Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa skema pengecualian tersebut akan tetap mempertimbangkan hubungan dagang bilateral dan kesepakatan antarnegara yang sudah berjalan. Menurutnya, kebijakan ini tidak bersifat kaku, melainkan akan disesuaikan dengan dinamika kerja sama internasional yang telah terbangun. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini, terutama pada negara-negara mitra strategis yang memiliki hubungan perdagangan signifikan dengan Indonesia, salah satunya Amerika Serikat.

Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, khususnya dari sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan devisa negara. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan DHE yang lebih terstruktur di dalam sistem keuangan domestik akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa nasional.

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menempatkan 100 persen devisa hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ketentuan ini berlaku dengan tingkat kepatuhan penuh mulai 1 Juni 2026. Namun, terdapat perbedaan pengaturan antara sektor migas dan non-migas. Untuk sektor migas, retensi ditetapkan sebesar 30 persen tanpa perubahan dari kebijakan sebelumnya, sedangkan untuk sektor non-migas diwajibkan penempatan hingga 100 persen di rekening khusus dalam sistem keuangan Indonesia.

]]> https://eranasional.com/102164/revisi-kebijakan-dhe-sda-resmi-berlaku-pemerintah-perketat-devisa-ekspor/feed 0 Aditya