Denpasar – Dalam rangkaian sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Denpasar Bali, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah ingin berinteraksi dengan masyarakat sekaligus melihat langsung transformasi digital layanan pertanahan kepada masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Mardani Ali Sera melihat langsung loket pelayanan, mencoba mesin antrian, berdialog singkat dengan masyarakat hingga meninjau ruang arsip kantor pertanahan. Usai melakukan tinjauan, Mardani Ali Sera berkesempatan pula mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, I Ketut Gede Ary Sucaya, mengenai inovasi yang sedang berjalan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yakni Abian Kapas.

Usai melihat langsung, berinteraksi dengan pengguna layanan pertanahan dan juga mendengarkan penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mardani Ali Sera merasa puas dan mengapresiasi kerja keras kantor pertanahan ini. “Ini inovasi yang perlu dikembangkan di kantor pertanahan lainnya,” ujarnya di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).

Mardani Ali Sera juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan inovasi tetap memperhatikan aspek keamanan.

Ia meminta kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali maupun Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memastikan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan OTP (One Time Password) terhadap layanan Abian Kapas juga disinggung oleh Mardani Ali Sera. Menurutnya ini merupakan langkah keamanan yang cukup ampuh untuk menjaga keamanan data serta verifikasi terhadap pengguna.

“Yang jelas kita jangan pernah berhenti melakukan inovasi, kita ingin masyarakat puas, bukan lagi aduan-aduan yang didapat,” ujar Mardani Ali Sera.

Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan bahwa beberapa kantor pertanahan di Provinsi Bali sudah juga menerapkan inovasi dalam pelayanan. Ia juga menginginkan agar inovasi layanan Abian Kapas ini dapat diterapkan oleh kantor pertanahan lainnya. “Akan segera diterapkan untuk kantor-kantor pertanahan di Provinsi Bali,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera selain didampingi oleh Kakanwil BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya didampingi pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang, M. Shafik Ananta Inuman, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali Nursuliantoro, dan juga Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Sebagai informasi, Abian Kapas merupakan kependekan dari Aplikasi Bantuan Informasi Pelayanan Kantah Kota Denpasar. Dengan layanan ini masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengantri dan mengisi formulir pendaftaran secara manual.

Fitur antrian online pada aplikasi ini, memungkinkan masyarakat mendapatkan notifikasi pada telepon seluler yang nomornya telah didaftarkan apabila sudah dekat gilirannya untuk dilayani sehingga tidak perlu lama menunggu antrian di kantor pertanahan.

Selain itu dengan layanan e-form masyarakat pengguna layanan dapat terlebih dahulu mengisi formulir pelayanan pertanahan tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat pada era pandemi seperti ini, di mana pemerintah mengarahkan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Reporter: Agung Nugroho

Denpasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki beberapa program strategis, di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN memerlukan kerja sama masyarakat dan pemangku kepentingan agar program tersebut dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, program-program tersebut terus disosialisasikan, salah satunya dilaksanakan di Kota Denpasar.

“Dalam 5 tahun terakhir, transformasi program kerja Kementerian ATR/BPN sangat terasa, mulai dari target yang diberikan untuk PTSL,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), M. Shafik Ananta Inuman saat membuka Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Aston, Kota Denpasar, Jumat (25/06/2021).

Seperti diketahui, PTSL memiliki target setiap tahunnya. Pada tahun 2017, ditargetkan 5 juta bidang tanah, tahun 2018 sebesar 7 juta bidang tanah, dan tahun 2019 sebesar 9 juta bidang tanah terdaftar. Namun, target PTSL saat ini diturunkan karena difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Kegiatan strategis ini menjadi salah satu ikon bagi pemerintah dan dapat dilihat program PTSL ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata M. Shafik Ananta Inuman.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengutarakan bahwa selain melaksanakan PTSL, jajaran kantor pertanahan di Provinsi juga melaksanakan beberapa program strategis. Salah satunya pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.

“Pengadaan tanah yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Ini proses sudah memasuki tahap sosialisasi dan jika jadi di masa mendatang, akan membuat akses lebih cepat dan mengembangkan pariwisata di Bali bagian barat,” kata Kakanwil BPN Provinsi Bali.

Kakanwil BPN Provinsi Bali juga mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria juga berjalan di Provinsi Bali, yang saat ini sedang menggalakkan akses reform.

Rudi Rubijaya mengatakan bahwa di Kabupaten Badung saat ini sedang berjalan pemberdayaan masyarakat, yaitu kerajinan keris. Adanya kegiatan tersebut membuktikan bahwa program sertipikasi tanah masyarakat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi program strategis ini dianggap penting karena merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

“Karena sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui program pemerintah dan mengawal program tersebut,” kata Kepala Bagian PHAL.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri juga oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan sertipikat tanah kepada sepuluh orang masyarakat yang berasal dari Kota Depansar.

Reporter: Agung Nugroho