Kontribusi signifikan juga datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan.

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.

“Bea masuk terealisasi Rp44,9 triliun atau 84,9% dari target APBN, meskipun terkontraksi 5,8% (yoy) akibat penurunan bea masuk komoditas pangan dan utilisasi fasilitas free trade agreement (FTA),” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sebaliknya, bea keluar menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp26,3 triliun atau 589,0% dari target APBN, tumbuh 52,2% (yoy).

Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy), di tengah penurunan produksi hasil tembakau menjadi 285 miliar batang.

“Kenaikan harga CPO, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga menjadi faktor utama pendorong kinerja bea keluar,” jelas Budi.

Kemudian, dikatakan dia, dari sektor pengawasan, hingga November 2025, Bea Cukai telah melakukan 17.641 penindakan rokok ilegal dan 1.730 penindakan narkotika.

Hasil penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 1 miliar batang atau meningkat 34,9% secara tahunan, yang didominasi jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Sementara itu, penindakan narkotika mampu menindak barang bukti seberat 18,3 ton atau melonjak 157,4% (yoy), dengan dominasi ganja dan sabu.

“Pengawasan merupakan bagian dari komitmen melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal. Seluruh capaian ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Budi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja APBN, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai.

“Kepatuhan pengguna jasa, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan APBN. Sinergi inilah yang membuat APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Budi.

Sebelumnya pemerintah memastikan APBN hadir dan bekerja nyata melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.

Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2025 yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi global tahun 2025 masih relatif resilien, meskipun terdapat dinamika tensi dagang global. Selain itu, kebijakan pelonggaran moneter global turut memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN hingga 30 November 2025 menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari Outlook (Lapsem), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari Outlook.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa #disi Desember 2025 di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dirjen Bea Cukai menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke dalam Daerah pabean pada prinsipnya dikategorikan sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk.

Namun demikian, ia menegaskan terdapat pengecualian untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2012,” kata Djaka.

PMK Nomor 69 Tahun 2012 mengatur tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.

Dalam Pasal 2 PMK tersebut dijelaskan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan pada masa tanggap darurat bencana, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, serta masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Djaka memaparkan, untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan daftar barang yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan ditandatangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau gubernur di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, pemohon juga perlu melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah atau hibah di luar negeri (gift certificate) serta rekomendasi dari BNPB, BPBD, atau gubernur setempat.

Apabila surat keterangan dari pemberi hadiah atau hibah di luar negeri tidak dapat dilampirkan, pemohon dapat menggantinya dengan surat keterangan atau surat pernyataan barang kiriman hadiah atau hibah sesuai format yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 69 Tahun 2012.

“Yang perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut bukan otomatis. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” ujar Djaka.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas.

Dirjen Bea dan Cukai, Askolan mengatakan, barang-barang tersebut merupakan barang yang berasal dari hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode tahun 2018 sampai dengan 2022 yang sudah ditetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan.

“Total keseluruhan barang yang dimusnahkan mencapai 5.853 koli dengan berat mencapai 122,06 ton. Sementara perkiraan total nilai barang mencapai Rp 17,4 miliar,” ucap Askolani di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Pemusnahan dilaksanakan di PT Desa Air Cargo, sebuah perusahaan pengelolaan limbah, yang berlokasi di Jalan Raya Kabil TDLI B3 Kabil, Kec. Nongsa, Batam, dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu.

“Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal impor yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan sebagai implementasi pengelolaan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Kami berharap dengan dilakukannya pemusnahan ini dapat mencegah efek negatif yang ditimbulkan oleh barang bekas asal impor,” kata Askolani.

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Polda Kepulauan Riau sehingga dapat dilakukan pemusnahan impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini. Menurutnya, barang-barang ini memiliki dampak yang nyata bagi pelaku UKM khususnya di sektor garmen.

“Kami baru-baru ini berdiskusi dengan UKM garmen, mereka biasanya dapat order pakaian menjelang hari raya. Tapi hari ini belum sama sekali ada pesanan. Ini dampaknya terasa,” tandas Hanung.

Lebih lanjut, setelah masifnya dilakukan pemusnahan terhadap impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini, diharapkan pasar daring atau e-commerce juga dapat menghentikan penjualan terhadap barang-barang tersebut.

“Konten yang memasarkan barang ilegal ini di media sosial dan e-commerce yang masih ditayangkan tolong dihentikan. Kami akan mengundang pelaku e-commerce pada Kamis besok bersama Bareskrim Polri untuk menghentikan penayangan konten yang mendorong kegiatan ini,” kata Hanung. **

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencopot Eko Darmanto dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan instruksi pencopotan itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Saya menginstruksikan DJBC agar yang bersangkutan (Eko Darmanto) segera dibebastugaskan sesegera mungkin, pencopotan dari jabatan,” kata Suahasil dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pencopotan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan harta dan utang di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga etika Eko yang sering pamer harta kekayaan.

Sebelumnya, Kemenkeu ikut memeriksa Eko Darmanto yang terciduk netizen kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media.

Aksi pamer harta dan kemewahan tersebut ditunjukkan Eko melalui akun instagram miliknya @eko_darmanto_bc yang telah dihapus.

Dari tangkapan layar yang tersebar di media sosial twitter, Eko kerap memamerkan hidup mewah dengan mengendarai motor gede (moge), hingga naik pesawat pribadi.

Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai belasan miliar, yakni Rp15,7 miliar, dengan posisi utang Rp9 miliar.

Adapun viral gaya mewah Eko ini menyusul kasus yang menimpa pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Sambodo. Tak menunggu lama, Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan langsung melakukan penyelidikan. ***