JAKARTA, Eranasional.com –Kabar tak sedap datang dari artis Tamara Bleszynski. Ia digugat wanprestasi oleh saudara kandungnya Ryszard Bleszynski ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Terkait gugatan wanprestasi,” ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi, Kamis (26/1).

Gugatan terhadap Tamara Bleszynski didaftarkan sejak 18 Januari 2023 oleh saudara kandungnya sendiri, Ryszard Bleszynski.

“Penggugatnya Ryszard Bleszynski, tergugatnya Tamara Natalia Christina Blezynski,” ujar Djuyamto.

Tidak dijelaskan Djuyamto soal detail gugatan Ryszard Bleszynski terhadap Tamara Bleszynski. Hanya saja, total gugatan mencapai Rp34 miliar.

“Ganti rugi materiil Rp4 miliar, ganti rugi immateril Rp30 miliar,” kata Djuyamto.

Sidang perdana gugatan wanprestasi terhadap Tamara Bleszynski rencananya digelar pada 8 Februari 2023. Yang bersangkutan wajib hadir memenuhi panggilan.

“Sidang pertama itu kan menyangkut soal kehadiran para pihak,” kata Djuyamto.

Hanya saja, belum bisa dipastikan apakah Tamara Bleszynski hadir langsung atau hanya diwakili kuasa hukumnya dalam sidang mendatang

“Nanti siapa yang hadir oleh majelis hakim dicek kehadirannya. Kalau kedua belah pihak hadir, tentu akan dilanjutkan dengan proses mediasi. Tapi kalau misalkan salah satu pihak tidak hadir, akan dipanggil ulang,” ujar Djuyamto

Diketahui gugatan dilatarbelakangi soal biaya berobat ayah mereka, Zbigniew Bleszynski yang mencapai USD 130 ribu atau senilai Rp 1,9 miliar (kurs Rp 14,959) pada 2001. Mereka sepakat biaya itu akan ditanggung berdua yakni Tamara dan Ryszard Bleszynski.

Namun tahun demi tahun berlalu, kesepakatan itu tidak dijalani oleh Tamara sehingga Ryszard menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat ke pengadilan karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Gugatan itu juga menyeret Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.
Gugatan itu dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (14/10).

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” bunyi gugatan yang tercatat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, diakses Minggu (24/10).

Penggugat juga memohon pembatalan tiga aturan tentang PPKM. Aturan pertama yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Aturan kedua yang digugat adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Selain itu, penggugat juga memohon pembatalan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penggugat juga memohon kepada PTUN agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan tersebut. Ia juga meminta pengadilan membebankan biaya perkara ke tiga pejabat itu.

“Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” dikutip dari gugatan di SIPP PTUN Jakarta.