Gaji bulanan Ghufron pun dikurangi 20 persen selama 6 bulan. Sementara, tugas Ghufron di adalah hingga 20 Desember 2024.

Berikut amar putusannya:

“Mengadili menyatakan Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

“Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK,” sambungnya.

Dalam putusannya, Dewas KPK menilai Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai Pimpinan KPK.

Perbuatan yang dimaksud adalah terkait permintaan bantuan dari Ghufron kepada Kasdi Subagyono selaku Plt. Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan).

Ghufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Malang.

Pegawai Kementan itu bernama Andi Dwi Mandasari, menantu dari teman sekolah Ghufron.

Hal itu terungkap dari hasil penyelidikan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Dewas KPK Harjono mengungkapkan, uang pungli terlebih dulu dikumpulkan oleh tahanan kasus korupsi yang dituakan atau dipanggil dengan sebutan “korting” setiap bulannya, dengan jumlah Rp6 juta sampai Rp 70 juta.

Setelah terkumpul, Korting kemudian menyerahkan uang hasil pungli tersebut kepada orang kepercayaan atau keluarganya, dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai KPK yang disebut sebagai “Lurah”.

“Diserahkan secara tunai di sekitar Taman Tangkuban Perahu, Guntur, atau Swiss Bell hotel belakang Plaza Festival atau melalui tarikan tunai di ATM,” kata Harjono dalam sidang putusan etik di Gedung KPK Lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

Untuk diketahui, lokasi Taman Tangkuban Perahu hanya berjarak beberapa ratus meter saja di belakang Gedung KPK. Sementara, Plaza Festival terletak beberapa ratus meter di selatan Gedung KPK.

Soal istilah “Lurah”, Harjono menjelaskan bahwa istilah itu disematkan kepada petugas Rutan KPK yang dipercaya untuk mengambil uang pungli dari keluarga atau orang kepercayaan koruptor, salah satunya adalah Hengki yang pernah menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK.

“Hengki merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Harjono.

Adapun setoran ilegal yang diterima oknum Rutan KPK setiap bulannya itu bertujuan agar para oknum petugas tak melarang para tahanan untuk menggunakan handphone. Padahal, para tahanan KPK dilarang membawa alat elektronik.

“Itu uang tutup mata dan tutup mulut,” pungkas Harjono.

Dari hasil penyelidikan Dewas KPK, temuan awal praktik pungli tersebut nilainya mencapai Rp4 miliar yang merupakan akumulasi dari Desember 2021 hingga Maret 2023.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023. (*)

Dia menyebut bagi tahanan kasus korupsi yang ingin menyelundupkan HP ke dalam Rutan KPK harus membayar Rp10-20 juta.

“Pembayaran itu hanya dilakukan satu kali saat tahanan KPK menyelundupkan HP ke dalam rutan,” kata Albertina Ho di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, temuan ini merupakan salah satu bukti terjadinya praktik pungli di Rutan KPK.

Tarif berbeda dikenakan jika tahanan Rutan KPK ingin mengecas HP atau powerbank, yaitu sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000.

Untuk memfasilitasi kepentingan para tahanan, diketahui ada pegawai Rutan KPK menjadi koordinatornya.

“Jadi ada yang mengkoordinir mereka,” ungkap Albertina.

Sebagai informasi, Dewas KPK sudah mulai menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga terlibat praktik pungli di Rutan KPK.

Dewas KPK mengelompokkan mereka ke dalam tujuh berkas perkara berbeda berdasarkan pasal yang disangkakan.

Sebanyak enam kelompok masing-masing terdiri dari tujuh pegawai. Sementara, satu kelompok lainnya terdiri dari tiga pegawai yang berlatar belakang kepala rutan, mantan kepala rutan, dan komandan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sidang etik yang digelar Dewas KPK merupakan sebagai bentuk komitmen KPK menjaga marwah kelembagaan.

Ali Fikri menyatakan, seluruh pimpinan KPK menghormati sidang proses penegakan dugaan pelanggaran etik yang sedang bergulir.

“Dalam sidang etik nanti Dewas KPK pastinya akan memutus dugaan pelanggaran ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019,” tuturnya.

Tak hanya itu, Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga tengah mengusut dugaan pungli dari sisi pidana.

Selain itu, Inspektorat KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diduga terlibat dalam pungli tersebut.

“Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujar Ali Fikri.

Untuk diketahui, dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK pada tahun 2023 lalu.

Saat itu, mereka menemukan dugaan pungli itu terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan nilai Rp4 miliar terkait dengan penyelundupan makanan hingga HP.

Dewas KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang saksi, termasuk tahanan KPK. Hasilnya, mereka menyatakan telah menemukan bukti terjadinya pungli yang nilainya mencapai Rp6,148 miliar.(*)

Firli dijatuhi sanksi berat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Karena dijatuhi sanksi berat, Dewas KPK memutuskan dan meminta Firli Bahuri agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Lanjut Tumpak, tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Firli. Justru, Dewas KPK menyebutkan ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman, di antaranya Firli tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, Firli Bahuri juga tidak hadir dalam sidang kode etik dan kode perilaku yang digelar Dewas KPK tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

“Ada kesan yang bersangkutan berusaha memperlambat jalannya persidangan,” ujar Tumpak.

Hal yang memberatkan lainnya yaitu Firli tidak menjadi contoh yang baik kepada jajaran KPK.

“Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya,” jelas Tumpak.

Tumpak menambahkan, sanksi etik yang sebelumnya pernah dijatuhkan Dewas KPK kepada Firli juga menjadi hal yang memberatkan.

Dewas KPK menyatakan, Firli melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Komunikasi antara Firli Bahuri dengan SYL terjadi ketika KPK menangani perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli disebut tak pernah memberitahukan ihwal komunikasi antara dirinya dengan SYL kepada pimpinan KPK lainnya.

“Sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf c , dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku,” paar Tumpak.

Dalam kasus Firli Bahuri ini, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama, dugaan pertemuan dengan SYL yang tengah berperkara di KPK. Kedua, Firli dianggap tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan, ketiga, gaya hidup mewah Firli Bahuri dengan menyewa rumah di kawasan elite, Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di saat bersamaan, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang ditangani Polda Metro Jaya. (*)

Menurut Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean, putusan itu dibacakan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Kami akan sampaikan bahwa sidang sudah selesai, sudah kami tutup sidangnya dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 27 desember 2023 hari Rabu jam 11, pembacaan putusan,” kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK, Jumat, 22 Desember 2023.

Tumpak belum menjelaskan secara rinci hasil dari putusan terhadap dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri.

Namun, ia menjelaskan bahwa putusan itu sudah diambil melalui musyawarah bersama pimpinan Dewas KPK lainnya.

“Sebenarnya putusan sudah kami putus tadi, sudah kami musyawarahkan. Tapi tentunya nanti pembacaannya di tanggal 27 Desember hari Rabu,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean menjelaskan terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli.

“(Firli Bahuri) tidak hadir,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri, Dewas KPK telah memeriksa 12 saksi.

Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan rencananya ada 13 saksi lainnya yang akan dimintai keterangan. Tapi, dia tidak menyebutkan nama-namanya.

Kata dia, total saksi yang dimintai keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sebanyak 27 orang.

Lanjutnya, Dewas KPK menargetkan sebelum akhir tahun 2023 sudah selesai.

“Total 27 saksi yang diperiksa. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai,” ucapnya.

Mangkir dari Panggilan Polisi

Di hari yang sama, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri juga mangkir dari panggilan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis, 21 Desember 2023.

Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Anggota Dewan KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya sudah siap menggelar sidang tersebut.

“Semua persiapan sudah siap. Tinggal sidang saja,” kata Albertina Ho saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Albertina menegaskan, pihaknya sudah mengundang Firli Bahuri agar hadir di sidang tersebut. Namun, dirinya belum tahu apakah Firli sudah memberikan konfirmasi perihal kehadirannya.

“Saya belum dapat konfirmasi. Biasanya itu semua melalui Kepala Sekretariat Dewas,” jelasnya.

Albertina mengatakan dalam mempersiapkan sidang etik Firli Bahuri, pihaknya tidak memiliki kendala. Katanya, Dewas KPK telah meminta keterangan dari para saksi dan saksi ahli sebelum dibawa ke persidangan.

“Ada 27 orang saksi dan ahli yang kami mintai keterangan,” ungkap Abertino.

Karena itu, Ketua Dewas KPK tumpak H Panggabean mengatakan pihaknya akan melanjutkan dengan menggelar ke sidang etik.

“Telah ditemukan dugaan pelanggaran etik, dan kami akan melanjutkan ke persidangan etik,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Jumat, 8 Desember 2023.

Selain menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dimaksud, juga ditemukan komunikasi antara Firli Bahuri dengan.

Seperti diketahui, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah SYL menjadi tersangka, muncul foto pertemuan antara Firli Bahuri dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis.

Beredar informasi bahwa Firli memanfaatkan kasus ini untuk memeras SYL. Kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan Firli telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, dan akan dicopot secara mutlak jika menjadi terdakwa. (*)

Syamsuddin mengatakan itu menanggapi penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Pemberhentian Ketua KPK berada di tangan Presiden. Di Pasal 32 ayat 2 UU 19 Tahun 2019 disebutkan, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, itu diberhentikan dari jabatannya dan itu tentu melalui Keputusan Presiden (Keppres) ,” kata Syamsuddin Haris di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

Sebagai informasi, Pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK.

Mengenai sikap Dewas apakah akan merekomendasikan Firli Bahuri agar mundur dari jabatan Ketua KPK atau tidak, Syamsuddin mengatakan akan menunggu putusan etik.

“Setelah putusan etik dikeluarkan kami akan memberikan rekomendasi,” tuturnya.

Dia memastikan proses sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri tetap berlanjut.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri kembali meminta pemeriksaan terhadap dirinya ditunda.

Dia minta Dewas KPK periksa dirinya setelah tanggal 8 November 2023.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan Firli Bahuri awalnya akan diperiksa oleh Dewas KPK pada Jumat (27/10/2023).

Pemeriksaan terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, yang bersangkutan mengajukan penundaan.

“Ketua KPK Pak Filri minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November,” ujar Albertina di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).

Namun Albertina tidak mengetahui alasan Ketua KPK itu menunda pemeriksaan terhadap dirinya.

“Alasannya belum diberitahu. Silakan tanya saja ke sana alasannya,” ujar Albertina.

JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK angkat bicara penanganan kasus Formula E yang kasusnya kini tengah ditangani KPK di tahap penyelidikan.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan, dia mengikuti pemberitaan di media mengenai penyelidikan Formula E. Dia menyampaikan kalau pihaknya sudah mendengar penjelasan mengenai kasus itu dari pihak humas KPK.

Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, tentu pihaknya akan bertanya ke pihak KPK di dalam rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) jika terjadi perkembangan lebih lanjut dalam penyelidikan Formula E. Namun demikian, dia menegaskan kalau Dewas KPK tidak akan ikut campur dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Tetapi perlu diketahui, kami tidak pernah mencampuri urusan gelar perkara. Itu sudah kegiatan yang sifatnya teknis operasional,” ungkap Tumpak saat jumpa pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan Dewas KPK tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur. Dewas KPK juga lebih memilih untuk mengikuti keterangan resmi dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengenai penyelidikan Formula E.

“Tetapi kalau berkembang lebih lanjut, pemberitaan-pemberitaan itu, tentunya kami akan tanyakan dalam rapat koordinasi pengawasan nanti ‘ada apa ini?’,” ungkap Tumpak Hatorangan Panggabean.

Sebelumnya, KPK menyayangkan mencuatnya berbagai opini liar mengenai penyelidikan kasus Formula E. KPK memastikan, penyelidikan kasus Formula E tetap berlanjut sampai saat ini.

“KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan TPK (tindak pidana korupsi) pada penyelenggaraan Formula E,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).

Ali menyampaikan bahwa KPK tetap profesional dalam giat pemberantasan korupsi. Dia memastikan, KPK fokus menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai adanya dugaan korupsi dalam ajang Formula E sesuai dengan ketentuan hukum.

“Di lain sisi, KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum,” ujar Ali.

Ali mengingatkan, berbagai opini liar berpotensi dapat memicu salah paham di publik. Untuk itu, dia mengungkapkan komitmen KPK mengedukasi masyarakat mengenai asas-asas hukum di Indonesia.

Ali juga menyampaikan penjelasan soal giat penyelidikan yang dilakukan KPK. Dikatakan bahwa penyelidikan merupakan giat untuk menemukan suatu peristiwa pidana guna dilaksanakan penyidikan.

“Jelas bahwa penyelidikan cukup menemukan peristiwa pidana untuk dinaikan pada proses penyidikan. Hasil penyelidikan hanya memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana guna dilakukan penyidikan,” ujar Ali. **

Eranasional.com- Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap terperiksa Lili Pintauli Siregar lantaran mengundurkan diri disesalkan banyak kalangan.

Padahal, banyak kalangan berharap agar Dewas KPK menyidangkan etik agar dapat diketahui terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Dewas pun dianggap seolah lepas tangan dan tanggung jawab membuktikan ada tidaknya pelanggaran etika, bahkan mungkin dugaan yang mengarah tindak pidana.

“Ini sebuah tragedi dan menjadi sejarah bangsa dan sejarah hukum akan tertulis bahwa posisi Dewas KPK berada di tepi jurang kehancuran. Runtuhnya fungsi etik Dewas, dalam melihat upaya menghindari tanggung jawab pidana yang dilakukan Lili selaku komisioner KPK. Jadi ini sikap yang sangat tidak tepat dari Dewas KPK,” ujar Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra kepada eranasional.com, Selasa (12/7/2022).

Ia pun menilai langkah Dewas KPK sangat tidaklah tepat. Sebab, bila ke depan terdapat persoalan serupa bakal menjadi preseden. Dewas semestinya dapat menuntaskan dugaan pelanggaran etik hingga terang benderang sampai adanya putusan. Dengan begitu, ada kerja nyata Dewas KPK dengan menegakkan proses etik dan hukumnya.

Dia berpandangan sejatinya kejujuran harus ditempatkan di atas apapun, bukan malah menghentikan proses persidangan etik. Azmi menilai Dewas KPK belum menghayati fungsi dari pengawasan dan kurang memiliki keberanian moral. Akibatnya dengan dihentikannya pemeriksaan dan persidangan etik menjadi tidak adanya sanksi. Azmi paham betul langkah Lili mengundurkan diri sebagai upaya menghindari proses etik dan pemberian sanksi.

“Lantas buat apa ada Dewas KPK? Serasa diberikan impunitas oleh Dewas KPK, karena impunitas ini dapat mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan lebih besar, ini harus dipahami oleh Dewas KPK,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia menilai semestinya Dewas lebih berani menjatuhkan sanksi dan menggali fakta serta rekomendasi tindak lanjut penegakan hukumnya agar mengimbangi upaya manuver tanggung jawab Lili. Sebab, perbuatan yang diduga dilakukan Lili saat menjabat komisioner KPK harus dipertanggungjawabkan dan ini menjadi domain Dewas KPK.

ICW Mendesak Dewas KPK Lanjutkan Sidang Etik

Sementara peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Dewas agar melanjutkan pemeriksaan persidangan etik terhadap Lili Pintauli Siregar. Baginya, Dewas KPK mestinya meneruskan pemeriksaan dengan bukti-bukti awal yang telah dimiliki kepada aparat penegak hukum bila adanya dugaan gratifikasi.

“ICW mendesak agar Dewas membatalkan penetapan dan melanjutkan proses sidang etik terhadap Lili Pintauli Siregar,” katanya.

Setidaknya ada dua alasan Kurnia. Pertama, dugaan pelanggara etik yang dilakukan Lili saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Kedua, Lili tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menghormati proses persidangan etik. Apalagi Lili sempat mangkir dari agenda pemeriksaan pertama pada 5 Juli 2022 lalu, lantaran menghadiri agenda G20 di Bali. Padahal, agenda tersebut pun dapat dihadiri pimpinan KPK lainnya.

Eranasional.com – Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengkritisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Direktur Pertamina. Surat Dewas sejak tanggal 1 April 2022, lalu yang sifatnya segera kepada Direktur Utama Pertamina terkait permintaan data dugaan gratifikasi salah satu komisioner KPK.

Azmi mengatakan, dengan tidaknya digubris oleh Dirut Pertamina, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dan peran Dewas KPK sudah tidak maksimal, kurang disegani.

“Sangat jelas dalam surat tersebut agar Dirut pertamina diminta untuk koperatif dengan menyerahkan data -data terkait pemesanan dan sumber pembayaran atas pembelian tiket motor GP maupun hotel atas nama Lili Pinta Ulli yang terinfokan telah disediakan PT Pertamina dalam kapasitasnya sebagai pimpinan KPK,” Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional, Selasa (26/4).

Azmi menyebutkan. ini hal serius yang bisa jadi pintu masuk melihat peristiwa ini hubungan antara pemegang jabatan bisa jadi sangat berbahaya, karenanya perlu digali lebih detail ,penyebab dan kenapa Dirut Pertamina tidak mau menyerahkan data atas permintaan surat resmi Dewas KPK, apakah ada conflict of interest antara Dirut Pertamina dengan salah satu komisioner KPK, atau adakah yang saling dilindungi terkait urusan penyelenggaraan Pertamina yang menjadi pengawasan KPK.

Meskipun demikian, dosen fakultas hukum universitas trisakti sekaligus ketua asosiasi Pakar hukum pidana menegaskan.

“Mengingat fungsi Dewas menurut UU KPK antarlain Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan dapat Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, kesannya fungsi ini sudah tidak efektif karena terbukti dengan mudah surat Dewas KPK diabaikan oleh Dirut Pertamina.” ujar Azmi.

Dengan tidak menyerahkan data semakin dapat menunjukkan keraguan kepercayaan publik pada Dewas KPK, walaupun diketahui Dewas memiliki integritas dan kredebilitas yang baik namun faktanya tidak bertaji dalam memanggil pihak pihak yang berurusan dengan komisoner KPK.

“Ini sinyal yang bisa menjadi lebih buruk akan eksistensi Dewas KPK, seolah Dewas hanya menjadi lembaga aksesoris semata karena tidak ada upaya paksa, lembaga ini menjadi lembaga yang tidak disegani publik, dan ini harus menjadi perhatian dan evaluasi.” Tegas Azmi

JAKARTA, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segara mungkin mempolisikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal itu dilakukan usai Lili dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

“Dewan pengawas KPK harus Segera melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring bertajuk ‘Putusan Dewas KPK Ciderai Keadilan Publik’, Rabu (1/9/2021).

Dikutip suaracom, Kurnia menjelaskan, setidaknya dengan perbuatan pelanggaran etik yang dilakukan Lili ada dua pasal yang dilanggar dalam Undang-undang KPK.

“Pasal 65 dan Pasal 36 UU KPK yang menyatakan larangan pimpinan KPK melakukan komunikasi dan ada ancaman pidana penjara 5 tahun bukan KPK yang punya kewenangannya tapi kepolisian,” tuturnya.

Menurut Kurnia apapun sanksi yang diberikan baik ringan, sedang maupun berat terhadap kasus pelanggaran etik tersebut, Lili Pintauli sudah dinyatakan terbukti bersalah. Sehingga Lili bisa dikatakan telah melanggar pidana tersebut.

“Jadi secara hukum setiap warga negara mengetahui adanya suatu kejahatan wajib hukumnya melaporkan ke penegak hukum,” tuturnya.

“Apa buktinya? Enggak usah banyak-banyak bawa saja hasil putusan Dewas itu ke kepolisian itu bukti konkret pelanggaran Lili Pintauli,” sambungnya.

Lili Langgar Etik

Sebelumnya dalam sidang etik yang digelar, Ketua Dewas KPK , Tumpak H Panggabean menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran etik karena terlibat dalam kasus jual beli perkara yang melibatkan eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Atas perbuatannya itu, Lili hanya dijatuhi hukuman pemotongan gaji selama 12 bulan.

“Menghukum terperiksa (Lili Pintauli Siregar) dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” kata Tumpak dalam sidang putusan kode etik.

Menurut Tumpak, Lili bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Adapun hal memberatkan terhadap sanski berat yang dijatuhkan kepada Lili, Terperiksa tidak menunjukan penyesalan atas perbuatannya. Kemudian, terperiksa Lili juga selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas KPK.

“Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ucap Tumpak.

Sementara itu, hal meringankan terperiksa Lili mengakui segala perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Hal ini memperhatikan ketentuan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.