Keluhan muncul terkait adanya tekanan agar kupon donasi yang diedarkan harus habis terjual, yang kemudian menimbulkan kewajiban tidak tertulis bagi siswa atau orang tua murid untuk berdonasi.

Beberapa pihak sekolah merasa keberatan dengan ketentuan yang mengharuskan seluruh kupon donasi harus tersalurkan.

Kupon-kupon tersebut didistribusikan ke sekolah dengan harapan donasi dapat terkumpul melalui partisipasi sukarela dari warga sekolah.Siti Halimah, seorang wali murid SDN 09 Tugu Utara, mengatakan bahwa sumbangan dana Bulan PMI awalnya sekitar Rp5.000, namun tahun ini naik menjadi sekitar Rp10.000.

“Saya sebagai wali murid merasa keberatan dengan kenaikan sumbangan tersebut. Bukannya tidak mendukung kegiatan PMI, tapi ini sudah tidak wajar, justru seperti kenaikan harga bahan pokok saja,” ujar dia saat diwawancarai di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dia menyarankan agar sumbangan dana Bulan PMI ini segera dihentikan. Ia juga menduga bahwa nantinya sumbangan ini akan terus naik setiap tahun, mungkin menjadi Rp15.000 hingga Rp50.000.

“Saya hanya cukup pas-pasan dalam hal kebutuhan ekonomi. Saya tahu bahwa sumbangan ini seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib. Tidak hanya saya yang keberatan, banyak wali murid lainnya juga merasakan hal yang sama,” tambahnya.

Siti Halimah menegaskan bahwa dana bulanan PMI ini harus dihapus kembali, seperti pada masa kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Dana bulanan PMI sangat memberatkan wali murid SDN 09 Tugu Utara. Saya khawatir jika tidak dihapus, biaya ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, untuk kegiatan PMI seperti donor darah, kami akan selalu mendukung,” tandasnya.

Di sisi lain, seorang guru SDN 09 Tugu Utara yang berinisial YN membenarkan adanya dana bulanan PMI untuk para siswa. Namun, hal ini sudah tertuang dalam instruksi gubernur dan peraturan dari PMI.

Pihak sekolah tidak menekankan kepada siswa atau wali murid untuk membayar sumbangan tersebut, tetapi pihak PMI menekankan agar kupon sumbangan segera habis.

Sang guru juga menyebut, bagi siswa atau wali murid yang tidak sanggup membayar sumbangan tidak apa-apa, hanya khawatir terhadap ekonomi masing- masing wali murid.

“Kami juga khawatir ini akan menjadi beban bagi siswa dan wali murid, mengingat kondisi ekonomi mereka yang berbeda-beda,” ujarnya.

Sebagai informasi, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta kembali menyebar kupon untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat DKI Jakarta.

Bahkan penyebaran kupon ini sempat dilarang pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun kini kembali dilakukan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut, ribuan guru honorer itu ialah guru yang diangkat langsung oleh kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari Disdik. Budi bilang, proses diangkatnya honorer juga tidak melalui prosedur yang sesuai.

“Iya ada 4.000 (guru honorer terdampak cleansing),” kata Budi dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi mengungkapkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023, ada 400 sampling guru honorer yang diterima mengajar di satuan pendidikan dengan cara yang tidak sesuai.

“Kalau sampling BPK 400 (guru honorer) karena kan jumlah sekolahnya banyak,” ujar Budi.

Pengangkatan guru honorer itu disebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana status guru honorer harus sudah tidak ada sampai Desember 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru agama berinisial A bila terbukti melakukan pelecehan seksual kepada siswi SD di Duren Sawit, Jakarta Timur. “Ini semuanya akan kami proses, nanti kalau terbukti, akan dijatuhkan sanksi tegas. Semuanya akan kami proses. Ini masih dalam proses,” kata Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana, Jumat (10/2/2023).

Nahdiana menegaskan, pihaknya akan mencopot status guru honorer itu bila terbukti bersalah. “Ya, kalau memang itu harus dilakukan dan memang itu sesuai dengan yang sudah terbukti dalam penyelidikan ya, ya akan kami cabut,” ujarnya.

Saat ini oknum guru itu masih dalam pemeriksaan di Polres Jaktim, namun kata dia, untuk memudahkan pemeriksaan guru tersebut saat ini sudah dinonaktifkan.

Disdik DKI Jakarta pun, kata dia, tidak akan mengintervensi aparat kepolisian yang saat ini melakukan pemeriksaan terhadap oknum guru itu. “Jika sudah masuk ke kepolisian, maka ranahnya hukum. Kita tidak akan intervensi,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kasus itu kepada aparat kepolisian. “Itu ranah hukum,” singkatnya.

Staf Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur Farida Farhah mengatakan, oknum guru itu telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis (9/2/2023).

Sementara terkait kejelasan pelanggaran yang dilakukan pelaku, Farida mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena masih menunggu laporan hasil penyelidikan dari Polres Metro Jakarta Timur.

“Untuk kejelasannya, nanti setelah ada hasil dari Polres Jakarta Timur seperti apa tindakannya yang diperbuat oleh guru kami,” ujarnya.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur. Polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah saksi dari pihak korban dan wali murid serta guru sekolah.