Komaruddin menjelaskan bahwa secara historis, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir dari penggabungan berbagai kerajaan dan kesultanan yang sebelumnya berdaulat di wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut memilih meleburkan diri ke dalam negara republik yang baru berdiri karena kepercayaan terhadap cita-cita persatuan dan janji keadilan dari negara.

“Indonesia setengah kerajaan, setengah republik, karena bahan dasarnya adalah kerajaan. Ada kerajaan Aceh, Maluku, dan berbagai kesultanan lainnya. Ketika para sultan bergabung menjadi Nusantara, mereka melepaskan kekuasaan kesultanannya lalu bergabung,” ujar Komaruddin.

Menurut Komaruddin, keputusan para penguasa tradisional itu merupakan pengorbanan besar demi terbentuknya Indonesia sebagai satu bangsa. Namun, ia menilai bahwa setelah Indonesia merdeka, terdapat kesan bahwa kontribusi dan posisi historis kerajaan-kerajaan tersebut tidak sepenuhnya dihargai.

“Tapi setelah Indonesia merdeka, malah terkesan dikhianati,” katanya, tanpa merinci lebih lanjut bentuk pengkhianatan yang dimaksud.

Meski demikian, Komaruddin menegaskan bahwa bentuk republik yang dianut Indonesia saat ini sudah tepat dan sesuai dengan karakter bangsa. Ia menilai republik Indonesia memiliki akar sejarah yang berbeda dengan republik di negara-negara Barat, karena lahir dari realitas masyarakat yang plural dan berlapis secara budaya.

“Republik di Indonesia sudah cocok. Karena republik di Indonesia punya akar realitas historis yang plural,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/97207/indonesia-disebut-tak-sepenuhnya-republik-begini-penjelasan-ketua-dewan-pers/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan#respond Tue, 20 Jan 2026 00:49:23 +0000 https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat secara langsung dipidana atau digugat secara perdata atas karya jurnalistik yang dihasilkannya. Penegasan ini disampaikan dalam putusan perkara nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terkait pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (19/1) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers yang selama ini dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menyoroti posisi wartawan yang dinilai sangat rentan mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Mahkamah, ketidakjelasan makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk langsung menggunakan instrumen pidana maupun perdata tanpa melalui mekanisme khusus yang diatur dalam UU Pers.

“Ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja,” ujar Guntur.

Mahkamah menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara,” lanjutnya.

Dalam putusannya, MK menekankan bahwa UU Pers merupakan lex specialis, atau undang-undang yang bersifat khusus, sehingga harus didahulukan dibandingkan ketentuan hukum umum lainnya seperti KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

]]> https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/94369/pwi-depok-kecam-oknum-ketua-lbh-yang-diduga-ancam-wartawan https://daerah.eranasional.com/94369/pwi-depok-kecam-oknum-ketua-lbh-yang-diduga-ancam-wartawan#respond Thu, 27 Nov 2025 08:02:59 +0000 https://daerah.eranasional.com/94369/pwi-depok-kecam-oknum-ketua-lbh-yang-diduga-ancam-wartawan Depok, ERANASIONAL.COM – Seorang wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Luki Leonaldo, menerima ancaman yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Depok berinisial SA.

Dugaan ancaman tersebut terungkap dalam rekaman percakapan antara Luki dan SA yang beredar di kalangan wartawan dan dilaporkan ke PWI Kota Depok pada Rabu (26/11/2025).

Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga milik SA menyampaikan ancaman serta melakukan penghinaan terhadap profesi wartawan. Oknum tersebut bahkan mengaku dirinya juga wartawan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA).

“Jangan belagu-belagu jadi wartawan, saya juga wartawan, saya juga punya KTA,” demikian suara yang diduga SA dalam rekaman tersebut.

Mendapat laporan dan mendengar langsung rekaman percakapan itu, seluruh wartawan PWI Kota Depok merasa geram dan langsung melaporkannya kepada Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Rusdy menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Ia juga menyoroti klaim oknum tersebut yang mengaku sebagai wartawan sekaligus pengacara.

“Arogan sekali. Ini sudah bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Saya tegaskan, wartawan tidak diperbolehkan merangkap sebagai kuasa hukum atau profesi lain. Begitu juga sebaliknya. Wartawan bekerja menghasilkan produk pers secara berkala, tercatat secara resmi di organisasi profesi, dan tersertifikasi Dewan Pers,” ujar Rusdy.

Menurut Rusdy, tindakan bernada premanisme dan penghinaan terhadap profesi wartawan merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Untuk itu, saya minta bagian hukum PWI Kota Depok segera mengkaji persoalan ini dan memberikan pendampingan hukum kepada saudara Luki sebagai anggota PWI resmi,” lanjutnya.

Rusdy juga mengingatkan bahwa Pasal 18 Ayat (2) UU Pers mengatur ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta bagi setiap tindakan yang dengan sengaja melawan hukum melakukan ancaman, intimidasi, menghambat atau menghalangi kerja-kerja pers.

Persiapan acara sudah dimatangkan lewat rapat koordinasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pemilihan Monumen Pers bukan sekadar soal tempat, tapi punya makna mengenang sejarah.

“PWI lahir di Solo pada 1946, jadi kembali ke Monumen Pers itu semacam napak tilas sejarah. Kita ingin pelantikan ini punya nilai lebih, bukan hanya seremonial,” ujar Munir.

Dalam rapat itu, Sekjen PWI, Zulmansyah Sekedang, juga memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana.

“Panitia pusat dan daerah sudah kompak. Tinggal eksekusi di hari H. Semoga acaranya lancar dan berkesan,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Daerah, Anas Syahirul, menambahkan bahwa seluruh fasilitas di Monumen Pers sudah siap digunakan. Mulai dari panggung, akomodasi, hingga kebutuhan teknis lainnya.

“Kami di Solo sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Harapannya, yah acara bisa berlangsung khidmat tapi tetap hangat,” ucapnya.

Rencananya, pelantikan akan dihadiri ratusan perwakilan PWI dari berbagai provinsi, insan pers, hingga pejabat negara.

Menteri Kominfo Meutya Hafid dijadwalkan hadir memberikan sambutan, sementara Wamenkominfo Nezar Patria bakal jadi narasumber talkshow yang mengangkat tema “Merawat Keadaban Bangsa di Tengah Disinformasi dan AI.” Talkshow ini akan dipandu oleh jurnalis Retno Pangesti.

Dengan segala persiapan yang sudah mendekati final, panitia optimis acara ini tak hanya jadi momen formal pelantikan, tapi juga ruang refleksi bagi wartawan Indonesia dalam menjaga marwah pers di era digital.

Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju kongres persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus 2025.

“Dengan lengkapnya panitia kongres persatuan PWI, maka SC (steering committee) dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” kata Hendry.

Dia menjelaskan, Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto yang juga sebagai wakil ketua Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengaku sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.

“Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut,” jelas dia.

Dia menegaskan, dengan penandatanganan kesepakatan ini berarti tidak ada PWI yang sah atau semua PWI sah, baik KLB maupun HCB.

“Terkait adanya pembekuan dan dibentuknya Plt di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota itu berarti ilegal,” ucap dia.

Laporan diajukan tim kuasa hukum Paula ke Dewan Pers pada Selasa 29 April 202.

Laporan dilayangkan menyusul pemberitaan sejumlah media yang dinilai melanggar etika jurnalistik dengan membocorkan informasi medis pribadi sang model.

“Ada dua poin utama dalam audiensi hari ini. Pertama, kami ingin mendiskusikan bagaimana seharusnya media menghormati dan memperlakukan data pribadi, khususnya yang tergolong sensitif seperti rekam medis,” tegas Erwin Natosmal, salah satu kuasa hukum Paula, di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa. Dikutip dari Tribunnews.

Didampingi rekannya, Ainul Yaqin, Erwin menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sejumlah media yang dianggap tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi pribadi Paula.

“Kami mempertanyakan, apakah sah menyebutkan rekam medis seseorang dalam laporan jurnalistik? Ini menyangkut etika dan hak individu atas privasi,” jelasnya.

Dewan Pers menyambut baik kedatangan kuasa hukum Paula dan membuka peluang pengaduan resmi terhadap media-media yang dianggap menyalahgunakan informasi sensitif.

“Dewan bahkan menyarankan agar kami mengajukan laporan formal kepada media-media yang, tanda kutip, gagal merespons isu privasi secara layak,” ujar Erwin.

Meski menempuh jalur Dewan Pers, tim hukum Paula menyatakan tak bermaksud menjatuhkan sanksi, melainkan lebih pada menjaga marwah jurnalisme dan kredibilitas media di mata publik.

“Tujuan kami bukan menghukum, tetapi membangun kesadaran etis,” tambahnya.

Paula Verhoeven tidak hadir dalam audiensi karena jadwal yang tidak memungkinkan.

Tim hukum juga enggan menjawab lebih lanjut soal kondisi Paula pasca putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diketok pada 16 April lalu.

Belakangan, rumor liar menyebar di media sosial, menyebut Paula mengidap HIV sejak sebelum menikah.

Namun hingga kini, isu itu belum dibantah secara terbuka oleh pihak terkait. []

“Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror,” kata Ninik dalam keterangan persnya, Jumat 21 Maret 2025.

Ia tak ingin kasus serupa terjadi lagi kepada insan pers dalam menjalankan tugas dan kerja-kerja jurnalistiknya, seperti apa yang dialami oleh awak media Tempo.

“Karena jika dibiarkan ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” tegasnya.

Ninik menambahkan, jika pihaknya telah mengimbau kepada Tempo untuk melakukan pelaporan kepada Kepolisian atas kasus ancaman dan teror yang dilakukan oleh orang tak dikenal itu.

“Saya sampaikan pada pukul 10.00 tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri,” terang Ninik.

“Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dihasilkan. Serta menganjurkan agar Tempo melaporkan dan ini sudah ditindaklanjuti tadi pagi ya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ninik pun menyampaikan dorongannya kepada insan pers agar tidak gentar dengan ancaman dan intimidasi jenis apa pun dan dari pihak manapun.

Ia berharap insan pers tetap bekerja secara baik, profesional dan berintegritas.

“Dewan Pers berharap terhadap pers nasional agar pers tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran, serta masukan terhadap pembuat kebijakan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak,” pungkasnya. []

Hal tersebut disampaikan Tri Agung Kristianto pada acara Forum Group Disscusion (FGD) dengan tema “Menyoal Pemberitaan Negatif Mengenai PKPU di Pengadilan Niaga”, Kamis (12/9/2024).

Berdasarkan penelusuran pemberitaan di pusat informasi Kompas dengan kata kunci PKPU dan Kepailitan.

Tri Agung Kristianto menjelaskan jumlah pemberitaan terkait dengan PKPU dan Kepailitan misalnya terdapat 9 berita (tahun2022), 17 berita (tahun 2022) dan 2 berita (tahun 2023).

“Harus diakui bahwa pemberitaan terkait dengan PKPU, kepailitan dan pengadilan niaga itu tidak menarik buat wartawan, kecuali yang menyangkut BUMN dan perusahaan yang ada kaitannya dengan publik,” jelas Tri.

Tri menilai pemberitaan tentang PKPU dan Kepailitan bagi wartawan dianggap sebagai pemberitaan yang bersifat privasi sehingga tidak menarik, kecuali ada kaitannya dengan kepentingan publik.

Kritikan itu dilayangkan karena, Presiden Jokowi hanya mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024 lalu.

“Saya heran kenapa Presiden datang kemarin ke IKN mengajak YouTuber dan influencer. Mustinya diajak pers, dong,”kritiknya, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis 1 Agustus 2024.

“Pers bisa melihat dengan jernih, sebetulnya dengan segala komprehensif kebijakan IKN untuk diketahui publik tentang ibu kota negara baru,”tambahnya.

Kata dia, mengajak wartawan jauh lebih penting ketimbang pegiat seni dan Influencer.

Alasannya, wartawan bisa menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik, kerja-kerja demokratis, dan kerja secara profesional.

Lebih lanjut, ia menambahkan wartawan bisa menyajikan pemberitaan yang memiliki kualitas yang tinggi terkait ibu kota Negara Nusantara.

“Kita jadi bingung saat Bapak Presiden ke IKN yang diajak malah influencer,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan kerja ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024.

Presiden mengajak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansayah, Zaskia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Gading Marten, Poppy Sovia, Willie Salim, Meicy Villia, hingga Dian Ayu Lestari.

Jokowi mengajak para influencer untuk meninjau kondisi pembangunan jalan tol IKN dengan konvoi bersepeda motor.

Kemudian ikut meresmikan Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lalu mereka juga ikut meninjau progres pembangunan Istana Kepresidenan IKN, dan ditutup dengan makan malam bersama di kawasan glamping IKN. []

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.

Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, dan dinilai melakukan pelanggaran itu secara berulang.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor :20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan juga telah memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry.

Pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan/mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan.e

Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa.

Dia meminta hasil investigasinya agar disampaikan ke masyarakat.

“Kami berharap responsifitas dari Polda Metro Jaya untuk secara aktif melakukan pengusutan dan menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang dilakukan, siapa pihak-pihak yang melakukan tindakan pengrusakan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Ninik dalam keterangan video, Jumat 12 Juli 2024.

Kata Ninik, penghalangan kerja jurnalistik itu melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab itu dinilai mencoreng kemerdekaan pers.

“Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilakukan teman-teman wartawan setelah persidangan kasus tindak pidana korupsi SYL,”tegas Ninik.

“Tindakan itu sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers, termasuk dalam mencari, menyimpan, dan mengolah berita yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tambahnya.

Ia berharap setelah kejadian ini seluruh lembaga publik bisa mengevaluasi kinerja jajarannya dalam melayani jurnalis ketika mencari dan memproduksi sebuah berita.

“Kami mengharapkan setiap lembaga negara dan pelayanan publik, setidaknya sejak dini memitigasi dengan menyiapkan adanya aparat keamanan yang bisa menyiapkan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik, ” katanya.

Penolakan itu disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2024.

Kata Ninik, Dewan Pers sangat menghormati DPR maupun pemerintah yang memang memiliki kewenangan secara konstitusional untuk menyusun regulasi terutama, yang berkaitan dengan persoalan pemberitaan pers, baik cetak, elektronik, dan lainnya.

Namun dia dengan tegas menolak draf revisi UU Penyiaran tersebut karena tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi.

“Dewan Pers dan konstituen menolak sebagai draf Revisi Undang-Undang yang mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dijamin UUD 1945,” tegasnya, dikutip dari YouTube Dewan Pers, Selasa 14 Mei 2024.

Selain itu, Ninik menyebut dalam konteks politik hukum, tidak dimasukkannya UU nomor 40 tahun 1999 sebagai konsideran dalam draf revisi UU Penyiaran kali ini.

Hal ini mencerminkan tidak adanya integrasi kepentingan lahirnya jurnalistik yang berkualitas.

“RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas,” ucapnya.

“Karena dalam konteks pemberitaan, Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional dan independen,”sambung dia.

Ia menyebut dari sisi proses, draf revisi UU Penyiaran menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan penyusunan sebuah regulasi harus ada keterlibatan masyarakat.

“Maknanya apa? harus ada keterlibatan masyarakat, hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya,” tegasnya.

Ninik juga menyebut draf revisi UU Penyiaran kali ini memuat pasal kontroversial yang melarang media melakukan investigasi.

“Secara substantif kenapa kita menolak draf ini? Pertama, ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang dalam Undang-Undang 40 Pasal 4,” ujarnya.

“Kedua, soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Dalam RUU ini penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak punya mandat penyelasaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers, dan itu dituangkan dalam undang-undang,” tutup Ninik. []

RUU tersebut dinilai bisa memberangus kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Salah satu yang jadi sorotan adalah larangan penayangan jurnalistik investigasi.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana memberikan catatan-catatan terkait draft RUU penyiaran tersebut.

Dirinya turut menyoroti peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers.

“Pasal 25 ayat 1 huruf q yang menyatakan KPI boleh menyelesaikan sengketa jurnalistik di Bidang Penyiaran. Pasal ini tentu akan bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” kata Yadi dikutip dari Okezone, Sabtu 11 Mei 2024.

Harusnya kata Yadi, sengketa pers harus diselesaikan oleh dewan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

“Sengketa pers itu seperti dalam Pasal 15 mengenai fungsi-fungsi Dewan Pers, salah satunya itu adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,” kata Yadi.

“Jadi memang Dewan Pers ini satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa pers,” sambungnya.

Sidang yang digelar pada, Kamis 25 April 2024 itu menghadirkan ahli dari Dewan Pers, yakni Herlambang Wiratraman.

Dalam sidang tersebut, Herlambang menerangkan seputar penanganan sengketa pers sesuai mekanisme hukum pers.

Herlambang menegaskan bahwa yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers atau keberatan atas penerbitan berita oleh media massa (karya jurnalistik) berada pada wilayah etika profesi.

“Gugatan ini terlalu berlebihan, sebaiknya memang tidak perlu diulang-ulang lagi, kenapa? Karena kasus begini tidak kunjung membawa perbaikan pada demokrasi,” kata Herlambang usai sidang, Kamis 25 April 2024.

Itu sebabnya, Herlambang mendorong lebih mengupayakan para pihak agar menggunakan mekanisme hukum pers dan sama-sama menjaga atau merawat mekanisme hukum khusus itu.

“Saya kira pengadilan tentu tidak bisa membatasi, dia bisa saja bawa, tapi kan tadi saya jelaskan, putusan pengadilan doktrin mekanisme hukum yang berkembang. Bahkan ada pembelajaran yang baik dari negara-negara lain seperti Belanda (rapanjurnaistek),” tuturnya.

“Artinya kalau mau dibawa ke pengadilan, ya silahkan saja tapi itu mengganggu bagi pers, karena pers malah menjadi mengurusi pengadilan kan, dan itu tidak baik sebenarnya,” sambungya lugas.

Jokowi menjelaskan, bahwa peraturan tersebut berlaku untuk media massa dan platform digital, tapi tidak untuk konten kreator. Dengan begitu, lanjut Jokowi, para pelaku konten kreator tidak perlu khawatir.

“Kepada teman-teman konten kreator yang kabarnya khawatir terhadap perpres ini, saya sampaikan bahwa perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 20 Februari 2024.

“Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,” sambungnya.

Jokowi juga memastikan bahwa Perpres publisher rights tidak bermaksud mengurangi kebebasan pers di Indonesia. Karena perpres ini tidak mengatur konten pers.

Menurut dia, perpres ini justru lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas.

Kata Jokowi, pemerintah hanya mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

Diakuinya, pembahasan mengenai peraturan publisher rights memakan waktu sangat panjang dan melelahkan.

Sebab, muncul perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital skala besar pun mempunyai aspirasi yang berbeda terkait ini.

Pada saat bersamaan, Dewan Pers, perwakilan perusahaan pers, dan perwakilan asosiasi media terus mendesak pemerintah untuk merampungkan persoalan tersebut.

“Akhirnya kemarin saya meneken perpres tersebut,” kata Jokowi.

Jokowi mengeklaim, perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menjauhkan jurnalisme dari konten-konten negatif, dan mendekatkan dengan jurnalisme yang mengedukasi.

Jokowi menegaskan, melalui perpres ini, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, dengan menciptakan kerja sama yang adil antara perusahaan pers dan platform digital.

“Tentang implementasi perpres ini, kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” tuturnya. (*)