Kebijakan ini berlaku bagi 254 titik layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyeragaman nama tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan lokasi pelayanan imigrasi, terutama yang berada di pusat perbelanjaan, kampus, serta kawasan pelayanan publik lainnya.

Dengan kebijakan ini, berbagai unit layanan yang sebelumnya menggunakan nama dan istilah berbeda kini akan menggunakan identitas yang sama, yakni Beranda Imigrasi.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sebanyak 254 titik layanan tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), 33 Unit Layanan Paspor (ULP), 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 13 Ultima I’m SeZ, serta satu Immigration Corner.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan penyeragaman nama ini dilakukan untuk mengurangi kebingungan masyarakat akibat beragamnya istilah dan singkatan yang selama ini digunakan untuk menyebut unit pelayanan imigrasi di luar kantor.

“Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dari berbagai kalangan dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada,” ujar Hendarsam, Rabu (28/10) di Jakarta.

Cara Mencari Lokasi Beranda Imigrasi di Google Maps

Perubahan nama tersebut juga berdampak pada pencarian lokasi pelayanan keimigrasian melalui Google Maps dan aplikasi M-Paspor.

Setelah penyeragaman nama diberlakukan, masyarakat dapat mencari lokasi pelayanan imigrasi di luar kantor dengan menggunakan format kata kunci “Beranda Imigrasi” diikuti nama wilayah atau lokasi yang dituju.

Sebagai contoh, lokasi yang sebelumnya bernama “Immigration Lounge Senayan City Mall” kini menggunakan nama “Beranda Imigrasi Senayan City Mall”.

Dengan format pencarian tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan titik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menghafal berbagai istilah atau singkatan unit layanan.

Filosofi Nama Beranda Imigrasi

Hendarsam menjelaskan, pemilihan nama Beranda Imigrasi tidak sekadar untuk menyeragamkan identitas layanan, tetapi juga memiliki filosofi yang mencerminkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, beranda merupakan titik temu terdepan sebuah rumah sebelum seseorang melangkah ke tempat yang baru. Filosofi tersebut menggambarkan kehangatan, keramahan, dan keterbukaan Imigrasi Indonesia dalam mendampingi masyarakat memulai perjalanan.

“Gagasan utamanya adalah menghadirkan area layanan berkonsep ramah dan bersahabat yang mengikis kesan kaku birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban administratif dan profesionalisme. Kami ingin masyarakat merasa dekat, nyaman, dan terlayani dengan cepat setiap kali berkunjung ke Beranda Imigrasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan, keberadaan Beranda Imigrasi di berbagai ruang publik merupakan bagian dari upaya Ditjen Imigrasi mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Lokasi pelayanan tersebut banyak terintegrasi dengan pusat keramaian, seperti mal, kampus, hingga kawasan terpadu. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keimigrasian tanpa harus selalu mendatangi gedung kantor imigrasi.

“Dengan mengusung semangat pelayanan yang dekat, hangat, dan ramah, Beranda Imigrasi siap menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan menuju berbagai penjuru dunia,” pungkas Hendarsam Marantoko. [SF]

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pelayanan publik.

Prosesi pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-165 dan 168.SA.03.04 Tahun 2026 terkait pemberhentian dan pengangkatan jabatan manajerial maupun nonmanajerial di lingkungan Kemenimipas.

Menariknya, rotasi besar ini terjadi di tengah kepemimpinan baru di Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini dijabat oleh Hendarsam Marantoko. Pergeseran pejabat ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi internal sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi menghadapi tantangan yang semakin dinamis.

Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Saudara-saudara yang telah dilantik hari ini diharapkan mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta selalu mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Guntur Sahat Hamonangan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto sebagai Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Selatan, serta Wahyu Eka Putra yang kini menjabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Selain itu, Ade Agustina dipercaya sebagai Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Haposan Silalahi sebagai Kakanwil Sulawesi Utara, Tonny Nainggolan sebagai Kakanwil Bengkulu, serta Christo Victor Nixon Toar sebagai Kepala Lapas Kelas I Malang.

Rotasi ini dinilai sebagai bagian dari strategi Kemenimipas dalam memperkuat struktur organisasi serta memastikan setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Melalui penempatan pejabat yang dinilai kompeten, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Upaya ini juga diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Keputusan pencopotan tersebut mulai berlaku pada Senin, 6 April 2026. Setelah diberhentikan dari posisinya, Hajar Aswad akan ditarik sementara ke kantor pusat di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, membenarkan langkah tersebut.

Ia menyebutkan bahwa penarikan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan pungli yang terjadi pada 13 Maret 2026.

“Mulai hari Senin, 6 April 2026, yang bersangkutan ditarik ke pusat untuk pemeriksaan,” ujar Ujo saat dikonfirmasi media, Jumat (3/4).

Ujo menjelaskan, pemeriksaan akan dilakukan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Jakarta. Namun, ia belum dapat memastikan berapa lama proses tersebut akan berlangsung.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan, posisi Kepala Kantor Imigrasi Batam akan dipegang oleh Pelaksana Harian (Plh) hingga ditunjuk pejabat definitif.

“Untuk sementara, jabatan diisi oleh Plh sampai ada penunjukan resmi,” tambahnya.

Menanggapi pencopotan tersebut, Hajar Aswad membenarkan bahwa dirinya dinonaktifkan dari jabatan, namun ia menegaskan langkah itu bersifat sementara sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

“Iya, betul. Sifatnya sementara, karena saya harus mengklarifikasi penjelasan secara menyeluruh terkait kasus ini ke pusat,” ujarnya saat dihubungi eranasional, Sabtu (4/4).

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pembenahan di lingkungan imigrasi.

“Intinya saya mendukung pembenahan secara menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aswad menilai kejadian ini merupakan bagian dari risiko jabatan sebagai pimpinan ketika terdapat kesalahan di jajaran bawahannya.

“Ini bagian dari risiko sebagai pimpinan, ketika ada anak buah atau jajaran yang melakukan kesalahan,” tegasnya.

Di sisi lain, oknum petugas imigrasi berinisial JS yang diduga melakukan pungli terhadap turis asing juga masih dalam proses pemeriksaan oleh Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pelantikan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Kantor Kemenimipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Prosesi dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Pengangkatan Hendarsam sebagai Dirjen Imigrasi mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 187/TPA dan 188/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemenimipas.

Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenimipas. Selanjutnya, dibacakan keputusan presiden sebelum prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan.

Dalam sumpah jabatannya, Hendarsam menegaskan komitmennya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara,” ucap Hendarsam.

Ia juga menegaskan akan menjaga integritas, menjunjung tinggi etika jabatan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Acara pelantikan turut dihadiri para pejabat tinggi madya, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli menteri, serta pimpinan unit utama di lingkungan Kemenimipas.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas dan serah terima jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencapaian ini merupakan hasil dari peningkatan berkelanjutan yang dilakukan, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa penilaian kualitas layanan dilakukan berdasarkan pengalaman langsung pengguna jasa dari berbagai negara.

“Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu efisiensi waktu tunggu, optimalisasi teknologi autogate, ketersediaan jalur prioritas, serta profesionalisme petugas di lapangan. Keempat aspek ini yang terus kami jaga dan tingkatkan,” ujar Yuldi dalam konferensi persnya, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas layanan tersebut telah membuahkan hasil nyata. Dalam dua tahun terakhir, layanan keimigrasian Indonesia berhasil meraih pengakuan internasional, sejajar dengan bandara besar dunia seperti Singapore Changi Airport, Bangkok International Airport, dan Hong Kong International Airport.

Yuldi menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari transformasi digital yang terus didorong oleh pemerintah melalui berbagai program strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kami terus memperkuat transformasi digital guna menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan ramah bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut momentum arus mudik Lebaran menjadi ajang pembuktian bahwa layanan keimigrasian Indonesia mampu memberikan pelayanan berstandar internasional di tengah lonjakan penumpang.

“Kami memastikan pelayanan keimigrasian selama periode mudik Lebaran berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali,” kata Yuldi.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran imigrasi, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang dinilai berhasil menghadirkan layanan cepat, responsif, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna jasa.

Tak hanya itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas bandara, turut berperan dalam menciptakan layanan keimigrasian yang semakin optimal dan terintegrasi.

“Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kantor imkgrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta kembali menorehkan prestasi di tingkat global dengan masuk dalam Top 10 World’s Best Airport Immigration Service pada ajang World Airport Skytrax Awards 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam World Airport Awards Ceremony 2026 yang diselenggarakan dalam rangkaian Passenger Terminal Expo (PTE) World pada 18 Maret 2026 di London, Inggris.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap dua orang atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Pranata Hubungan Masyarakat Dirjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan usulan pencegahan tersebut disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu. Ia menyebut total ada dua orang yang diusulkan agar dicegah berpergian ke luar negeri.

“Atas nama Windy Yunita Ghemary dan dan Dadan Tri Yudianto sudah masuk daftar usulan pencegahan KPK,” kata Achmad pada Jum’at 20 Januari 2023.

Achmad menambahkan kedua orang tersebut memiliki masa cegah yang sama. Ia menjelaskan Dadan dan Windy sama-sama dicekal ke luar negeri selama periode 12 Januari hingga 12 Juli 2023.

“Mereka akan dicegah ke luar negeri selama waktu enam bulan,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Dadan Tri Yudianto merupakan Komisaris PT Wika Beton. Dia sudah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudrajad Dimyati.

Terakhir, dia dipanggil oleh KPK pada 17 Januari 2023 lalu dan dikabarkan menghadiri agenda pemeriksaan dengan tim penyidik KPK tersebut.

Sejauh ini, nama-nama tersangka yang telah diumumkan KPK kepada publik dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung berjumlah 13 orang. Dua diantara 13 orang tersebut merupakan hakim agung Sudrajad Dimyati dan juga Gazalba Saleh.

Kasus tersebut bermula dari kisruh internal Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Konflik internal di KSP Intidana tersebut pun berakhir di meja hijau.

Heryanto Tanaka selaku anggota Intidana memperkarakan pengurus koperasi Budiman Gandi Suparman atas dugaan pemalsuan.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang memvonis bebas Budiman Gandi Suparman dari tuntutan perdata maupun pidana.

Tidak puas, Heryanto Tanaka sebagai penggugat kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, Heryanto meminta kepada tim kuasa hukumnya agar perkara tersebut bisa jatuh vonis pidana dan perdata kepada Budiman Gandi.

Sudrajat Dimyati selaku hakim agung yang mengabulkan kasasi perdata, diduga oleh KPK telah menerima Rp 850 juta. Kini ia telah ditahan oleh di Rutan KPK Kavling C1. **

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim menyatakan akan melacak keberadaan buronan KPK, Harun Masiku.

“Saya baru hari pertama menjabat. Saya akan mempelajari, nanti saya cek kemungkinannya seperti apa,” kata Silmy di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Selain itu, Silmy juga menyoroti soal izin perlintasan internasional yang mulai melonggar. Hal itu menurutnya imbas dari melandainya angka penyebaran virus COVID-19 sehingga izin berpergian lintas negara menjadi lebih mudah.

Karena itu, Silmy pun akan meningkatkan lagi pelayanan imigrasi. Sebab, imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi setiap orang yang melakukan perjalanan keluar dan masuk ke Indonesia.

“Oleh karena itu kewaspadaan dalam penegakan hukum keimigrasian dan pelayanan terbaik keimigrasian harus kita tingkatkan lagi,” tuturnya.

Polri Ikut Lacak Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.

Polri mengatakan, Bareskrim dan Divisi Hubinter terus berkoordinasi dengan KPK untuk melacak jejak Harun Masiku.

“Polri terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencari Harun Masiku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/11/2022).

Namun, Dedi tidak menyebut bentuk koordinasi yang dilakukan, termasuk ketika ditanya penyisiran lokasi yang diduga tempat singgah Harun Masiku. Dia hanya mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Divisi Hubinter diturunkan dalam pencarian politisi PDIP tersebut.

“Direktorat Tipikor Bareskrim terus berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama Divisi Hubinter,” ujarnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Riezky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun Masiku dan Wahyu, dua nama lainnya adalah Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai pihak swasta.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 20 Januari 2020. “Sudah DPO,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Harun Masiku juga telah masuk red notice Interpol. Namun hingga kini keberadaannya masih misterius keberadaannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim, ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Penunjukan Silmy berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budi Revianto mengatakan, penunjukan Silmy Karim telah melalui proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahap.

“Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial, dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga wawancara oleh tim pansel,” kata Andap dalam keterangannya, kemarin.

Andap memaparkan, penilakan dilakukan oleh pansel yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti dari internal Kemenkum HAM, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dia menyebut, Simly Karim menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan pansel kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

Selanjutnya, Yasonna mengajukan nama-nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilaian Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.

Andap menekankan, dengan terpilihnya Dirjen Imigrasi yang baru, maka Imigrasi akan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal,” tuturnya.

Adapun langkah selanjutnya Kemenkum HAM akan menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirjen Imigrasi.

Seleksi terbuka Dirjen Imigrasi dibuka sejak 27 Juli 2022 lalu. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, dan Polri, serta kategori non-PNS. Dalam hal ini, Silmy Karim mengikuti seleksi dari kategori non-PNS.

Keikutsertaan non-PNS dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap.

Eranasional.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan tidak ada masalah keimigrasian dalam perkara yang menimpa Ustaz Abdul Somad (UAS) di Singapura.

“Tidak ada masalah dalam paspor mereka bertujuh, dari Imigrasi Indonesia sudah sesuai ketentuan,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Noer Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/5).

Terkait alasan otoritas imigrasi Singapura menolak UAS bersama enam orang lainnya sepenuhnya merupakan kewenangan dari Singapura. Imigrasi Indonesia tidak bisa mengintervensi, kata dia. ’’Penolakan masuk kepada warga negara asing (WNA) oleh otoritas imigrasi suatu negara merupakan hal yang lazim dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara tersebut,’’ ujar dia.

Ia mengatakan, pada Senin (16/5) petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan International Batam Center memeriksa kedatangan tujuh orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditolak masuk Singapura.

Ketujuh WNI tersebut berinisial ASB, SN, HN, FA, AMA, SQA dan SAM. Salah satu di antaranya diketahui pendakwah asal Indonesia. Mereka tiba pukul 18.10 WIB dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura menggunakan Kapal Majestic Pride.

Diketahui, UAS bersama rombongan ditolak masuk oleh Otoritas Imigrasi dan Pemeriksaan Singapura (ICA) dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk berkunjung ke negara itu. Ketujuh orang tersebut langsung kembali ke Indonesia pada kesempatan pertama dan tiba di TPI Batam Center pukul 18.10 WIB.

Terpisah, UAS sendiri melalui akun media sosialnya menulis dideportasi oleh pihak Imigrasi Singapura. Sebelum dideportasi, UAS ditempatkan di sebuah ruangan berukuran 1×2 meter. (*)