Panitia seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK menyebut bahwa total pendaftar yakni 525 orang, di antaranya 318 pendaftar Capim KPK dan 207 orang mendaftar calon Dewas KPK.

“Dari sejak pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang, dengan rincian jumlah pendaftar Capim sebanyak 318 orang terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan,” kata Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Arif Satria kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

“Jumlah pendaftar calon Dewas 207 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan,” tambah dia.

Dia mengatakan, selanjutnya Pansel akan melakukan verifikasi dokumen dan hasilnya akan diumumkan pada 24 Juli 2024 mendatang.

Pengumuman akan disampaikan melalui aplikasi Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) serta laman resmi KPK (kpk.go.id) dan Setneg (setneg.go.id).

Usai hasil verifikasi diumumkan, Pansel akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait pendaftar yang lolos. Masukan akan dibuka dari 24 Juli hingga 24 Agustus.

“Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi APEL dan email kepada Pansel KPK,” pungkasnya.

Ada beberapa nama yang sebelumnya dikabarkan telah mendaftar. Di antaranya, dua pimpinan KPK saat ini, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Kemudian, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

Selain itu, juga ada empat orang eks KPK yang turut meramaikan seleksi tahun ini. Mereka adalah Herry Muryanto (eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK), Giri Suprapdiono (mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK), Hotman Tambunan (eks Kasatgas Pendidikan dan Pelatihan), dan Airien Marttanti Koesniar (mantan Kabag Umum).

Dia berkata pelaporan ini sebagai bentuk pembelaan diri dengan mekanisme hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menjeratnya.

Nurul Ghufron melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim dengan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHAP tentang perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik. “Ada beberapa anggota Dewas yang saya laporkan. Apa dasar-dasarnya? Nanti kita- ini masih berproses,” kata Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).

Nurul Ghufron tidak merinci identitas beberapa anggota Dewas KPK yang dilaporkannya. Namun demikian, kata dia, sudah ada beberapa saksi yang diperikas sejak laporan dibuat, yaitu pada 6 Mei kemarin.

Ia menempuh jalur hukum lantaran merasa tersakiti atas tindakan yang diambil Dewas. Tidak hanya itu, Ghufron merasa Dewas mengabaikan usaha yang dilakukan karena tidak merespons keberatan yang telah diajukannya baik secara tertulis maupun lisan.”Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat, memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit,” ujarnya.

Hari ini, Selasa, 21 Mei 2024, Dewas KPK menjadwalkan pembacaan putusan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaannya. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang perihal permintaan mutasi pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Tadi kami periksa Pak Kasdi (Sekjen Kementan) itu ditanya kasus pemindahan, apa yang dialami. Kemudian yang memberikan nomor (Kasdi) ke Nurul Ghufron. Berikutnya yang dimutasi itu sendiri lewat zoom, ibunya juga,” kata Anggota Dewas KPK Harjono di Gedung C1 KPK, Selasa (14/5/2024).