Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, tengah menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang jelas tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan secara daring dan luring bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah ini dipastikan sebagai dasar untuk mengelola atau menggunakan tanah secara baik. Dalam pengertian ini, penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Tentunya kalau ini dilakukan secara baik maka produktivitas pengelolaan tanah itu juga terbaik, pada akhirnya bisa memakmurkan rakyat,” ujar Andi Tenrisau.

Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca Penatagunaan Tanah disusun secara berurutan antara lain untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan atau tempat-tempat ibadah; pusat-pusat kegiatan masyarakat termasuk sosial budaya; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.

“Dengan melihat hal tersebut, maka jelas kegiatan ini sangat penting bahkan sangat strategis karena bersentuhan untuk kepentingan masyarakat banyak dan amanat UUD 1945,” tuturnya.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, khususnya sektor perkebunan, harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan.

Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan terakhir berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah kita harus wujudkan.

“Dengan cara itu, kemudian harapannya semua kegiatan penyediaan tanah bisa diakomodir di semua sektor,” tegas Andi Tenrisau.

“Dengan adanya data Neraca Penatagunaan Tanah ini, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan tanah. Kita tahu sekarang bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, kita diwajibkan untuk mengarahkan ke arah mana suatu bidang tanah itu digunakan. Ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kemudian di dalamnya ada aspek pertimbangan teknis pertanahan. Nah, di situlah pentingnya data ini kita pakai. Bukan saja untuk pengarahan dalam menggunakan tanah, tetapi semua sektor memerlukan data ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, output yang diharapkan ialah adanya update penggunaan tanah perkebunan berdasarkan komoditas unggulan provinsi, update gambaran umum penguasaan/pemilikan tanah atas penggunaan tanah perkebunan, kesesuaian penggunaan tanah perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR), serta ketersediaan tanah untuk kegiatan/investasi sektor perkebunan,” jelasnya.

Jakarta – Perwujudan tujuan besar Reforma Agraria terus dimaksimalkan pemerintah. Salah satunya melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Pedoman yang disusun berupa tata cara pelaksanaan program Reforma Agraria melalui Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengingatkan bahwa sebagai pedoman tentunya harus disusun sesuai dengan arah kebijakan, hukum positif, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia mengatakan harus diingat juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani ketika menyusun pedoman pelaksanaan Reforma Agraria.

“Pertama prinsip nasionalisme atau kebangsaan. Kemudian yang lain adalah prinsip adanya ketentuan tentang landreform, ada juga prinsip pengakuan terhadap hak ulayat, prinsip perencanaan terkait pengelolaan sumber daya agraria, termasuk bagaimana fungsi sosialnya diterjemahkan,” kata Andi Tenrisau saat membuka kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Hotel Redtop, Jakarta, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat dua hal pokok dalam kegiatan utama Reforma Agraria, yakni penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses. Namun demikian, Andi Tenrisau melihat bahwa di dalam pelaksanaan Reforma Agraria, perlu dikembangkan juga dengan penataan penggunaan tanah.

“Ketika kita melakukan pengaturan kembali, kita juga harus melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah, jadi memang hal ini tidak bisa dipisahkan. Tanah yang dimiliki itu harus digunakan secara baik, yang artinya efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna,” jelasnya.

Penataan penggunaan tanah, menurut Dirjen Penataan Agraria penting untuk diwujudkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria ke depan. Jadi, semua unsur-unsur yang menjadi faktor bagaimana menggunakan tanah dengan baik itu menjadi bagian daripada penataan penggunaan tanah.

“Maksudnya bagaimana menggunakan sesuai dengan tata ruangnya, sesuai dengan arah penggunaan tanah, bagaimana kemampuan tanahnya bisa meliputi tinggi, lereng, drainase, kedalaman, dan lainnya. Ini penting menjadi bagian yang harus kita wujudkan dalam pedoman ini sehingga ketika kita melakukan penataan aset dan akses dapat menjadi lebih baik hasilnya,” ujar Andi Tenrisau.

Dalam hal penataan akses, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa objek dari penataan akses, yaitu kegiatan pemberdayaan tanah adalah tanah yang basisnya penguasaan pemilikan tanah. Ia melanjutkan, objek dari pemberdayaan masyarakat itu ada beberapa macam dan inilah yang menjadi parameter untuk mengatur objek yang harus dilakukan sentuhan pemberdayaan tanah.

“Oleh karena itu, secara linier pun kita harus berikan sentuhan pemberdayaan tanah ke semua objek TORA, termasuk juga PTSL dan tanah yang dikuasai badan hukum,” ucap Andi Tenrisau.

Hadir sebagai penanggap, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni. Dalam tanggapannya ia mengatakan, dalam melakukan penataan akses yang meliputi pemetaan krusial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, fasilitas akses permodalan, pemasaran, dan penyediaan infrastruktur mendukung, perlu peran pemerintah daerah.

“Isu dalam pelaksanaan Reforma Agraria di daerah itu perlu peran Kepala Daerah. Jadi kolaborasi juga dibutuhkan dan harus lebih melibatkan pemda dari mulai penyusunan pedoman hingga pelaksanaannya,” ujar Hari Nur Cahya Murni.

Jakarta – Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan sesuai amanat Perpres tersebut, dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA guna membantu Tim Reforma Agraria Nasional menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Reforma Agraria.

“GTRA dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dengan anggota yang berasal dari berbagai sektor,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, melalui keterangan rilis di Jakarta, Senin (12/7/2021)

Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa fungsi GTRA adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi. Ia menambahkan bahwa tugas-tugas GTRA antara lain mengkoordinasikan integrasi penataan aset maupun akses serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria.

“Untuk GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan sebagai pelaksana hariannya adalah Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN,” kata Andi Tenrisau.

Selain melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Reforma Agraria, GTRA juga berperan dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa kendala maupun hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria adalah komunikasi antar lembaga pemerintah.

Melalui GTRA, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa penyelesaian konflik agraria akan menjadi lebih mudah karena tiap-tiap lembaga berada dalam wadah yang sama.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim GTRA aktif melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, melibatkan juga Civil Society Organization (CSO) dalam proses percepatan penyelesaian konflik agraria mulai dari inventarisasi konflik, penanganan dan penyelesaian konflik serta pelaksanaan redistribusi tanah.

“Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan kementerian/lembaga dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu juga memperkenalkan konsep distribusi manfaat selain konsep redistribusi tanah,” kata Andi Tenrisau.

Sebagai informasi, kegiatan rapat koordinasi GTRA sudah berjalan sejak tahun 2019, dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional. Rapat-rapat tersebut diikuti oleh gubernur, walikota/bupati, dinas-dinas terkait di daerah, serta perwakilan kementerian, selaku pemangku tanggung jawab pelaksanaan Reforma Agraria. Nantinya, sekitar bulan Oktober tahun 2021 ini akan dilaksanakan GTRA Summit.

Dirjen Andi Tenrisau menyebutkan bahwa kegiatan GTRA Summit merupakan inisiasi dari Kementerian ATR/BPN guna menciptakan revitalisasi GTRA untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“GTRA Summit ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dipilihnya lokasi tersebut selaras dengan tema yang diangkat yakni ‘Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal’ dan salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan, yang kita ketahui masih tertinggal dibanding daerah lainnya yang berciri daratan,” kata Andi Tenrisau