Hal itu disampaikan Menteri Imipas Jenderal (Purn) Agus Andrianto kepada wartawan usai pelepasan bantuan logistik untuk para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Sudah kita copot. Nanti kalau sudah kita catatkan, supaya tidak dikasih jabatan lagi ke depan,” ujar Agus di kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).

Adapun Chandra dinonaktifkan dari jabatannya usai diduga memaksa narapidana (napi) muslim memakan daging anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Chandra akhirnya menjalani sidang kode etik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jakarta.

“Terduga berinisial CS telah hadir dan menjalani pemeriksaan di hadapan Majelis Sidang. Semua tahapan kami laksanakan sesuai prosedur agar penanganannya benar-benar objektif,” ujar Ketua Majelis, Y Waskito seperti dilihat dari laman Ditjenpas, Rabu (3/12).

Waskito menegaskan Ditjenpas siap mengambil langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Dia memastikan kasus dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani secara objektif.

“Sidang kode etik ini kami gelar untuk menguji secara menyeluruh setiap informasi yang masuk dan memastikan penilaiannya dilakukan secara fair dan sesuai aturan,” tandas dia

Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Ditjen Pas ) mengungkapkan berbagai cara masuknya telepon seluler (Ponsel) atau handphone (HP) ke dalam lembaga pemasyarakatan ( Lapas ) hingga ke tangan warga binaan. Petugas Lapas diklaim tidak mengetahui prosesnya.

“Penggunaan HP tak ada sebenarnya, jadi begini, kami melakukan penggeledahan kamar setiap hari, tapi kami kan mengawasi banyak orang, terkadang dalam tanda petik yah, ada yang dia menyelundupkan, ada yang melempar, ada yang, banyak kan melihat kondisi sekarang,” kata Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS, Abdul Aris di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (11/9/2021).

Hal tersebut dikatakannya menjawab dugaan penggunaan handphone di Lapas Kelas I Tangerang yang mengalami kebakaran. “Ada yang menyelundupkan lewat makanan, banyak cara, di dalam kantong beras,” ujarnya.

Padahal, kata Abdul, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada warga binaan yang ketahuan menggunakan HP di Lapas. “Sanksinya dia haknya tak dapat, keluarga binaan, remisi, asimilasi grasi karena pelanggaran,” ucapnya.

Diketahui, kebakaran hebat melanda Lapas Kelas I Tangerang sekira pukul 01.50 WIB, Rabu 8 September 2021. Sebanyak 44 orang menjadi korban tewas akibat kebakaran tersebut. Sementara, 81 orang mengalami luka-luka, diantaranya 73 luka ringan dan delapan luka berat.

Pihak terkait memutuskan bahwa, 41 jenazah yang tewas dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak RS pun mendirikan posko Ante Mortem, agar pihak keluarga bisa memberikan data guna mempercepat proses pencocokan identitas.

Amuk si jago merah sendiri muncul lantaran diduga terjadinya korsleting listrik. Lapas Kelas I Tangerang berisikan 2.072 orang. Lokasi yang terbakar berada di Blok C yang dihuni oleh 122 orang.

Tangerang- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga mengunjungi korban musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9) siang.

Pada kesempatan tersebut, Menkumham menyerahkan santunan kepada keluarga tiga korban yang baru saja meninggal yaitu Adam Maulana, Thimoty Jaya, dan Hadiyanto. Ketiganya meninggal setelah dirawat karena mengalami luka bakar di atas 60%.

Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar Rp30 juta. Santunan untuk korban Adam Maulana diterima oleh Dadang (kakak korban), untuk korban Thimoty Jaya diterima Endru Jonathan (kakak korban), dan untuk korban Hadiyanto diterima oleh Dasri (istri korban). Menkumham juga memastikan biaya pemulasaran hingga pemakaman korban akan ditanggung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna menambahkan, kedatangannya juga bertujuan untuk memberikan dukungan moril bagi para korban dan keluarga korban.

“Saya datang untuk melihat korban yang dirawat. Saya melihat baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU,” tutur Menkumham.

Menurutnya, korban yang dirawat saat ini dalam kondisi beragam. Ada yang dalam kondisi baik, terluka cukup parah, dan terluka parah. Banyak pula yang masih mengalami trauma.

“Tadi saya sempat berbincang-bincang, ada yang masih trauma dengan kondisi yang terjadi, masih terbayangkan kejadian kebakaran. Ini memang kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Menkumham.

Oleh karena itu, menurut Menkumham, pihaknya tidak hanya fokus pada pemulihan kesehatan fisik para korban, tetapi juga kesehatan mental melalui penanganan dampak trauma (trauma healing).

“Kita berdoa agar korban diberi kesembuhan di masa-masa kritis ini. Kita doakan yang sedang sakit sembuh kembali,” ujarnya.

Terkait dugaan pada peristiwa kebakaran ini, Menkumham menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu penyelidikan pihak kepolisian.

“Untuk saat ini, kami masih berkonsentrasi untuk penyelesaian beberapa puluh orang ini harus ditempatkan di mana. Setiap saat memantau perkembangan yang ada, termasuk INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) para korban meninggal dunia,” jelasnya.

Total 44 Korban Meninggal Dunia

Sementara itu, Dirjenpas mengatakan, dengan penambahan tiga korban meninggal dunia maka total terdapat 44 korban meninggal dalam musibah kebakaran ini. Iapun menyebut pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi seluruh korban dan keluarga korban.

“Korban-korban ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini yang sedang kita siapkan pemulangan dan pemakamannya,” tutur Dirjenpas.

Jakarta – Kebakaran dahsyat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang dini hari membawa duka sangat mendalam. Sebanyak 41 narapidana dinyatakan tewas serta 80-an napi diketahui mengalami luka berat dan ringan. Parlemen sampaikan duka cita.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Rudy Masud mengaku sangat prihatin dan menyampaikan berduka mendalam atas insiden terburuk di Indonesia yang pernah terjadi di dalam Lapas tersebut. Ia meminta segera dilakukan investigasi secara menyeluruh.

“Sangat memprihatinkan, kebakaran di Lapas Tangerang dini hari tadi. Secara pribadi saya sampaikan duka cita bagi keluarga napi yang meninggal. Insiden ini adalah yang terburuk yang pernah terjadi di Lapas. Harus dilakukan investigasi agar terbuka fakta yang sebenarnya,” papar Rudy Masud kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/9).

Politisi muda dari Kalimantan Timur ini juga merespon baik atas inisiatif Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang sigap membentuk tim investigasi atas insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang tersebut yang dimpin langsung oleh Dirjen PAS.

“Kita apresiasi kesigapan Pak Menkumham yang langsung membentuk tim investigasi. Ini penting, agar bisa dibeberkan fakta yang nantinya bisa disampaikan kepada publik secara terbuka,” tandas Rudy Masud.

Harum, demikian Rudy Masud akrab disapa, menambahkan bahwa kejadian tragis di Lapas Tangerang tersebut harus dijadikan catatan khusus bagi seluruh Lapas di Indonesia dalam pengamanan dan keamanan internal. Jangan sampai, hal itu terulang kembali dan memakan korban para napi di dalam tahanan.

“Harapan saya, semoga kasus tragis ini bisa cepat diselesaikan dan harus menjadi pelajaran kita, khususnya seluruh Lapas di Indonesia. Dirjen PAS Kemenkumham harus melakukan audit internal Lapas, untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi agar tidak terulang kembali insiden tersebut,” pungkas Rudy Masud.

JAKARTA- Kemerdekaan bangsa Indonesia dan rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tak terkecuali para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa pidana atau Remisi bagi WBP yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin dalam menjalani pembinaan serta memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hari ini, sebanyak 134.430 orang narapidana dan Anak yang tersebar di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia resmi memperoleh Remisi, bahkan 2.491 di antaranya langsung bebas. Hal ini diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, dalam Penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana dan Anak dalam rangka HUT Ke-76 RI, Selasa (17/8).

“Saya mengucapkan selamat atas Remisi tahun ini bagi seluruh WBP di Lapas, Rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Saya berpesan, tunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses, kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang,” ungkap Menkumham.

Pemberian Remisi, menurut Yasonna, bukan serta-merta bentuk kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, namun merupakan instrumen dan wahana normatif untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong motivasi diri WBP agar siap kembali ke lingkungan masyarakat secara tepat dan nyata. Kisah nyata WBP dan petugas saling mengisi dalam kegiatan pembinaan tersebut turut ditampilkan dalam tayangan “76 Jam Pemasyarakatan Maju Bersama Menuju 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia”.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggelorakan semangat kemerdekaan melalui 484 tayangan berdurasi total 76 jam yang ditayangkan nonstop secara langsung di kanal YouTube Humas Ditjenpas pada 10-16 Agustus 2021 lalu. Semangat perjuangan Pemasyarakatan dalam tayangan ini pun menuai apresiasi Menkumham dan seluruh jajarannya.

Senada, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut mengikuti kegiatan dari Lapas Kelas I Semarang, memberikan apresiasinya baik untuk WBP maupun para petugas Pemasyarakatan. “Kita tahu tugas ini tidak ringan, tapi semangat Bapak/Ibu luar biasa,” tuturnya.

Ganjar sedikit kilas balik dan menceritakan pengalamannya bertemu eks narapidana teroris, Jack Harun, yang dulu biasanya meracik bom kini meracik dan berjualan soto sebagai sumber penghidupannya.

“Setiap orang pasti punya masa lalu, tapi sekelam apapun masa lalumu jangan pernah jadi penentu masa depanmu, apa yang kita tanamkan sekarang akan menjadi apa yang kita petik di kemudian hari,” pesan orang nomor satu di Jawa Tengah ini.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, menerangkan tujuan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana dan Anak agar dapat berperan aktif dan positif di tengah masyarakat. Untuk mewujudkannya, terus dilaksanakan proses pembinaan dan pembimbingan yang harus dijalani dengan baik dan sungguh-sungguh.

“Bagi mereka yang telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dengan baik, maka diberikan reward berupa pengurangan masa pidana atau Remisi,” ujar Reynhard.

Dalam momen ini pula, Menkumham meresmikan groundbreaking pembangunan Lapas di Nusakambangan. Hal ini merupakan atensi Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kondisi kelebihan penghuni di Lapas/Rutan.

“Kegiatan ini bukan hanya sebuah acara seremonial saja, melainkan pada momen ini, kami meyakini bahwa penyediaan infrastruktur Lapas merupakan sebuah program prioritas yang dapat mendukung keberhasilan penegakan hukum dan profesional,” terang Yasonna.

Demi mengurai persoalan overcrowding, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjenpas secara resmi membangun tiga Lapas di Pulau Nusakambangan, dua di antaranya merupakan Lapas Super Maximum Security.

Ketiganya adalah Lapas Kelas IIA Ngasem Nusakambangan yang diperuntukkan bagi narapidana risiko tinggi kasus terorisme, Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan bagi narapidana risiko tinggi bandar narkoba, dan Lapas Kelas IIA Nirbaya Nusakambangan yang merupakan Lapas Minimum Security bagi narapidana Asimilasi.

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan serentak dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia secara virtual. Dengan menghadirkan pemimpin daerah dan stakeholder di masing-masing tempat, surat keputusan diberikan secara simbolis kepada narapidana penerima Remisi tanpa melalaikan penerapan protokol kesehatan yang disiplin.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) memberikan remisi kepada 1.020 anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada Jumat (23/7/2021). Pemberian remisi tersebut demi mengedepankan masa depan anak-anak.

“Bagaimanapun mereka adalah masa depan bangsa yang harus kita lindungi. Pemberian remisi adalah upaya kami mempercepat proses integrasi Anak dan mengurangi beban psikologi selama hidup di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” kata Dirjenpas, Reynhard Silitonga dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Dari data tersebut, sebanyak 1.001 anak menerima remisi golongan I atau pengurangan sebagian. Sementara 19 lainnya, mendapatkan remisi golongan II atau dinyatakan langsung bebas. Dari 1.001 anak penerima remisi golongan I, sebanyak 751 di antaranya mendapat remisi satu bulan, 129 anak mendapat remisi dua bulan, dan 116 anak mendapat remisi tiga bulan, serta lima lainnya mendapat remisi lima bulan. Kemudian, untuk 19 anak penerima remisi golongan II, 16 diantaranya mendapat remisi satu bulan, dan tiga lainnya mendapat remisi tiga bulan. Para anak penerima remisi Hari Anak Nasional tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjenpas, Kanwil Kemkumham Sumatera Selatan dan Jawa Barat menyumbang penerima remisi terbanyak sejumlah 70 anak per wilayah. Kemudian, Kanwil Kemkumham Riau dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 66 anak serta Kanwil Kemkumham Lampung sebanyak 65 anak.

“Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih semangat. Meskipun mereka terbatas kemerdekaannya di dalam LPKA, mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak,” jelas Reynhard.

Reynhard berpesan kepada anak-anak di seluruh LPKA, khususnya penerima remisi golongan II yang langsung bebas untuk tetap semangat meraih cita-cita dan menjadi manusia mandiri setelah kembali ke masyarakat. Saat ini, terdapat 1.864 anak yang tersebar di LPKA, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia.

Jakarta- Menteri Hukum dah Ham RI (Menkumham), Yasona H Laoly memberikan hewan kurban berupa sapi kepada Lembaga Pemasyarakatan Salemba, yang bertepat di hari Raya Idul Adha. Adapun penyerahan hewan kurban di wakili oleh Staff Khusus Menteri Hukum dan Ham RI, Ian P Siagian berserta Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Brigjen Reinhard Silitonga, kemudian diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Yosafat Rizanto di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (20/7/2021) kemarin.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha dilapas Salemba dengan diikuti oleh pejabat struktural dan beberapa petugas lapas, dimana wargabinaannya melaksanakan Sholat Idul Adha didalam bloknya masing-masing, pelaksanaan ini tetap menjaga protokal kesehatan dan menjaga jarak .

“Kami mendapatkan sapi salah satunya dari Menteri Hukum dan Ham RI Bapak Yasona H Laoly yang langsung diserahkan oleh Bapak Staf Khusus Menteri Hukum dan Ham RI yaitu Ian P Siagian beserta Bapak Dirjenpas yaitu Brigjen Reinhard Silitonga, beliau menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga lapas salemba tetap aman dan terkendali,” ujar Kalapas Salemba Yos saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Rabu (21/7)

Lanjut dikatakannya, dan juga mohon maaf atas masa pandemi covid 19 ini yang harus tetap menjaga jarak dan menggunakan masker dan sebagainya.

“Serta beliau berharap semoga kurban yang diberikan oleh Bapak Menteri dapat bermanfaat dan berguna bagi lapas salemba karena kita harus saling berbagi sesama kita” beber Kalapas Yos

Selanjutnya dilaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 33 hewan kurban dengan rincian sebagai berikut, Sapi 7 ekor,
Kambing 26 ekor.

Jakarta – Satuan Kerja di Lingkungaan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan vaksinasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lansia di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara. Vaksinasi ini dilakukan di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang melibatkan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Jatinegara dalam penyediaan vaksin. Proses vaksinasi ini tetap dilakukan dengan standar keamanan. Dikawal oleh regu pengamanan untuk mengawal seluruh WBP dalam menjalani vaksinasi dengan menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan.

Kegiatan ini secara simbolik dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih didampingi oleh Kepala Rumah Sakit Pengayoman, Dr. Ummu Salamah serta diikuti oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara terkait.

Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun meninjau secara langsung proses vaksinasi WBP lansia yang merupakan bentuk upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pemberian vaksinasi COVID-19 yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan dan menjamin perawatan kesehatan WBP sebagai salah satu fungsi Divisi Pemasyarakatan.

Kakanwil menghimbau kepada seluruh jajaran pegawai dan khususnya WBP lansia, walaupun sudah mengikuti vaksinasi bukan berarti suah terbebas dari Covid-19, tetap harus menjaga prokes agar selalu melindungi diri sendiri, keluarga dan sanak saudara tertular dari virus COVID-19.

“Pada kegiatan ini target vaksinasi yang pertama adalah ±141 WBP lansia sebagai salah satu kelompok prioritas vaksinasi COVID-19. Lansia menjadi kelompok prioritas dikarenakan tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap penularan COVID-19,” ujar Kakanwilkumham DKI dalam sambutan di Kanwilkumham DKI, Cawang Kamis (29/4/2021)

Lanjut ia mengatakan RSU Pengayoman Cipinang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi didasari pada pasal 16 (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah rumah sakit milik pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Berdasarkan pasal 17 (2), fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 harus bekerjasama/berkoordinasi dengan puskesmas dan/atau dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota,” tukasnya