Pandangan itu mengemuka dalam peluncuran buku “Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan” yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Acara tersebut menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo.

Dalam kesempatan itu, Bagir Manan menyoroti penggunaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara Hotel Sultan.

Menurutnya, instrumen hukum tersebut sejatinya bersifat luar biasa dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, ketika fakta dan pembuktian perkara sudah jelas.

Setelah mempelajari penjelasan mengenai sengketa yang berlangsung, Bagir menilai perkara Hotel Sultan justru memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan persoalan hak atas tanah, bangunan, investasi, hingga hubungan hukum antara negara dan warga negara.

“Perkara yang kompleks antara negara dan warga negara tidak semestinya diperlakukan sebagai perkara sederhana yang dapat diselesaikan melalui putusan serta-merta,” ujar Bagir.

Ia mempertanyakan apakah perkara tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk dilaksanakan melalui mekanisme putusan serta-merta.

Digelar di Kudus Hall, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), forum tersebut menjadi panggung konsolidasi berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mahasisma hingga perwakilan pemuda yang menilai langkah negara berpotensi melanggar prinsip hukum.

Ketua Tim Penasihat Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam sengketa hukum.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengabaikan proses hukum yang sah,” tegas Hamdan dalam orasinya.

Menurutnya, setiap upaya pengambilalihan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berpotensi mencederai keadilan dan merusak kepercayaan publik.

Nada kritik serupa disampaikan inisiator petisi, Din Syamsuddin.

Ia menilai petisi ini merupakan bentuk perlawanan moral masyarakat terhadap praktik yang dinilai tidak adil.

“Ini bukan sekadar soal satu aset, tetapi soal tegaknya hukum dan keadilan sosial di negeri ini,” ujarnya.

Sorotan paling tajam datang dari mantan wakil presiden ke-10 Jusuf Kalla. Dalam orasi kebangsaannya, ia mengingatkan dampak serius jika kepastian hukum diabaikan, terutama bagi dunia usaha.

“Kepastian hukum itu fondasi. Kalau negara sendiri yang membuat ketidakpastian, maka kepercayaan akan runtuh,” kata Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, kebijakan yang tidak berbasis hukum jelas berpotensi mengganggu iklim investasi dan merugikan masyarakat luas.

Isi Petisi Keadilan