Hingga Selasa 16 September 2025, Polda Sulsel mencatat ada 53 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kerusuhan yang berujung anarkis itu.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan penambahan tersangka ini berasal dari sejumlah kasus baru, termasuk perusakan dan pembakaran pos polisi.

“Sampai dengan saat ini, sudah ada penambahan jumlah tersangka, jadi sekarang total tersangka ada 53 orang,” ungkap Didik saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Selasa (16/9).

Dia menambahkan, dari total tersebut, 43 orang berstatus dewasa, sementara 11 lainnya masih di bawah umur.

Empat tersangka terbaru diketahui terlibat dalam perusakan dan pembakaran dua pos polisi.

“Untuk kasus pembakaran pos polisi, ada dua pos yang dibakar. Total empat orang sudah kami tetapkan tersangka, dan kasus ini masih dalam penyelidikan,” jelasnya.

Didik menambahkan, tersangka anak di bawah umur dititipkan di sejumlah tempat berbeda agar terpisah dari tahanan dewasa.

“Empat tersangka kami titipkan di UTPD PPA Kota Makassar, lima orang di Dinas Sosial, dan dua orang lainnya dikembalikan ke orangtuanya,” katanya.

Ia menegaskan penyelidikan masih terus berjalan. Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar berkomitmen mengusut tuntas semua pihak yang terlibat.

“Perlu disampaikan kepada masyarakat, kami mohon dukungannya agar proses ini berjalan lancar,” pungkasnya.

Kerusuhan di Makassar pecah pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Dua gedung legislatif, yakni DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dan DPRD Kota Makassar di Jalan A P Pettarani, hangus dibakar massa.

Tak hanya itu, sebanyak 68 mobil dan 15 motor yang terparkir di halaman DPRD Kota Makassar juga ludes terbakar.

Empat orang tewas dalam peristiwa tersebut, tiga di antaranya terjebak saat kebakaran gedung DPRD, sementara satu lainnya meninggal akibat dikeroyok massa karena dituduh sebagai aparat.

Selain dua gedung legislatif, dua pos polisi juga porak-poranda akibat amukan massa. []

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan sejumlah bukti, pihaknya telah menetapkan 29 orang sebagai tersangka.

“Terkait pengrusakan dan pembakaran gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan menetapkan 29 orang sebagai tersangka,” ujar Didik saat pres rilis di Mapolda Sulsel, Kamis 4 September 2025.

Dia menambahkan penanganan kasus ini ditangani Ditreskrimum Polda Sulsel dan Satreskrim Polrestabes Makassar

“Karena yang dibakar dua gedung yakni DPRD Provinsi dan DPRD Kota Makassar makanya ditangani Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar,” tegas Didik.

Jumlah tersangka dalam kasus pembakaran ini sebelumnya 11 orang, namun seiring berjalannya waktu dan proses penyelidikan, kini tersangka terus bertambah.

Didik menambahkan, penanganan kasus ini masih berjalan dan akan terus berkembang. Kata dia, tak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah.

“Pelaku pembakaran gedung DPRD Sulsel berjumlah 14 orang sedangkan yang membakar gedung DPRD Kota Makassar berjumlah 15 orang, jadi total keseluruhan tersangka 29 orang,”bebernya.

Menurut Didik, pasal yang diterapkan kepada para tersangka disesuaikan dengan peran masing-masing.

Beberapa di antaranya dikenakan pasal pengrusakan, pencurian, hingga pembakaran dan menyebabkan hilangnya yawa orang lain.

“Pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan, Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun, Pasal 362 dengan ancaman 5 tahun, hingga Pasal 187 tentang pembakaran dengan ancaman 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup,” bebernya. []

Sebanyak 11 orang terduga pelaku berhasil diamankan, terdiri dari empat orang dewasa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tujuh orang lainnya masih berstatus anak di bawah umur.

Selain mengamankan para tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti dan barang-barang penjarahan.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi saat Konferensi Pers Ungkap Kasus Tindak Pidana Pengrusakan, Pencurian, Kekerasan, dan Pembakaran Kantor DPRD dan Pemkot Pekalongan di Aula Mapolres menjelaskan bahwa, para pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi anarkis tersebut.

“Mereka kami klaster sesuai perannya. Ada yang melakukan pembakaran, penganiayaan, dan ada juga yang melakukan penghasutan hingga berujung pada pembakaran kantor DPRD serta fasilitas Pemkot Pekalongan,” ungkap Kapolres, Selasa (2/9/2025).

AKBP Riki menjelaskan, identifikasi pelaku diperoleh dari hasil penyelidikan, dan pemeriksaan rekaman CCTV, serta foto/video yang beredar di masyarakat. Pihaknya juga masih memburu para pelaku lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku dari luar kota.

“Kami akan terus mencari siapa dalang dan pelaku aksi anarkis ini. Negara hadir untuk menegakkan hukum. Kami dibantu Brimob, Polda Jateng, hingga Mabes Polri dalam mengungkap kasus ini,” tegasnya didampingi Wali Kota Aaf dan Dandim Letkol Arm. Ihalauw Garry Herlambang

Menurutnya, peristiwa ini bukanlah murni persoalan lokal, melainkan dipicu oleh provokasi dari luar daerah. Pihaknya menegaskan, tidak ada masalah besar antara masyarakat Kota Pekalongan dengan pemerintah setempat.

“Aksi ini terinspirasi dari kejadian di Jakarta. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menunjukkan solidaritas, dan akhirnya memicu tindakan anarkis. Situasi itu tidak terbendung hingga terjadi pembakaran,” jelasnya.

Polres Pekalongan Kota mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pekalongan. Segera laporkan melalui call center 110 jika mengetahui keberadaan pelaku atau aktivitas yang mengarah pada tindakan anarkis.

“Para pelaku kami kenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” pungkasnya. (em-aha)

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, dari 65 orang yang diamankan beberapa diantaranya masih di bawah umur.

kami mengamankan kurang lebih ada 65 yang kita amankan. Mereka ada yang berusia di bawah umur antara 13 tahun 15 tahun dan 17 tahun dan selanjutnya ada yang dewasa banyak sekali dari mereka tercatat ada yang SMA pelajar, pengangguran dan juga mahasiswa,”ucap Hendra, Minggu 31 Agustus 2025.

Mereka yang diamankan adalah yang melakukan tindakan anarkis. Berupa lemparan dan pengrusakan.

“Banyak sekali fasum yang dirusak oleh mereka. Kantor polisi, perkantoran dan bahkan kantor DPRD juga turun dibakar,”jelasnya.

Bahkan kata dia, bukan hanya fasilitas umum yang rusak, puluhan anggota kepolisian juga turut menjadi korban.

Banyak anggota yang luka akibat terkena lemparan benda-benda keras seperti batu dan lainnya.

“Sebanyak 47 orang anggota polisi yang luka-luka. Bahkan ada yang sampai dijahit. Kami masih melakukan pendataan korban yang luka,”bebernya. []

Tapi, jangan salah, semua itu bukan unjuk rasa sungguhan melainkan bagian dari Latihan Penanggulangan Huru-Hara (Latharpuan) yang digelar oleh Polres Pekalongan Kota bertempat di Halaman Setda Kota Pekalongan, Senin (26/8/2025) sore.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi mengatakan bahwa tujuan kegiatan simulasi ini untuk memastikan setiap personel siap dan sigap dalam menghadapi situasi nyata tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun aparat.

“Hari ini Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan Latharpuan, simulasi penanganan unjuk rasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Wali Kota yang sudah memberikan ijin dan mengakomodir kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar serta baik,” kata Kapolres.

Ia menegaskan, bahwa simulasi dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mencakup tahapan persuasif, negosiasi, penanganan massa, hingga penindakan terukur.

“Ada sekitar 400 personel gabungan dari Polres Pekalongan Kota yang kita libatkan dengan beragam peran, mulai dari tim negosiator, tim dalmas awal dan lanjut, tim raimas, serta bulshit atau perusuh,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa latihan ini penting agar pola penanganan unjuk rasa tetap profesional, humanis, dan sesuai hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi kerusuhan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Pekalongan.

“Meski demikian, kami tetap berupaya. Jika nantinya ada aksi unjuk rasa, agar tidak terjadi kericuhan atau anarkis di Kota Pekalongan yang sudah kondusif ini,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid usai menyaksikan simulasi mengatakan, meski Kota Pekalongan tidak termasuk kota yang rawan. Namun, harus tetap diantisipasi.

“Insya Allah, kalau di Kota Pekalongan belum pernah dan jangan pernah ada aksi-aksi demo yang berujung anarkis. Tetapi, potensi sekecil apapun itu harus kita antisipasi. Dan simulasi yang saya lihat tadi sangat luar biasa, seperti nyata,” kata Aaf, sapaan akrabnya.

Ia berharap, Kota Pekalongan tetap aman, kondusif, dan segala permasalahan bisa diselesaikan. Karena, permasalahan itu bisa ditangani secara cepat, sedang dan lama.

“Bisa sedang karena peraturan. Dan juga lama, karena bukan kewenangan kita. Kewenangan provinsi maupun pusat. Tapi mudah-mudahan semua aman. Pemkot Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota tidak bisa sendiri. Kita harus sinergi untuk menjaga kondusivitas di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Demo anarkis tersebut terjadi di depan Universitas Bosowa (Unibos), Jalan Urip Sumoharjo Makassar, pada Senin 26 Agustus 2024 malam.

Dari pantauan di lokasi, ratusan mahasiswa memblokade jalan Urip Sumoharjo depan Kampus Unibos.

Kemacetan panjang pun tak terhindarka, bahkan hingga 5 Km.

Selain membuat macet, aksi anarkis itu juga membakar satu mobil angkot (pete-pete).

Diketahui, aksi yang dilakukan sekelompok mahasiswa itu menuntut dan menolak politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal demokrasi kita bukan penunjukkan langsung tapi dipilih oleh masyarakat.

Hingga pukul 21.30 aksi anarkis masih terus berlanjut, bahkan polisi sudah mengerahkan pengurai massa untuk membubarkan demonstran.

Sementara itu warga yang kesal dengan ulah sekelompok mahasiswa tersebut mulai kesal.

Mereka balik menyerang para demonstran yang memblokade jalan utama di Kota Makassar itu. []