Jakarta – Pemberlakuan tes cepat reaksi berantai polimerase (real time polymerase chain reaction/RT-PCR) pada penumpang pesawat dikarenakan mereka lebih berisiko tertular COVID-19 saat di dalam kabin kata pejabat Kementerian Kesehatan RI.

“Dasar pemerintah menggunakan RT-PCR sebagai syarat perjalanan udara itu bahwa kenyataan penumpang pesawat banyak. Hampir semua maskapai mengoperasionalkan pesawat dengan kapasitas lebih dari 90 persen,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof Abdul Kadir dalam konferensi pers yang diikuti dari kanal YouTube Kemenkes RI, Rabu sore.

Abdul mengatakan upaya menjaga jarak di dalam kabin pesawat lebih sulit diterapkan daripada moda transportasi darat dan laut. Sehingga untuk menjamin pelaku perjalanan pesawat bersih dari potensi penularan COVID-19, maka diberlakukan tes RT-PCR.

“Itu tanggung jawab pemerintah dan swasta untuk menekan penularan. Tanpa PCR penumpang pesawat berisiko tertular makanya mereka harus dikarantina,” katanya.

Abdul menambahkan Kemenkes RI terus berupaya menambah ketersediaan fasilitas laboratorium di berbagai daerah untuk mendukung pelacakan kasus COVID-19 melalui RT-PCR.

“Usaha pemerintah penuhi kebutuhan laboratorium di daerah sudah disiapkan 1.000 unit laboratorium PCR yang tersedia,” katanya.

Namun Kemenkes terus mengidentifikasi daerah mana lagi yang sampai sekarang belum memiliki mesin RT-PCR. “Kita akan dorong mesin RT-PCR di daerah tersebut,” katanya.

Jakarta- Kementerian Kesehatan kembali melakukan evaluasi mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, mengatakan evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp.300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/10).

Batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, dan mulai berlaku hari ini, Rabu (27/10).

Prof Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.

“Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR,”sambungnya

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan Batas Tarif Tertinggi untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

“Bilamana ada Lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional,”pungkasnya