Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap pemutusan kontrak sepihak ratusan guru honorer akibat kebijakan cleansing yang dilakukan sebelumnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemetaan dan penataan tenaga pengajar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Heru mengajak para guru honorer untuk mendaftar melalui mekanisme yang telah ditentukan sembari menunggu proses penerimaan.

Saat ini, 107 guru honorer tengah diverifikasi untuk mencari solusi terbaik.

“Untuk para guru honorer silakan nanti mendaftar melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Sambil menunggu proses penerimaan,” kata Heru Minggu 21 Juli 2024 dikutip dari Kompas TV.

Heru juga mengimbau agar kepala sekolah tidak lagi merekrut guru honorer secara mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan perekrutan tenaga pendidik diharapkan dilaksanakan secara berjenjang dan bertanggung jawab oleh Disdik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah tidak diizinkan mengangkat pegawai non-ASN dan kebutuhan pegawai hanya dipenuhi melalui seleksi penerimaan ASN, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Jika ada kebutuhan seharusnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, sehingga nanti dapat dilakukan perekrutan sesuai peta kebutuhan,” ucap Heru.

Sementara itu Budi Awaluddin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, sejak 2017 banyak kepala sekolah yang merekrut guru honorer secara mandiri, yang beberapa di antaranya menerima honor di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Oleh karena itu, verifikasi dan identifikasi data guru honorer dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah melalui mekanisme yang lebih terukur.

“Penataan kembali data tenaga pendidik dilakukan untuk memverifikasi dan identifikasi data guru honorer sesuai kebutuhan sekolah melalui mekanisme yang lebih terukur dan terarah,” ujar Budi dikutip dari Kompas. []

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Puwosusilo mengatakan ada beberapa hal yang membuat KJP seorang siswa dicabutnya, salah satunya karena melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

“Ada juga siswa penerima bantuan sosial KJP Plus yang telah lulus dan berpindah sekolah ke daerah lain di luar DKI Jakarta,” kata Puwosusilo, kemarin.

Puwosusilo menyatakan, Disdik DKI Jakarta mencatat pelanggaran-pelanggaran sehingga seorang siswa kehilangan haknya mendapatkan KJP.

Berikut daftar berbagai pelanggaran atau penyebab siswa di Jakarta dicabut KJP Plus-nya:

– Melakukan tindakan asusila 3 orang

– Berkelahi 1 orang

– Berkendara membawa senjata tajam 7 orang

– Lulus sekolah 5 orang

– Melakukan bullying atau tindak perundungan 27 orang

– Mencuri: 5 orang

– Menggadaikan ATM KJP Plus 79 orang

– Mengundurkan diri dari KJP atau menikah 39 orang

– Meninggal dunia 3 orang

– Menolak menerima KJP Plus 1 orang

– Merokok 103 orang

– Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba 8 orang

– Orang tua berstatus ASN (PNS/PPPK) 10 orang

– Pindah sekolah 11 orang

– Sudah bekerja 8 orang

– Tawuran 163 orang

– Melakukan tindak pidana lain 1 orang

– Bolos sekolah 18 orang.

Tanggapan DPRD DKI Jakarta

Menanggapi h itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan penting bagi Disdik DKI Jakarta memiliki data penyebab para siswa dicoret dari daftar penerima bantuan sosial KJP Plus.

Dengan begitu, Disdik DKI mengetahui secara pasti setiap permasalahan yang dialami para siswa.

“Harapannya, supaya Disdik bisa melihat secara konkret apa sih problematika yang ada di bawah yang menyebabkan ratusan KJP dicabut,” ujar Iman Satria, Sabtu, 6 Januari 2024.

Dengan begitu, lanjut Iman, jumlah siswa yang dicoret dari daftar penerima KJP Plus karena melanggar aturan bisa terus ditekan.

“Kita sama-sama harus menjaga dan mendidik anak bangsa supaya yang mendapatkan kesempatan memiliki KJP Plus dan lain-lain itu bisa benar-benar bermanfaat dan berguna,” ujarnya. (*)

SE ini diterbitkan merespon kejadian beberapa waktu lalu di salah satu Sekolah Dasar ( SD) di Johar Baru, Jakarta Pusat, yang memulangkan anak didiknya di jam belajar karena guru-guru rapat.

“Ya, saya buat edaran hari ke sekolah-sekolah agar menjalani dan melayani KBM sesuai kalender pendidikan, sesuai ketentuan yang ada. SD masuk jam berapa, SMP masuk jam berapa,” kata Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Selasa, 28 November 2023.

Dia menegaskan, sekolah tidak boleh mengurangi jam belajar siswa. Dengan begitu, rapat hanya boleh dilakukan setelah jam belajar selesai.

“Tidak boleh mengurangi atau mengganggu jam efektif sekolah. Jika ada kegiatan selain belajar mengajar, misalnya rapat, harus dilaksanakan setelah itu,” tuturnya.

Susilo memberitahu, apabila ada kondisi yang tidak memungkinkan diadakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka harus ada izin dari sejumlah pihak, seperti pengawas hingga Suku Dinas Pendidikan.

Kepergok Pj Gubernur DKI

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang sedang melakukan peninjauan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023 pagi mendapati sejumlah siswa pulang sekolah pada pukul 08.30 WIB.

Anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera memanggil kepala sekolah SDN tersebut untuk dimintai klarifikasi.

“Apakah kepala sekolah yang bersangkutan mengetahui persoalan ini? Sedang dicek oleh Dinas Pendidikan persoalan ini. Kita lihat saja hasilnya nanti,” kata Ima, Senin, 27 November 2023.

Ima menyebut, semestinya guru honorer tersebut menerima gaji Rp9 juta berdasarkan bukti kuitansi atau slip tanda terima gaji. Namun, kenyataannya guru tersebut hanya menerima Rp300.000 per bulan.

“Ada buktinya Rp9 juta. Dia sempat foto,” ujar ima.

Jika terbukti mengetahui pemotongan gaji guru atau bahkan terlibat, Ima meminta Disdik DKI mencopot kepala sekolah tersebut. Bisa jadi, pemotongan gaji dilakukan tidak hanya pada satu guru hororer saja.

“Dari Disdik akan menelusuri itu dulu, jadi jadi kasih waktu. Kalau memang terbukti salah, saya merekomendasikan diganti saja kepala sekolah itu, dipecat,” tegasnya.

“Saya pegang data beberapa guru yang dipotong gajinya. Tapi kita tunggu saja dari Dinas Pendidikan,” sambungnya.

Ima mewanti-wanti agar Dinas Pendidikan DKI tidak melindungi kepala sekolah-sekolah yang bermasalah.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) mengadu ke anggota Komisi E Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Forgupaki menyampaikan masalah yang dihadapi guru-guru honorer pendidikan agama Kristen yang mendapatkan gaji sangat rendah. (*)

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak.

“Ini sangat memprihatinkan, seorang guru yang sudah bekerja sekian tahun menerima gaji Rp300.000 setiap bulannya,” kata Johnny, Sabtu, 25 November 2023.

Lebih mengejutkan lagi, setiap kali akan mengambil gajinya, guru honorer itu harus menandatangani kuitansi yang nominalnya Rp9.283.078.

“Tanda tangan honor setiap bulan nominalnya Rp9.283.078, tapi yang diterimanya Rp300.000. Kok bisa begini,” ungkapnya.

Dia pun mempertanyakan kenapa guru honorer tersebut menerima gajinya tidak sesuai dengan nominal yang tertera di kuitansi, bahkan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Johnny dengan tegas meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi permasalah ini dan mencari tahu penyebab kenapa honor guru honorer tersebut dipotong sangat besar sekali.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran. Temuan ini didapat setelah dilakukan verifikasi ulang Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Plt Kadisdik DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan berdasarkan data yang telah diterima pihaknya, jumlah penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun.

“Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 dinyatakan tidak layak,” ungkap Purwosusilo, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Adapun alasan dinyatakan tidak layak rinciannya yaitu 36 orang dinyatakan blank, 22.024 tidak diketahui alamatnya,  1.219 merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 21.462 orang berasal dari keluarga yang memiliki mobil, dan 1.244 orang berasal dari keluarga yang memiliki NJOP di atas Rp1 miliar.

“Selain itu, 16.371 orang berasal dari keluarga mampu, 406 sudah meninggal dunia, 11.867 pindah ke luar Jakarta, 682 orang datanya tidak sepadan dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan 6 penerima tidak dibahas di Musyawarah Kelurahan (Muskel),” paparnya.

Lanjut Purwosusilo, di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari 2022 dan per November 2022 di atas, masih ada penerima KJP Plus Lanjutan (existing) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni sebanyak 108.018 orang.

Terhadap data ini, kata Purwosusilo, juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bansos KJP Plus. Hasilnya diketahui, 20.198 dinyatakan tidak layak dengan alasan 6.484 alamatnya tidak ditemukan, 659 merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 1.721 orang berasal dari keluarga yang memiliki mobil, dan 85 orang beradal dari keluarga yang memiliki NJOP di atas Rp1 miliar.

“Selanjutnya, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174 orang, sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22 orang, dinyatakan meninggal dunia sebanyak 27 orang, pindah atau tidak diketahui alamatnya 7.005 orang, pindah ke luar Jakarta 1.675 orang, dan lain-lain 346 orang,” sambung Purwosusilo.