TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga dengan tuduhan nepotisme. Gutatan ini teregistrasi di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan Nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Juru bicara penggugat, Petrus Selestinus menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No. XI/1998, UU dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

“Kami melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat dan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus, Selasa, 16 Januari 2024.

Bahkan, Petrus menyebut, nepotisme Jokowi akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga kepresidenan.

Lanjut Petrus, reformasi yang dibangun selama 25 tahun telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam waktu satu tahun terakhir, yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku Jokowi.

Dia pun menyebut, Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap reformasi yang belum maksimal diwujudkan setelah 25 tahun berjalan.

Koordinator TPDI Petrus Selestianus menyatakan, somasi kepada Presiden Jokowi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Hari-hari ini publik menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami perusakan secara sistemik, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Polri, KPK, dan lain-lain, sebagai dampak dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023, tanggal 16/10/2023, yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan iparnya Anwar Usman yang saat itu masih jadi Ketua MK,” kata Petrus usai penyerahan somasi di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Lanjut Petrus, TPDI dan Perekat Nusantara melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum.

Katanya, figur yang dimaksud memiliki kekuatan politik dan diduga bermasalah dengan korupsi sehingga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Jokowi dan kroni-kroninya.

Petrus menyebutkan, putusan MK No. 90 yang membuka jalan untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024, membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Putusan itu juga berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia.

Sebab, menurut dia, putusan itu melenceng dari UUD 1945, TAP MPR RI, dan UU Negara RI yang secara tegas melarang nepotisme.

Petrus menjelaskan, yang terjadi dengan politik dinasti dan nepotisme melalui rekayasa hukum  jelas bertentangan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo. TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 jo. TAP MPR No.VI/MPR/2001, jo UU No.28 Tahun 1999.

“Pada hari-hari ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat,” tegas Petrus.

Karena itu, TPDI dan Perekat Nusantara meminta kepada Jokowi dalam waktu tujuh hari terhitung sejak somasi ini diterima segera mengakhiri anomali yang terjadi di dalam pemerintahan dan di tengah masyarakat.

Caranya yakni dengan melakukan sejumlah langkah untuk menormalisasi kehidupan politik dan hukum, antara lain mengembalikan aparatur negara, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, MK, dan lain-lain pada fungsi yang sesungguhnya dan kembalikan netralitas aparatur negara sesuai UU.

Kedua, menghentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan sosial budaya yang melakukan aktivitas politik maupun budaya.

Dan, ketiga, menghentikan segala bentuk nepotisme yang terkait dengan dinasti politik Jokowi.

Selanjutnya, keempat, benahi KPK dan segera kembalikan kedigdayaan KPK sesuai dengan cita-cita reformasi.

Kelima, hentikan praktek penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Terakhir, hentikan praktek politik menyandera tokoh politik tertentu yang sedang bermasalah hukum, untuk melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam pilpres 2024.

Dia menegaskan, jika dalam waktu 7 x 24 jam setelah somasi diterima, ternyata Presiden Jokowi tidak mengindahkan dan membiarkan aparaturnya ikut dalam kegiatan politik praktis dan merusak netralitas aparatur negara, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan melakukan gugatan lebih lanjut. (*)

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan dalam laman tersebut masyarakat bisa mencari tahu mulai dari informasi umum, peran dalam produksi undang-undang, hingga riwayat hukum seorang caleg apakah pernah menjadi terpidana korupsi, dan kasus hukum lainnya yang pernah menyeret nama caleg tersebut.

“Bagaimana rekam jejak mereka (caleg) soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN atau mungkin mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu, 26 November 2023.

Sejauh ini, lanjut Kurnia, ICW telah mengumpulkan dan mengunggah data 491 caleg DPR RI dari berbagai partai.

Diakuinya,  ICW memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin memasukkan data riwayat hidup semua caleg DPR RI.

Untuk itu, ICW yang dibantu Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS), Greenpeace, dan Narasi menentukan sejumlah klaster. Di antara klaster tersebut adalah caleg yang masih satu keluarga dengan pejabat teras partai politik.

Kurnia menyebutkan, di antara anak pejabat teras partai itu adalah Ravindra Airlangga, anak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang maju di Dapil Jawa Barat V.

Bahkan, Ikrar tetap mendukung Jokowi ketika dirinya menjadi Duta Besar (Dubes) RI di Tunisia.

“Saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon Gubernur DKI, kemudian menjadi capres 2014, dan ketika saya menjadi Dubes RI di Tunisia saya tetap mendukung beliau, walau tidak boleh kampanye sama Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri),” kata Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah diskusi yang dikutip dari channel YouTube Kompas, Senin (6/11/2023).

“Kemudian, kok bisa berubah 180 derajat dari yang seorang tadinya ‘Jokowi adalah kita’, menjadi seorang yang seperti ‘Raja kecil Jawa’ yang ingin membangun lewat dinasti,” sambungnya.

Menurut Ikrar, apa yang terjadi pada Jokowi sulit dipercaya. Oleh karena itu, dia menuangkan dalam tulisan berjudul “Kuasa Memanggul Lupa”.

Lantas dia mengatakan kritik yang paling baik adalah kritikan yang berasal dari teman sendiri. Sebab, kritikan itu pasti sifatnya membangun, bukan untuk menjatuhkan.

“Anda jangan lupa. Kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau teman. Karena kritikan itu akan membangun, bukan menjatuhkan. Saya seorang Muslim. Dalam Islam itu ada istilah Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Mengajak kebenaran dan menghindari suatu yang buruk. Sebenarnya intinya itu,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara soal dinasti politik yang beberapa terakhir ini ditudingkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tuduhan itu semakin gencar ketika Koalisi Indonesia Maju (KIM) memilih Gibran Rakabuming Raya, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden dirinya.

Menurut Prabowo, semua yang ada di Indonesia sebenarnya melakukan praktik dinasti.

“Semuanya dinasti bung! Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif saja. Orang ingin berbaksi apa salahnya, ya kan!,” ucap Prabowo saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Dia pun mengaku turut terlibat dalam keluarga yang mempraktikkan dinasti.

“Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk RI. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot,” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya berada dalam keluarga yang secara turun temurun ingin mengabdi untuk rakyat.

Maka dari itu, Prabowo tidak mempersoalkan dinasti politik Jokowi. Dia yakin, Jokowi dan keluarga memang ingin berbakti kepada rakyat Indonesia.

“Kita ini dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif,” pungkas Prabowo.

MEDAN, Eranasional.com – Ruang politik Tanah Air kini tengah melambungkan isu dinasti politik. Ini menyasar keluarga Presiden Jokowi, yang dituduh membangun dinasti politik.

Lingkaran keluarga Presiden Jokowi kini menjadi aktor politik. Mulai dari putra bungsu, Kaesang Pangarep yang mendadak jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang kader PDIP kini digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2024 bersama capres Prabowo Subianto.

Ada juga menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan. Maka komplit lah tuduhan kepada Jokowi tengah membangun dinasti politik.

Sarma Hutajulu, politisi PDIP Sumatra Utara yang pernah duduk di DPRD Sumatra Utara periode 2014-2019 menyoroti soal dinasti politik ini.

Dikutip dari akun Instagramnya, @sarmahutajulu, dia menuliskan bahwa banyak yang marah dan geretan dengan dansa-dansa politik akhir akhir ini yang dipertontonkan para elite politik dan Presiden Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Protes dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres, BEM SI akan turun ke jalan pada 20 Oktober 2023.

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM SI menilai putusan itu berkaitan dengan politik dinasti.

“Hari ini kita dipertontonkan dengan putusan yang erat kaitannya dengan relasi keluarga, yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional,” kata Ketua BEM SI asal Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/10/2023).

“Hari ini lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Joko Widodo. Cukup sudah MK dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan,” sambungnya.

Melki pun meminta Presiden Jokowi berhenti melakukan cawe-cawe pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, Jokowi telah mengobok-obok konstitusi, untuk melanggengkan kekuasaan dengan majunya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di kontestasi Pilpres 2024.

Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan MK tersebut.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat sipil untuk menggaungkan penolakan. Silakan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan, cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan,” ucap Melki dengan lantang.

Untuk diketahui, uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diajukan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret.