JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengatakan saat ini tidak lagi diwajibkan pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri seiring dicabutnya status pandemi menjadi endemi di Indonesia oleh pemerintah.

“Tidak lagi wajib isolasi mandiri bagi yang PCR positif,” kata Kepala Seksi Surveiland, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama dalam keterangan secara tertulis, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, saat ini isolasi mandiri tidak diwajibkan selama disiplin menggunakan masker secara ketat.

“Apabila mengalami gejala seperti batuk maupun pilek biasa, jika dibutuhkan bisa membuat surat sakit maksimal tiga hari,” tuturnya.

Sementara, untuk pembiayaan rawat jalan maupun rawat inap bagi pasien COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) menggunakan biaya dari BPS Kesehatan, asuransi umum atau asuransi mandiri.

Dia menyarankan, untuk testing PCR dan antigen dilakukan secara sukarela bagi masyarakat bergejala.

“Terkait kebijakan teknis 3T, testing, tracing, treatment/tes lacak isolasi (TLI), maka testing PCR dan antigen sukarela saja untuk masyarakat yang bergejala. PCR diutamakan untuk kelompok risiko tinggi seperti anak, lanjut usia, ibu hami, dan yang memiliki komorbid,” jelas Ngabila.

“Testing dan tracing dengan antigen dan PCR gratis dilakukan di 44 puskesmas kecamatan di wilayah DKI Jakarta,” sambungnya.

Ngabila tetap menyarankan agar masyarakat melenggkapi vaksinasi COVID-19 sebanyak empat kali, meski berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 Satgas BNPB, tidak ada lagi pembatasan aktivitas maupun kewajiban vaksin untuk aktivitas publik atau perjalanan dalam dan luar negeri.

“Masih sangat disarankan untuk usia 18 tahun ke atas melengkapi vaksinasi empat kali selama ada dan gratis. Saat ini vaksin tersedia di seluruh Indonesia,” pungkas Ngabila.

JAKARTA, Eranasional.com – Polri hingga saat ini telah memeriksa 24 orang saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan 18 orang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan dari jumlah itu, 10 saksi di antaranya berasal dari Pertamina.

“Jadi sampai saat ini 24 orang telah diminta keterangan sebagai saksi dengan rincian operator dan supervisor sebanyak 8 orang dan sekuriti 2 orang. Artinya, dari pihak Pertamina 10 orang,” kata Ramadhan kepada awak media, Selasa (7/3/2023).

Adapun 14 orang saksi lain berasal dari masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar depo penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi pada Jumat, 3 Maret 2023, sekira pukul 20.00. Banyak rumah terbakar dan puluhan warga yang mengalami luka-luka. Hingga saat ini polisi masih belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat menyatakan dugaan penyebab terjadinya kebakaran itu. Menurut dia, sebelum kebakaran, Depo Pertamina Plumpang sedang menerima pasokan BBM jenis Pertamax dari Kilang Balongan, Jawa Barat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga pukul 18.00 WIB Senin (6/3), korban meninggal sebanyak 18 jiwa. Sedangkan, 39 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di sembilan rumah sakit di Jakarta.

Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban kebakaran tersebut hingga hari ini, Selasa (7/3).

Lima jenazah yang berhasil diidentifikasi pada hari atas nama Sumiyati (71), Raffasya Zayid Athallah (4), Thris Rhea Aprilita (12), Suheri (32), dan Hadi (32).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI  Jakarta hingga Senin (6/3), menyebutkan 204 jiwa pengungsi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang masih bertahan di dua lokasi pengungsian Jakarta Utara.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan sekitar 110.000 anak balita di DKI Jakarta mengalami stunting. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan akan menelusuri penyebabnya.

“Saya akan cek ke Dinas Sosial dan lain-lainnya untuk mengetahui penyebabnya apa,” kata Heru Budi, Rabu (25/1/2022).

Heru menegaskan, dirinya akan mengumpulkan para pejabat eselon II dan instansi terkait untuk mencari solusi atas temuan BKKBN tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan, Pemprov DKI sudah membuat program Jakarta Sehat, Subsidi Pangan, dan Kartu Anak Jakarta sebagai program kesejahteraan rakyat.

“Pemprov DKI sudah banyak memberikan, ada Kartu Jakarta Sehat, ada Kartu Subsidi Pangan, Kartu Anak Jakarta, itu harus dimanfaatkan. Saya akan teliti kenapa bisa ada tengkes (stunting),” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per September 2022, ada 494.000 warga miskin di DKI Jakarta. Jumlah tersebut menurut dibandingkan Maret 2022, yang mencapai 502.000 orang.

Adapun persentase jumlah penduduk miskin itu di Jakarta menjadi 4,61 persen dari total penduduk di Jakarta yang mencapai sekitar 10,6 juta orang.

Temuan BKKBN, 110.000 Balita di Jakarta Mengalami Stunting

Sebelumnya, BKKBN menyatakan anak-anak yang tumbuh di DKI Jakarta belum bisa dinyatakan bebas dari bahaya tengkes (stunting). BKKBN masih menemukan kasus stunting di Ibu Kota.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan setidaknya ada sekitar 790.000 balita di Jakarta. Namun angka prevalensi kasus tengkes sampai saat ini masih menyentuh 14 persen atau sekitar 110.000 balita.

“Bisa dibayangkan kalau stunting-nya 14 persen. Berarti masih ada sekitar 110.000 balita stunting di DKI Jakarta yang mengalami stunting. Wajar kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk,” ungkap Hasto, Kamis (12/1).

Sebanyak 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dinyatakan menderita gizi buruk dan punya penyakit penyerta. Penemuan tersebut diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas di Pejaten Barat pada September 2022.

Menurut data BKKBN, Provinsi Bali menjadi daerah dengan kasus tengkes paling rendah di Indonesia, kemudian disusul DKI Jakarta menjadi daerah kedua dengan angka prevalensi rendah.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) akan dimasukkan dalam dua pos anggaran yang berbeda. Keduanya, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sebagai informasi, pengadaan alat kesehatan (alkes) yang anggarannya akan dimasukkan dalam dua pos itu senilai Rp220,8 miliar.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria awalnya menganjurkan anggaran pengadaan alkes itu dimasukkan ke dalam APBD-P DKI 2023.

“Ini alat-alat yang anggarannya dicoret kan diperlukan. Saya anjurkan dimasukkan kembali di APBD-P, bisa enggak?” tanya Iman saat Komisi E menggelar rapat dengan agenda membahas hasil evaluasi APBD DKI 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Menjawab pertanyaan ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto menyebutkan, anggaran pengadaan alat kesehatan itu bisa dialokasikan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).

Namun, Uus menyebutkan, bisa jadi tak semua RSUD di Jakarta memiliki SiLPA. “Secara prinsip, penggunaan anggaran fleksibel menggunakan SiLPA yang ada di BLUD. Silakan diproses sesuai ketentuan. Jadi enggak masuk di APBD 2023. Tapi tidak semua rumah sakit punya SiLPA, bagi yang punya nanti kami anjurkan digunakan untuk belanja alat-alat yang tidak diakomodasi,” jelas Uus.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan alkes tidak bisa dicantumkan dalam APBD DKI 2023 berdasarkan evaluasi Kemendagri.

Dalam evaluasi itu, anggaran yang tak tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) atau Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak masuk APBD.

Anggaran pengadaan alkes tersebut tak tercantum dalam RKPD/KUA-PPAS. Karena itu, anggaran senilai Rp220,8 miliar itu dicoret dari APBD DKI 2023.