Direktorat Jenderal Pajak – Eranasional.com

Purbaya Akan Tegur Ditjen Pajak Usai Ramai Isu Pajak Tol dan PPS

Aditya — Mon, 11 May 2026 09:49:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sejumlah pengumuman dan komunikasi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belakangan dinilai memicu keresahan di kalangan wajib pajak maupun pelaku usaha. Pemerintah menilai penyampaian informasi perpajakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan, spekulasi, hingga persepsi negatif di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam agenda Media Briefing yang berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan yang selama ini dijalankan pemerintah.

Menurut Purbaya, komunikasi yang kurang tepat terkait kebijakan perpajakan dapat memunculkan kegaduhan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Ia mengakui beberapa isu yang sempat ramai diperbincangkan publik telah memicu kekhawatiran, terutama di kalangan dunia usaha dan investor.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberitaan mengenai pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang dikenal sebagai Tax Amnesty Jilid II. Informasi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan kembali menelusuri harta wajib pajak yang sebelumnya telah diungkap dalam program pengampunan pajak.

Purbaya menilai kondisi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum bagi peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik,” ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung sejumlah pengumuman perpajakan sebelumnya yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, beberapa isu yang berkembang sering kali memicu polemik karena dipahami secara berbeda oleh publik.

Purbaya mencontohkan isu terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol yang sempat ramai dibahas. Wacana tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat maupun pelaku usaha karena dianggap dapat menambah beban ekonomi.

“Sudah berkali-kali pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,” katanya.

Tak Ada Perpanjangan SPT Pribadi, Dirjen Pajak: Keterlambatan Tetap Didenda

Aditya — Fri, 01 May 2026 02:49:51 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada lagi perpanjangan waktu atau relaksasi untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2026. Setelah melewati batas akhir yang jatuh pada 30 April 2026, setiap keterlambatan pelaporan akan langsung dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama satu bulan dari tenggat awal 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk faktor teknis dan administrasi. Namun, dengan berakhirnya masa relaksasi tersebut, DJP menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan.

Ia bahkan mengibaratkan wajib pajak yang masih terlambat melaporkan SPT setelah perpanjangan sebagai mahasiswa yang gagal memenuhi kewajiban akademik meskipun sudah diberi tambahan waktu. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama setelah pemerintah memberikan toleransi yang cukup panjang.

Dalam penjelasannya, Bimo juga menyampaikan bahwa sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tergolong ringan, yakni sebesar Rp100.000. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara jelas mengenai konsekuensi administratif atas keterlambatan pelaporan.

Meski nominal denda relatif kecil, DJP tetap mengingatkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial.

Penerimaan Pajak Naik Tajam di Awal Tahun, DJP Yakin Target 2026 Tercapai

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 22:17:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan optimistis target penerimaan pajak pada tahun 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang menilai kinerja penerimaan pajak pada awal tahun menunjukkan tren positif dan menjadi dasar kuat untuk mencapai target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Bimo, penerimaan pajak pada awal tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pada Januari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 30 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Tren positif tersebut juga berlanjut pada Februari 2026 dengan pertumbuhan mencapai sekitar 30,2 persen.

Kinerja ini dinilai sebagai sinyal positif bagi penerimaan pajak sepanjang tahun. Bimo mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi yang baik bagi pemerintah untuk menjaga momentum penerimaan negara sejak awal tahun anggaran.

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan berupaya menjaga tren kinerja tersebut agar tetap stabil sepanjang tahun. Menurutnya, performa penerimaan yang baik pada awal tahun menjadi indikator penting bagi keberhasilan pencapaian target pajak nasional.

Pemerintah sendiri pada tahun 2026 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Bimo menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan dua strategi utama dalam pengelolaan penerimaan pajak, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Strategi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari basis pajak yang sudah ada. Hal ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Waspada Penipuan dan Modus Catut Nama Ditjen Pajak

Aditya — Wed, 18 Feb 2026 19:34:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pajak. Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyusul meningkatnya laporan upaya penipuan yang menyasar wajib pajak melalui berbagai saluran komunikasi digital.

Menurut Inge, pelaku penipuan memanfaatkan momentum kebijakan dan pembaruan sistem perpajakan untuk menipu masyarakat. Mereka kerap mencatut nama pejabat atau pegawai DJP serta menggunakan isu-isu aktual agar korban percaya dan mengikuti instruksi yang diberikan.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa latar belakang yang sering digunakan pelaku antara lain isu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax, hingga informasi mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP. Topik-topik tersebut dinilai cukup sensitif dan relevan sehingga mudah memancing perhatian masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun DJP, pelaku umumnya menghubungi korban melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Mereka mengirimkan file dengan format .apk yang diklaim sebagai aplikasi resmi pajak atau pembaruan sistem. Padahal, file tersebut berpotensi mengandung malware yang dapat mencuri data pribadi, termasuk akses ke layanan perbankan.

Selain itu, terdapat modus pengiriman tautan palsu yang menyerupai aplikasi M-Pajak atau platform layanan pajak resmi. Korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi melalui tautan tersebut, yang sebenarnya merupakan jebakan untuk mencuri informasi sensitif.

Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan pesan terkait tagihan pajak yang harus segera dilunasi, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), hingga permintaan pembayaran materai elektronik melalui tautan tertentu. Dalam beberapa kasus, korban bahkan ditelepon langsung dan diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan tertentu.

DJP menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi terkait perpajakan dilakukan melalui saluran yang telah ditetapkan. Jika masyarakat menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP, mereka dapat melakukan konfirmasi melalui kantor pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200. Verifikasi juga dapat dilakukan melalui email resmi pengaduan@pajak.go.id.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan akun resmi layanan informasi di platform X @kring_pajak, situs pengaduan resmi DJP, maupun fitur live chat pada laman resmi DJP. Saluran tersebut disediakan untuk memastikan informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber terpercaya.

DJP juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan upaya penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui kanal aduan nomor dan aduan konten. Laporan juga dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila telah terjadi kerugian.

Menurut Inge, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan upaya penipuan sangat membantu pemerintah dalam memetakan pola dan menindak pelaku. Ia menekankan bahwa DJP tidak pernah meminta pembayaran pajak melalui rekening pribadi maupun meminta wajib pajak mengunduh aplikasi melalui tautan tidak resmi.

Transformasi digital di lingkungan DJP, termasuk implementasi sistem baru seperti Coretax, memang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membuka celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

Kasus penipuan berkedok pajak bukan hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Oleh karena itu, DJP berupaya aktif menyosialisasikan informasi pencegahan serta memperkuat sistem keamanan digitalnya.

Dengan maraknya modus penipuan yang semakin canggih, kewaspadaan menjadi benteng utama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada pesan mendesak yang meminta tindakan cepat, terutama jika berkaitan dengan data pribadi atau transfer dana.

DJP memastikan akan terus melakukan pembaruan informasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalkan risiko kejahatan siber di sektor perpajakan. Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan data dan stabilitas sistem perpajakan nasional.

Jaksa KPK Tuntut Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alum Bayar Uang Pengganti Rp18,9 Miliar

Fyan Hadi — Mon, 11 Dec 2023 10:55:40 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti senilai Rp18,9 miliar.

Jaksa JPU menilai Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan DJP.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Selain itu, Rafael Alun juga dituntut pidana badan selama 14 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Menurut Jaksa KPK, Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ia juga diduga melanggar Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan c UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tak hanya itu, Rafael juga melanggar Pasal 3 UU RI No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

KP3 Cimanggis Sosialisasikan Kewajiban Pelaporan Pajak SPT ke Wartawan di PWI Kota Depok

Fyan Hadi — Wed, 07 Jun 2023 06:49:08 +0000

Foto: Istimewa

DEPOK, Eranasional.com – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Cimanggis, Kota Depok melakukan sosialisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Perusahaan ke wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (06/06/2023). Sosialisasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

“Pentingnya dilakukan laporan tahunan atau SPT bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui potensi penerimaan pajak,” ujar Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

Menurut Wisnu, dengan melakukan laporan SPT menegaskan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

“Fungsi DJP, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi kepatuhan wajib pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni melayani kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban pelaporan SPT (e-Filling) dan PPh Pasal 21/26 (e-SPT),” jelasnya.

Ia mengimbau para wartawan wajib kepatuhan perpajakan yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan pajak SPT pribadi maupun jika memiliki perusahaan.

“Kami punya tenaga penyuluhan. Kita melakukan pendidikan dan pemberitahuan terhadap wajib pajak melalui Kelas Pajak. Dan, yang paling efektif juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang intens dengan Universitas Gunadarma dengan Tax Center terbaik di seluruh Indonesia. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak ke masyakarat,” jelas Wisnu.

Diungkapkan Wisnu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Kota Depok yakni di KPPP Cimamggis terbaik di Kanwil Jawa Barat (Jabar) III yang memiliki 15 KPP.

“Alhamdulillah kita nomor satu dengan tingkat capaiannya kinerja kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT melebihi target yakni 180 persen dari target maksimal yang ditentukan 120 persen. Dari sisi penerimaan pajak, Alhamdulilah sampai akhir Mei mencapai 43,36 persen. Idealnya kalau di rata-rata kan setiap bulannya itu 8,34 persen. Sampai Juni ini kita dapat diatas 50 persen,” ungkapnya.

Untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT bisa mengakses layanan e-Filling yang harus diawali dengan mendapatkan e-Fin, yang fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM. Cara mendapatkan e-Fin yang paling mudah adalah dengan cara mendatangi dan menyampaikan permohonan memperoleh e-Fin ke KPPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setelah e-Fin diperoleh, wajib pajak tinggal membuka website efiling.pajak.go.id kemudian memilih melakukan registrasi e-Filing dan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk.