Kata dia, pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan itu, banyak mudaratnya daripada maslahat.

”Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,”kata Din, Rabu 5 Juni 2024 dikutip dari laman muhammadiyah.or.id.

“Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah,”tegasnya.

Din menilai pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan itu juga berpotensi menjadi sumber korupsi.

”Wewenang pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagai sumber korupsi,” kata Din yang juga menjabat Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta itu.

Dia husnuzon (berbaik sangka) pemberian konsesi tambang untuk Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka.

”Namun hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon (berburuk sangka) tak terhindarkan,” jelasnya.

Dia bercerita, sewaktu menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, dia mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo menanggulangi ketakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

Penolakan itu dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din dengan tegas.

Din juga menyebut, para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 sangat menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan Pilpres 2024 juga dinilai menyimpang dari etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan.

Din menyebut, dugaan kecurangan terjadi sejak tahapan hingga penayangan quick count atau hitungan cepat, dan real count KPU.

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Din Syamsuddin dan para tokoh lainnya juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat.

Dia juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya itu, para tokoh juga menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian bansos yang dilaksanakan jelang pemungutan suara.

Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh mempersoalkan rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

“Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang menguntungkan pasangan nomor urut 2,” pungkas Din Syamsuddin.

Untuk diketahui, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh, diantaranya mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo hingga mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak sering mengundang partai politik ke Istana Kepresidenan untuk membahas Pilpres.

Hal itu disampaikan Din usai bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

Mulanya, Din menyampaikan para pemangku amanat sebaiknya tidak melibatkan diri dalam politik pencapresan.

“Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan. Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yang sebenarnya,” kata Din Syamsuddin.

Dia juga mengatakan, jangan sampai ada pembelahan di masyarakat. Apalagi, kata Din Syamsuddin, saat ini, ada sebagian masyarakat yang sudah dituduh melakukan politik identitas.

“Ini yang saya pesankan ya, sebagai rakyat, warga negara, dan jangan pula terutama melakukan pembelahan masyarakat, yang sudah terbelah dituduh dengan melakukan politik identitas oleh pihak lain, tapi diri sendiri melakukan politik identitas. Walaupun, politik identitas itu melekat dengan diri manusia,” imbuhnya.

Din kemudian menyarankan agar Presiden Jokowi tidak sering-sering mengundang partai politik untuk membahas pilpres, bukan tentang kebijakan nasional.

“Nah ini yang saya kira masih ada waktu untuk dikoreksi, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo itu jangan sering-sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah, jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur begitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin berjanji akan turut mengkampanyekan Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2024. Salah satu alasannya, putra sulungnya, Farazandi Fidiansyah, menjadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN.

Bahkan, Din Syamsuddin berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jika menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

“Kalau beliau (Zulkifli Hasan) bersedia dan nanti dinyatakan entah koalisi mana untuk menjadi capres, Insya Allah saya akan mendukung beliau,” kata Din Syamsuddin usai bertemu dengan Zulkifli Hasan, Kamis (23/2/2023).

Meski begitu, Din Syamsuddin menampik jika kedatangan Zulkifli Hasan ke rumahnya dalam rangka mengajaknya untuk bergabung dengan PAN.

Sebab, kata Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Pelita ini, meskipun partainya dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024, namun masih eksis secara organisasi.

“Setelah Maret nanti akan ada rapat Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) yang diketuai saya. Kita akan menentukan langkah-langkah ke depan, kita akan melakukan pendidikan politik, membentuk budaya politik. Kita akan menjadi agen kontrol sosial politik,” tuturnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan datang ke rumah Din Syamsuddin, Kamis (23/2) siang yang berlokasi di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Din Syamsuddin ditemani putra sulungnya, Farazandi Fidiansyah menyambut kedatangan Zulkifli Hasan. Selain menjabat Wakil Sekjen DPP PAN, Farazandi kini tercatat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Din Syamsuddin semata-mata hanya untuk bersilaturahmi.

“Pertemuan saya dengan Pak Din. Selain sebagai tokoh, beliau mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, mantan ketua umum saya,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menceritakan pengalamannya diajak oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, untuk ikut mendesak Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatan Presiden RI. Namun, Din mengaku dirinya tidak memiliki nyali besar seperti yang dimiliki Amien Rais.

Hal itu diungkapkan Din Syamsuddin ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakerna) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) malam.

“Peristiwa itu terjadi ketika Partai Ummat belum terbentuk,” kata Din Syamsudin.

Saat itu, Amien Rais berkunjung ke rumahnya. Sedangkan Din sedang mengikuti rapat ketika Amien datang.

“Waktu itu Pak Amien enggak jelas sih waktu datang ke rumah. Datang ke rumah sebelum membentuk Partai Ummat. Mau bertemu, saya terima di rumah. kebetulan lagi ada rapat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju,” ujar Din Syamsuddin di hadapan kader Partai Ummat.

Din mengaku saat itu berpikir bahwa Amien Rais datang untuk mengajaknya membentuk partai baru. Jika betul saat itu Amien mengajaknya mendirikan partai baru, Din Syamsuddin akan langsung menyambutnya. Namun, yang keluar dari mulut Amien Rais ternyata berbeda. Amien justru mengajak dirinya untuk ikut mendesak Jokowi mundur sebagai Presiden.

“Yang keluar dari mulut Pak Amien, ‘Mas Din, kita 10 atau 12 tokoh bangsa, nanti kita datangi Istana, minta bertemu Presiden Jokowi, dan mendesak supaya dia mundur dari jabatannya sebagai Presiden’. Nah itu yang disampaikan,” ungkapnya.