Selain itu, Jenderal Sigit mengklaim, Polri berhasil meniadakan aksi terorisme di tahun 2023.

Dia mengungkapkan, dalam penanganan aksi terorisme, Polri mengedepankan strategi preventive strike. Maksudnya, melakukan pencegahan dan menjaga jangan sampai ada terjadinya aksi terorisme.

“Operasi preventif yang dilakukan Polri berhasil menghilangkan kelompok teroris garis tengah,” kata Listyo Sigit saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.

“Operasi preventif harus terus dilakukan untuk pemulihan keamanan,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Kapolri Sigit, Polri melakukan deradikalisasi untuk para narapidana teroris.

Dia menyebut, sebanyak 4.892 narapidana teroris (napiter) dan keluarganya yang berhasil dilakukan deredikalisasi, 256 di antaranya saat ini berstatus “hijau” dan bersedia melepas baiat dan berikrar setia kepada NKRI.

Napiter yang berstatus hijau tersebut tersebar di 24 provinsi terdiri dari 163 anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), 73 anggota Jamaah Islamiyah (JI), 11 anggota Front Pembela Islam (FPI), 6 anggota Mujahdin Indonesia Timur (MIT), dan 3 anggota Negara Islam Indonesia (NII).

Sementara untuk mengantisipasi terjadinya aksi teror, Kapolri Sigit menyebut pihaknya telah melakukan antisipasi terhadap beberapa acara penting dengan menggelar 314 operasi polisi.

“Berbagai macam operasi yang kita laksanakan, mulai dari Operasi Lilin, pengalaman Natal dan tahun baru 2023 di mana Kementerian Perhubungan RI waktu itu memprediksikan bahwa pergerakan masyarakat 44,17 juta,” paparnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum dengan kasus radikalisme dan terorisme.

Hal tersebut diungkapkan Rycko usai dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT, di Istana Negara, Jakarta, Senin (03/04/2023).

“Kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya, pendekatan secara preventif, secara persuasif, tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan,” ujar Rycko.

Sebagai badan pemerintah yang bertugas menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap terorisme, kata Rycko, BNPT menjalankan tiga strategi.

“Strategi yang pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Lantas yang kedua adalah melakukan melaksanakan kontra-radikalisasi. Dan yang ketiga, melaksanakan deradikalisasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan strategi tersebut, Kepala BNPT menekankan bahwa pihaknya akan berupaya menyinergikan seluruh kekuatan yang ada di instansi pemerintahan terkait.

“Kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan dengan menggunakan sentuhan daripada hati, serta pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Selain tindakan pencegahan, kata Rycko, pihaknya juga akan melakukan penegakan hukum yang ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penanggulangan terorisme.

“Penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi daripada terorisme,” tandasnya. **