Hal ini disampaikan oleh Perintis Gunawan salah satu debitur Bank DKI yang menerima fasilitas kredit atas nama PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TPSI) dan kuasa hukumnya Cecep Suhardiman.

Perintis dan Cecep mengemukakan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud terjadi pada rentang waktu 2016-2019.

“Dugaan terjadinya korupsi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 itu berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK. Jadi, dugaan ini sangat berdasar,” kata Cecep dalam jumpa pers di bilangan Jl. Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Praktisi hukum perbankan itu juga mengemukakan beberapa data pengeluaran pihak Bank DKI yang dinilainya tidak wajar.

Cecep Gunawan selaku kuasa hukum dari PG mengungkapkan somasi ditujukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan perampasan aset tanah dan bangunan milik PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TPSI) yang berlokasi di Jalan Wijaya I No.7 13, RT 06/RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti baru terkait pengambilan aset dan kriminalisasi kepada kliennya.

Cecep mengatakan, Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena surat pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya membuktikan laporan pihak Bank DKI tak berdasar.

“Yang paling menjadi pertanyaan besar adalah di dalam penanganan perkara dalam kaitan PT Tucan (TPSI) ini ada pengeluaran biaya tidak wajar, yang dikeluarkan Bank DKI. Ini kita bisa lihat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK mulai tahun 2016, 2017, 2018, dan bahkan sampai sekarang juga ini pasti masih muncul,” ungkap Cecep kepada media di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Cecep menduga di Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (LHP BPK) dimaksud terindikasi adanya praktek korupsi pada Bank DKI.

Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta.

“Kami sampaikan melalui somasi kepada Direktur Utama PT Bank DKI Agus Haryoto Widodo dan Ade Nana Suryana untuk segera melakukan penyelesaian secara tuntas atas pengambilalihan aset tanah dan bangunan SHGB No. 916, luas 1.343 M2, terletak di Jalan Wijaya I No. 7 Jakarta,” ujar Cecep Suhardiman, kuasa hukum Perintis Gunawan.

Dia mengungkapkan, aset tanah dan bangunan itu diambil alih oleh Bank DKI memakai nama Delly Andrian. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pasalnya, nilai ambil alih dari debitur atas nama PT TPSI sebesar Rp55 miliar, lebih kecil dari nilai bukunya.

Dengan demikian, lanjut Cecep, patut diduga terjadi abuse of power dan perbuatan kriminalisasi.

Pengambilalihan aset (AYDA) tanah dan bangunan oleh Bank DKI (sebagai pembeli sementara), dengan kewajiban dalam satu tahun harus menjual kepada pihak lain, ternyata tidak dilaksanakan.

“Tanah dan bangunan tersebut saat ini dipakai untuk Learning Centre Bank DKI sehingga telah terjadi pelanggaran hukum yang merugikan klien kami, baik secara moril maupun materil,” tegasnya.

Bank DKI merupakan Bank Umum KBMI II yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) dan Perumda Pasar Jaya (0,02%).

Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak 11 April 1961.