dengan kontribusi sekitar 22 persen. Karena itu, penurunan emisi tidak dapat dicapai tanpa transformasi signifikan di sektor ini.

“Untuk memastikan sektor ini dapat berkontribusi sebesar 5% hingga 6,5%, Indonesia telah mengintegrasikan mandat dekarbonisasi ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/11).

Deputi Odo juga menegaskan bahwa pemerintah telah memasukkan mandat dekarbonisasi ke dalam RPJP, RPJM, dan Renstra Kementerian Perhubungan. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pemerintah telah menyusun roadmap pengembangan subindustri SAF dan menargetkan implementasi minimal satu persen penggunaan SAF di beberapa bandara pada 2027.

“Kami akan memulai dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bali karena 80 persen lalu lintas internasional berasal dari dua bandara tersebut. Melalui mandat nasional ini, Indonesia akan memantau penggunaan SAF dan mengendalikan keterjangkauan tarif penerbangan. Indonesia juga akan memperkuat ekosistem SAF sejalan dengan visi Presiden Prabowo terkait ketahanan energi, termasuk melalui investasi di dunia pendidikan,” jelasnya.

Terkait perkembangan signifikan Indonesia dalam dekarbonisasi transportasi, Deputi Odo menyampaikan bahwa pada 2023 sektor transportasi berhasil menurunkan emisi sebesar 4,8 juta ton CO₂, terutama berkat pembangunan jalur ganda kereta api di Jawa bagian utara dan pengembangan jalur kereta di Sumatra. Pemerintah juga memperluas layanan Bus Rapid Transit (BRT), meningkatkan konektivitas perkeretaapian di kawasan Jabotabek–Karawang, serta mengoptimalkan potensi Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diproyeksikan menurunkan emisi hingga 95 persen.

“Bahkan saat ini saya berbicara dari Bandung menggunakan kereta cepat. Waktu tempuh yang jauh lebih singkat menggambarkan efisiensi transportasi yang ingin kita capai bersama,” kata Deputi Odo.

Selain capaian teknis, pemerintah juga tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional yang akan mengintegrasikan seluruh kerangka hukum lintas moda transportasi. RUU ini akan mengatasi fragmentasi regulasi, memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi fondasi bagi sistem transportasi yang efisien, saling terhubung, dan rendah karbon, termasuk penyusunan peraturan turunannya.

“Saat ini setiap moda punya undang-undang sendiri. Dengan RUU ini, kami ingin memberi kepastian dan koherensi kebijakan, termasuk menegaskan komitmen menuju nol emisi sektor transportasi pada 2050–2060,” jelasnya.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Pemerintah juga sedang menyelesaikan peta jalan dekarbonisasi transportasi terintegrasi, dengan target rampung Januari 2026. Dokumen ini mencakup baseline, target penurunan emisi, aksi mitigasi, serta dashboard pemantauan dan pelaporan. Town hall meeting pertama akan digelar pada akhir Januari 2026 bersama seluruh pemangku kepentingan.

Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim nasional untuk akselerasi pengembangan industri SAF, yang terdiri dari kelompok kerja suplai, permintaan, dan enabler. Fokus awal tim adalah penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku untuk menghasilkan SAF tersertifikasi ISCC bagi penerbangan komersial.

Menanggapi pertanyaan mengenai strategi jangka pendek dan menengah setelah penerbangan perdana SAF bersama Pelita Air, Deputi Odo menegaskan bahwa pemerintah akan mewajibkan produsen biofuel menjaga pasokan melalui Domestic Market Obligation serta menyiapkan formula harga untuk memastikan stabilitas.

“Mandat penggunaan SAF baru satu persen, jadi pengaruhnya terhadap harga avtur belum signifikan. Yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan penerimaan publik. Seperti teknologi baru lainnya, harga akan turun seiring meningkatnya skala,” jelasnya.