Denny bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan langkah pencabutan gugatan yang sebelumnya telah dilakukan.

Sikap tersebut muncul setelah Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Denny menduga langkah hukum yang dimaksud Gibran berkaitan dengan perkara gugatan Mercy Sihombing di PTUN.

Dalam perkara tersebut, Denny bersama Herianto dan sejumlah advokat lainnya sempat bertindak sebagai kuasa hukum.

Namun, pihaknya sebelumnya memilih mencabut perkara itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diperkuat melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Menurut Denny, rencana Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN merupakan langkah yang tidak tepat secara hukum.

“Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara–saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing–yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru,” kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).

Meski demikian, Denny belum memastikan langkah yang akan diambil tim hukumnya. Ia menyebut keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama pihak prinsipal.

“Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” imbuhnya.

Langkah kontroversial tersebut diambil terkait sengkarut hukum seputar surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny menjelaskan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berstatus sebagai pihak tergugat gagal menunjukkan dokumen autentik yang menjadi landasan hukum diterbitkannya suket tersebut.

“Meskipun sudah didesak berkali-kali, termasuk oleh ketua majelis hakim, pihak tergugat sama sekali gagal menghadirkan bukti apa pun yang mendasari dikeluarkannya Suket itu,” jelas Denny melalui akun Instagram pribadinya.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini mengaku heran dengan respons pihak kementerian. Alih-alih transparan, mereka justru melayangkan keberatan saat kubu penggugat memutuskan untuk menyudahi proses persidangan dan mencabut gugatan.

“Hal yang sangat tidak masuk akal, mereka tidak mampu menghadirkan bukti dasar penerbitan Suket, tetapi giliran kami mencabut gugatan, mereka justru keberatan. Sungguh aneh bin ajaib, ada apa sebenarnya?” sindirnya.

Sebelumnya, keputusan tegas untuk walk out tersebut juga telah disiarkan secara terbuka oleh Denny lewat kanal media sosial miliknya.

“Hari ini saya bersama tim kuasa hukum resmi mencabut gugatan dan memilih walk out dari sidang PTUN yang membahas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran,” tulisnya.

Berdasarkan catatan sistem informasi penelusuran perkara PTUN, sengketa ini pertama kali didaftarkan pada pertengahan Juli 2026.

PT Mercy Toga Kirana tampil sebagai pihak yang melayangkan gugatan, berhadapan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat.

Dalam poin permohonannya, penggugat menuntut majelis hakim PTUN untuk membatalkan serta menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Keputusan inilah yang dahulu dipakai oleh KPU RI sebagai rujukan administratif tatkala memverifikasi kelengkapan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. []

Keputusan itu diikuti dengan aksi keluar dari ruang sidang atau walk out di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Denny menyampaikan langkah tersebut melalui akun Instagram resminya.

Ia menjelaskan, pencabutan gugatan dilakukan karena pihak tergugat dinilai belum memberikan bukti yang menjadi landasan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Menurut Denny, pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, telah berulang kali diminta menunjukkan dokumen pendukung, termasuk oleh ketua majelis hakim. Namun, permintaan itu disebut belum dipenuhi.

“Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apa pun yang menjadi dasar terbitnya Suket,” tulis Denny dalam unggahannya.

Ia juga mempertanyakan sikap pihak tergugat yang disebut keberatan ketika penggugat mengajukan pencabutan gugatan, meskipun bukti dasar penerbitan surat tersebut belum diperlihatkan.

“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?” lanjutnya.

Gugatan Terkait Penyetaraan Ijazah Gibran

Berdasarkan informasi pada situs resmi PTUN Jakarta, gugatan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran didaftarkan pada 15 Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, PT Mercy Toga Kirana tercatat sebagai penggugat.

Sementara itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti proses pencalonan wakil presiden.

Dengan pencabutan gugatan tersebut, perkembangan selanjutnya dari perkara ini bergantung pada proses administrasi dan keputusan pengadilan terkait permohonan pencabutan yang diajukan penggugat. []

Denny mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu ke MK pada Kamis (10/9/2026).

Dalam permohonannya, Denny secara spesifik mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat didaftarkan sebagai calon wakil presiden.

Denny menilai persoalan tersebut merupakan cacat syarat pencalonan sejak awal.

Menurut Denny, proses pelantikan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga terjadi pada tahap pencalonan.

“Intinya, diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat cawapres,” tegas Denny kepada wartawan di gedung MK.

Denny juga menegaskan, langkah hukum yang ditempuhnya bukan merupakan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Ia menyebut perkara tersebut murni berkaitan dengan sengketa pemilu dan keabsahan proses pencalonan.

Dalam permohonan yang diajukan ke MK, Denny mencantumkan delapan poin petitum atau tuntutan utama.

Salah satu poinnya, Denny meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif atau wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden.

Atas dasar itu, Denny meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Ia juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak awal.

Tak hanya itu, Denny meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud mulai dari penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, hasil rekapitulasi suara secara nasional hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Yang menjadi sorotan, Denny juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR.

Sebagai konsekuensi dari permohonan tersebut, Denny meminta MK memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Pemilihan itu, menurut Denny, dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Denny meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan.

“Semoga 9 hakim MK terbuka hati dan pikirannya untuk mengabulkan dan menyelamatkan lagi Marwah dan Wibawa Negara Hukum Republik Indonesia,” ujar Denny.

Sebelumnya Buka Sayembara Ijazah Gibran

Sebelum mengajukan permohonan ke MK, Denny Indrayana juga sempat menggelar sayembara pembuktian ijazah tingkat SLTA milik Gibran.

Batas waktu sayembara tersebut berakhir pada 9 September 2026.

Sebelum batas akhir, komitmen hadiah dalam sayembara tersebut dilaporkan telah mencapai Rp10,25 miliar.

Namun, nilai hadiah sayembara tersebut bukan menjadi bukti hukum secara langsung dalam permohonan ke MK.

Kini, persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran tersebut dibawa Denny ke jalur konstitusional untuk diuji dan dinilai oleh majelis hakim MK.

Pernah Digugat ke PN Jakarta Pusat

Persoalan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah dibawa ke pengadilan umum oleh advokat Subhan Palal.

Subhan saat itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Nilai ganti rugi yang diminta dalam gugatan tersebut mencapai Rp125 triliun.

Subhan mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Sydney.

Menurut Subhan, dokumen tersebut dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.

Namun, pada Desember 2025, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, pengadilan negeri dinilai tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara dan pemilu.

“Dan gugatan kemarin dinyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili. Jadi mengelak terus,” kata Subhan.

Subhan pun mengkritik putusan tersebut.

Ia menilai proses hukum yang berkaitan dengan lingkar kekuasaan cenderung tidak masuk ke pokok perkara.

“Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa aparat hukum kalau berhadapan dengan keluarga Jokowi dan Jokowi sekalipun, lumpuh, enggak berdaya. Makanya lebih baik dia menyatakan tidak berwenang mengadili,” cetusnya.

Kini, dengan diajukannya permohonan Denny Indrayana ke MK, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Publik pun menanti bagaimana sembilan hakim konstitusi akan menilai dalil-dalil yang diajukan Denny dalam permohonannya. [SF]

“Prediksi saya benar. Sahbirin menang praperadilan, dan status tersangkanya dinyatakan tidak sah,” kata Denny dikutip dari akun X @dennyindrayana, Selasa 12 November 2024.

“Prediksi saya yang keliru adalah menebak dia akan muncul setelah menang praperadilan. Ternyata munculnya sehari sebelum putusan,” sambungnya.

Hal ini ia sampaikan karena melihat proses yang dijalankan KPK memang cukup aneh dan mengabaikan beberapa prosedur.

Ditambah lagi, klaim KPK yang menyatakan Paman Birin (panggilan akrab Sahbirin Noor) hilang dan tidak diketahui keberadaannya juga menjadi barometer dirinya menebak hasil proses hukum tersebut.

“Kenapa Sahbirin perlu muncul sebelum putusan, supaya tidak terkena aturan Surat Edaran MA yang melarang buron mengajukan praperadilan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam konteks ini Denny pun memberikan apresiasi kepada Sahbirin Noor yang ternyata sangat cerdik dalam mencari celah hukum atas penetapan tersangka dari KPK itu.

Bahkan dalam proses hukum ini, KPK sampai tak bisa berkata apa pun.

“Paman cerdik, KPK sengaja memilih tak berkutik,” tandasnya.

seperti diketahui, Harun Masiku merupakan kader PDIP yang terjerat kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Harun diduga menyiapkan dana sekitar Rp850 juta supaya bisa melenggang ke Gedung DPR.

KPK menetapkan Harun Masiku sebagai buronan pada 29 Januari 2020. Bahkan juga masuk dalam daftar red notice Interpol pada 30 Juli 2020, namun hingga kini belum berhasil ditangkap.

Diduga, jika Harun Masiku tertangkap maka akan menyeret beberapa elit PDIP.

Kembali lagi ke Denny Indrayana, sebenarnya keberadaan Harun Masiku sudah terendus pada 5 Agustus lalu di Melbourne, Australia.

“Lalu, kenapa belum juga ditangkap?” ucap Denny Indrayana melalui akun media sosial X (Twitter),” yang dikutip, Kamis (16/11/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie buka-bukaan terkait Denny Indrayana.

Denny kerap melayangkan kritik kepada Presiden Jokowi lewat media sosial.

Kapasitasnya selalu berbicara sebagai ahli hukum tata negara atau eks wamenkumham.

Grace pun mengungkap bahwa Denny sesungguhnya berbicara punya motif politik.

Diungkapnya dalam sebuah acara bincang televisi swasta nasional.

Kala itu, Denny dan Grace menjadi narasumber dengan topik bahasan soal usia capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Denny hadir lewat saluran video conference, sedangkan Grace hadir di studio.

JAKARTA, Eranasional.com – Praktisi hukum Denny Indrayana menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengumumkan perkembangan terbaru pengusutan dugaan korupsi Formula E Jakarta. Rumor berhembus, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan akan jadi tersangka.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies Baswedan sudah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut, status hukum tersebut sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, tapi banyak yang sudah menyatakan, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, di beberapa podcast menyatakan pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” kata Denny Indrayana melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Denny mengungkapkan, KPK telah melakukan ekspose kasus Formula E hingga belasan kali. Bahkan, ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah 19 kali KPK melakukan ekspose, ini rekor. Ada seorang anggota DPR menyampaikan bahwa Anies segera ditersangkakan, dan semua komisioner sudah sepakat,” jelas Denny.

“Semakin terbaca, kenapa masa jabatan para pemimpin KPK diperpanjang MK (Mahkamah Konstitusi) satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” sambungnya.

Denny Indrayana juga menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.

“Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjelas Anies. Kalau masih diteruskan. Menjadi pertanyaan, apa maksud dan tujuannya,” ucap Denny.

JAKARTA, Eranasional.com – Buntut cuitannya di media sosial (medsos) soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu coblos gambar partai, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Untuk diketahui, dalam unggahannya di Instagram @dennyindrayana99, Minggu (28/5), Denny Indrayana mengunggah sebuah foto yang disertai caption soal informasi terkait putusan MK. Dia menyebutnya sebagai ‘informasi penting’.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan pelaporan terhadap Denny Indrayana.

“Saat ini sedang dilakukan pendalam oleh penyidik Bareskrim Polri berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu, 31 Mei 2023 yaitu, satu atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dua atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

Lanjut Sandi Nugroho, laporan itu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Kata Sandi, ada sejumlah saksi dan bukti yang diajukan dalam laporan ini.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP,” terangnya.

Sedangkan, saksi-saksinya ada dua orang, yakni WS dan AF. Kemudian barang buktinya adalah satu bundel tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu buah flash disk berwarna putih merek Sony 16 GB,” ungkapnya.

Saat melaporkan, pelapor mengaku melihat unggahan Denny Indrayana soal rumor putusan MK tersebut. Menurut dia, pelapor menilai unggahan tersebut mengandung hoax.

“Adapun uraian kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 pelapor melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99 yang memposting tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara,” paparnya.

JAKARTA, Eraasional.com – Ada lima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi UU Pemilu tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang dibocorkan Denny Indrayana.

Denny Indrayana mengatakan, lima kemungkinan itu melahirkan skenario soal sistem Pemilu yang berlaku di Indonesia.

Yang pertama kata Denny Indrayana, majelis hakim konstitusi tidak menerima gugatan uji materi UU Pemilu.

Kedua mejaelis hakim konstitusi menolak gugatan. Jika keputusan ini yang ditetapkan hakim, maka sistem Pemilu tetap proporsional terbuka.

“Faktor yang mempengaruhi putusan legal standing pemohon, berhak atau tidak pemohon menggugat,” ujar Denny, Kamis (1/6/2023).

“Sistem pemilihan, level di mana sistem pileg dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan sistem tertutup, apakah 2024 atau 2029,” sambungnya.

Yang ketiga, majelis hakim konstitusi mengabulkan gugatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menantang Denny Indrayana mengungkap sumber yang diduga telah membocorkan hasil putusan MK terkait sistem Pemilu.

Kata hasto, pernyataan Denny menimbulkan spekulasi politik di tengah masyarakat.

Dia mengatakan semestinya semua pihak menunggu keputusan resmi MK, jangan berbuat gaduh.

“Sebaiknya dia mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan telah menciptakan spekulasi politik yang tidak perlu,”tegas Hasti, Senin (29/5/2023).

Hasti meminta Denny agar tak menyamakan pengalamannya di pemerintahan sebelumnya dengan pemerintah saat ini.

Walau begitu Hasto mengatakan pihaknya akan mengikuti apapun keputusan MK soal pemilu.

Mau tertutup atau pun terbuka, partainya akan mengikuti keputusan MK.

Meski pun partainya sejak awal mendukung sistem Pemilu menggunakan daftar tertutup demi keberlangsungan partai.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

“Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” kata Denny Indrayana, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat? Denny enggan menyebutkan nama orangnya. Dia hanya mengatakan orang tersebut sangat dipercaya kredibilitasnya.

“Yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru, otoritarian dan koruptif,” ucap Denny.

Menko Polhukam Cek ke MK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya sudah bertanya ke MK soal rumor sistem Pileg 2024 kembali mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Katanya, MK menyatakan putusan belum diketok.

“Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi,” tegas Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk mempertahankan Perppu Cipta Kerja. Sebab, Perppu ini tidak kunjung disetujui DPR lewat paripurna hingga penutupan masa sidang III Tahun 2022-2023 pada 16 Februari 2023.

“Prof Mahfud, saya pikir paham tentang ini,” ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Rabu (1/3/2023).

Mahfud, kata Denny, dalam pendapat-pendepatanya di masa lalu juga menyatakan Perpu harusnya dicabut bila tak dapat persetujuan DPR. “Jadi memang tak ada jalan lain, kecuali dicari alasan yang melanggar konstitusi,” ujarnya.

Jokowi sudah meneken Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja disetujui Baleg DPR pada 15 Februari 2023.

Namun hingga Masa Sidang III berakhir lewat paripurna pada 16 Februari 2023, tak ada ketuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sudah sejak 17 Februari mendesak pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja karena tak disetujui hingga 16 Februari. Saat dikonfirmasi, Mahfud menjawab santai. “Kan sudah lama mereka bilang begitu, ya biar saja,” kata Mahfud saat dihubungi.

Akan tetapi, Mahfud MD belum menjelaskan lagi ketika dikonfirmasi apakah berdasarkani Undang-Undang Dasar 1945, Perppu Cipta Kerja ini masih bisa dibahas di paripurna DPR pada Masa Sidang berikutnya, yaitu Masa Sidang IV.

Padahal, Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan alias UU PPP, sudah memberi penegasan soal ini.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Makna dari frasa “persidangan yang berikut” ini dijelaskan dalam Pasal 52 di UU PPP.  Beleid ini direvisi lewat UU Nomor 13 Tahun 2022, namun Pasal 52 tidak mengalami perubahan sama sekali.

Penjelasan dari Pasal 52 ini berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”

Itu artinya, kata Denny, Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak berlaku lagi. “Kalau ada yang katakan sudah disetujui Baleg, itu pendapat yang mengada-ada, karena persetujuan di Baleg bukan persetujuan DPR, DPR itu di sidang paripurna DPR,” kata dia.

Aturan main soal Perppu Cipta Kerja sudah tertuang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Saat itu, Mahfud sendiri sebagai Ketua Hakim MK yang mengetuk palu untuk putusan tersebut.

Dalam Putusan MK ini, Mahfud memberikan alasan berbeda
(concurring opinion) dan hakim konstitusi Muhammad Alim memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Denny mengutip alasan berbeda dari Mahfud ini dalam berkas perbaikan permohonan di MK.

Sebab saat ini, Denny juga menjadi kuasa hukum dari sejumlah federasi serikat pekerja atas gugatan formil Perpu Cipta Kerja di MK. Senin kemarin, sidang pemeriksaan pendahuluan kedua digelar.

Adapun bunyi pendapat Mahfud di Putusan MK Nomor 138 yang dikutip dalam berkas perbaikan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

“…Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR ‘mestinya’ tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,”

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti juga berkomentar soal sikap Mahfud atas desakan agar Perppu Cipta Kerja ini dicabut.

Ia melihat kata-kata “biar saja” yang disampaikan Mahfud merupakan respons dari seorang menteri yang notabene penyelenggara negara. “Itulah mungkin budaya hukum yang ingin diperlihatkan oleh penguasa,” kata Susi

Budaya hukum, kata dia, adalah persepsi penguasa terhadap hukum. Budaya hukum sangat ditentukan oleh nilai yang dianut. “Berhukum kok seperti ini?” ujar Susi heran.

Seperti Denny, Susi sepakat Perppu Cipta Kerja harus dicabut sesuai Pasa l22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP.

Ia menegaskan tidak ada lagi celah hukum bagi pemerintah untuk menjustifikasi bahwa Perppu Cipta Kerja masih bisa dibahas di Masa Sidang IV.

Ia mengatakan penjelasan Pasal 52 yang menyebut persidangan yang berikut adalah persidangan pertama, merupakan penafsiran otentik dari pembuat undang-undang.

Kalau pemerintah tidak mencabut dan DPR mendiamkan, kata Susi, artinya mereka undang-undang yang dibuat bersama.

“Bagaimana mungkin pembentuk undang-undang tidak mentaatI ketentuan yang dibuat sendiri?” ujarnya.

Susi tak sendirian. Menurut dia, suara yang sama untuk mencabut Perppu Cipta Kerja juga mencuat di kalangan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

Kalaupun nanti pemerintah mencabut Perpu ini, dan menerbitkan Perppu baru agar bisa dibahas di Masa Sidang IV, Susi menyebut upaya ini juga diluar nalar. Perpu lahir karena ada kegentingan yang memaksa.

Maka, Perpu baru pengganti Perppu saat ini tidaklah memenuhi syarat konstitutif. “Kegentingan memaksa kan enggak bisa direncanakan,” ujarnya. **