Simon mengatakan ini adalah ujian besar bagi Pertamina. Dia berkata Pertamina akan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” kata Simon dalam jumpa pers di Jakarta, disiarkan kanal YouTube Pertamina, Senin (3/3/2025).

Simon mengatakan Pertamina sudah berdiri 67 tahun. Mereka selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di bidang energi untuk masyarakat Indonesia.

Meski begitu, dia mengakui ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia berjanji untuk terus membenahi Pertamina agar sesuai dengan keinginan rakyat.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galaila Karen Kardinah dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar majelis hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (24/6/2024).

“Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata majelis hakim.

“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” lanjut majelis hakim.

Hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Karen. Hal-hal memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa merugikan negara,” kata hakim.

Sementara itu, hal meringankan terdakwa adalah Karen mempunyai tanggung keluarga dan telah mengabdi ke PT Pertamina.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum.

Karen sebelumnya dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam perkara ini.

Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. Jika Karen tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama dua tahun,” kata jaksa.

Tim jaksa KPK mengatakan Karen terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Pasal ini mengatur mengenai kerugian negara.

Dalam surat dakwaan jaksa, Karen disebut merugikan keuangan negara sejumlah US$113 juta atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG tahun 2011-2021.

Karen diduga memperkaya diri sebesar Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. Ia disebut juga memperkaya korporasi yaitu Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar US$113.839.186.

Menurut hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 29 Desember 2023, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas. Karen disebut hanya memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis risiko.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 113 juta berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK),” ujar jaksa KPK dalam persidangan.

Pertamina diketahui melakukan pengadaan LNG bersama Corpus Christie Liquefaction. Jaksa KPK menyebut Karen melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan LNG tersebut bersama mantan Senior Vice President (SVP) Gas & Power Pertamina, Yenni Andayani serta mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto. Saat ini, hanya Karen yang baru dibawa ke persidangan.

“Status perkara sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Senin (12/2/2024).

Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan dakwaan kasus Karen nanti. Dalam kasus ini, tuduhan untuk mantan dirut Pertamina itu yakni merugikan keuangan negara sebesar USD113,8 juta.

Dalam dakwaan nanti, Karen bakal dituduh memperkaya diri sendiri dan perusahaan asal Texas, Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar USD113,8 juta. Uang yang masuk ke kantong mantan dirut PT Pertamina Persero itu diduga mencapai Rp1 miliar, dan USD104 ribu.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

JAKARTA, Eranasional.com – Usai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati diterpa isu pencopotan dirinya dari jabatannya. Sebagai pimpinan tertinggi di badan usaha milik negara atau BUMN bidang minyak dan gas bumi itu, Nicke diminta bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 19 orang tersebut.

Teranyar, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung soal pencopotan direksi Pertamina. Hal itu merupakan buntut dari kebakaran di sejumlah terminal BBM Pertamina yang terus berulang. Teranyar di Depo Pertamina Plampung pada Jumat malam, 3 Maret 2023.

“Saya sudah pernah copot direksi Pertamina. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi,” kata Erick saat ditemui di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Soal pencopotan juga disuarakan oleh pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia melihat kurangnya empati dari Pertamina atas kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina di Plumpang, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati harus mundur dari jabatannya.

“Atau Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) harus mencopot Dirut Pertamina. Karena 17 nyawa ini, saya kira ini tragedi kemanusiaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap 17 nyawa tadi? Ya saya kita Dirut Pertamina sebagai pucuk pimpinan dari Pertamina,” ujar Fahmy.

Dalam memimpin Pertamina, Nicke diketahui tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh jajaran dewan direksi serta diawasi oleh dewan komisaris yang diketuai oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebelum berkarir di Pertamina, Nicke pernah bekerja di Bank Duta cabang Bandung saat berusia 21 tahun. Kemudian masuk ke PT Rekayasa Industri, Mega Eltra, hingga PLN. Pada 2017, dia kemudian mengisi posisi Direktur Sumber Daya Manusia serta Pelaksana Tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Beberapa kali Nicke memperoleh sejumlah penghargaan, seperti Womens Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute dan peringkat ke-16 dari 50 gelar Most Powerful Women International oleh Majalah Fortune 2020. Total kekayaan Nicke yang dilaporkan kepada KPK sebesar Rp 75 miliar pada 2021.

Eranasional.com – Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengkritisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Direktur Pertamina. Surat Dewas sejak tanggal 1 April 2022, lalu yang sifatnya segera kepada Direktur Utama Pertamina terkait permintaan data dugaan gratifikasi salah satu komisioner KPK.

Azmi mengatakan, dengan tidaknya digubris oleh Dirut Pertamina, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dan peran Dewas KPK sudah tidak maksimal, kurang disegani.

“Sangat jelas dalam surat tersebut agar Dirut pertamina diminta untuk koperatif dengan menyerahkan data -data terkait pemesanan dan sumber pembayaran atas pembelian tiket motor GP maupun hotel atas nama Lili Pinta Ulli yang terinfokan telah disediakan PT Pertamina dalam kapasitasnya sebagai pimpinan KPK,” Kata Azmi melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional, Selasa (26/4).

Azmi menyebutkan. ini hal serius yang bisa jadi pintu masuk melihat peristiwa ini hubungan antara pemegang jabatan bisa jadi sangat berbahaya, karenanya perlu digali lebih detail ,penyebab dan kenapa Dirut Pertamina tidak mau menyerahkan data atas permintaan surat resmi Dewas KPK, apakah ada conflict of interest antara Dirut Pertamina dengan salah satu komisioner KPK, atau adakah yang saling dilindungi terkait urusan penyelenggaraan Pertamina yang menjadi pengawasan KPK.

Meskipun demikian, dosen fakultas hukum universitas trisakti sekaligus ketua asosiasi Pakar hukum pidana menegaskan.

“Mengingat fungsi Dewas menurut UU KPK antarlain Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan dapat Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, kesannya fungsi ini sudah tidak efektif karena terbukti dengan mudah surat Dewas KPK diabaikan oleh Dirut Pertamina.” ujar Azmi.

Dengan tidak menyerahkan data semakin dapat menunjukkan keraguan kepercayaan publik pada Dewas KPK, walaupun diketahui Dewas memiliki integritas dan kredebilitas yang baik namun faktanya tidak bertaji dalam memanggil pihak pihak yang berurusan dengan komisoner KPK.

“Ini sinyal yang bisa menjadi lebih buruk akan eksistensi Dewas KPK, seolah Dewas hanya menjadi lembaga aksesoris semata karena tidak ada upaya paksa, lembaga ini menjadi lembaga yang tidak disegani publik, dan ini harus menjadi perhatian dan evaluasi.” Tegas Azmi

Eranasional.com – Pemadaman salah satu di tanki yang berada di area Kilang Cilacap terus dilakukan Pertamina melalui offensive fire fighting pada hari ini, Minggu (15/11/2021).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati Nicke juga memantau pasokan BBM dan juga mekanisme pola suplai Regular, Alternative dan Emergency (RAE) yang juga terdata lewat sistem PICC.

“Saya pastikan pasokan energi untuk masyarakat tidak terkendala dan distribusi tetap berjalan lancar,” ujar dia, Minggu (15/11/2021).

Sementara itu Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional, Ifki Sukarya, mengatakan masyarakat sekitar yang sebelumnya sempat mengamankan diri di Aula Kelurahan Lomanis dan Masjid Baitul Munir Lomanis telah seluruhnya kembali ke rumah masing-masing.

“Kami mohon support serta doa seluruh masyarakat Indonesia, agar insiden ini dapat segera kami tangani secara tuntas,” tutup Ifki.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memonitor langsung penanganan insiden tersebut lewat Pertamina Integrated Command Center (PICC) di Gedung Graha Pertamina Jakarta.

PICC merupakan inovasi digitalisasi Pertamina dan menjadi pusat big data Pertamina yang berfungsi sebagai integrator dan memonitor seluruh aktivitas operasional secara real time.