BANDUNG, Eranasional.com- Dalam rangka mendukung pemahaman Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) serta mensosialisasikan Pendaftaran Merek dan Perseroan Perseorangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri acara kegiatan Diseminasi P2HAM dan Pendaftaran Merek & Perseroan Perorangan yang bertempat pada Hotel Savoy Homan, Bandung (Kamis, 04/08/2022).

Acara yang diselenggarakan oleh Biro Humas Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) secara hybrid (luring dan daring) ini, hadir secara langsung Kepala Biro Hukerma Hantor Situmorang, Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Youngest Non Itah, serta para tamu undangan peserta kegiatan. Dan tentunya kali ini Wakil Direktur RWI Tuti Alawiyah juga turut hadir secara daring melalui Zoom Meeting menyampaikan sambutannya.

Dalam laporan oleh Youngest disampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk menginformasikan hak – hak warga negara di dalam hukum, selain itu juga disampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkumham Jabar, UMKM, Notaris, Akademisi, perwakilan Kelompok Rentan, Direktorat Merek & IG, serta perwakilan lembaga lainnya.

Kakanwil Sudjonggo menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar telah berkomitmen dalam memberi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui aplikasi pelayanan satu pintu yaitu Kabayan Pasti yang mencakup pelayanan hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, dan administrasi.

Sudjonggo juga berharap agar acara Diseminasi ini memberi manfaat besar bagi para perwakilan UMKM yang hadir, terutama dalam bidang merek dan perseroan perseorangan, selain itu juga diharap hadirnya pelayanan lebih luas yang tidak membeda-bedakan dan berbasis HAM.

“Kami berharap agar kegiatan diseminasi ini bisa memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pendaftaran merek dan perseroan perseorangan, dan juga diharapkan agar semakkin majunya pelayanan berbasis HAM terutama di wilayah Jawa Barat ini” tutup Sudjonggo dalam sambutannya. (Borneo)

Jakarta- Anggaran Diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 mendapatkan kritikan dari salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat. Partai berlambangkan Mercy menilai seharusnya anggaran bisa dialokasikan ke program lain karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia belum usai.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Jemaah Haji dan Umrah Kementrian Agama Khoirizi mengatakan tentu buat kita itu adalah satu masukan evaluasi tetapi perlu kejelasan, kalau mereka lah menganggap terlalu besar, dikarenkan mereka tidak tahu makanya perlu kita jelaskan bahwa kalau kita dilihat dari konten Rp 21 Miliar itu kecil.

“Perlu diketahui dengan wilayah kita 540 Kabupaten/Kota Jemaah tunggu yang sudah 5 juta (Jemaah) kurang lebihnya,” ujar saat dihubungi oleh Eranaaional di Jakarta, Rabu (1/9)

Lanjut kata dia apalagi kalau melaksanakan satu kali diseminasi di satu kabupaten narasumbernya pasti paling tidak DPR, unsur masyarakat dan seterusnya.

Menurutnya, untuk menyelenggarakan hal tersebut, butuh transportasi bagi para peserta. Dan juga diperlukan kosumsi untuk mereka yang hadir. “Kalau memang dari dilihat dari jumlah seperti itu besar, tetapi kalau tidak dilihat fungsinya” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Fraksi Demokrat telah mengkritik alokasi anggaran hingga Rp21 miliar lebih oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk program diseminasi atau menyampaikan informasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021.

Hal itu disampaikan Achmad saat rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Ia mempertanyakan penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah itu untuk masalah yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat luas.

“Ini kan Pak menteri sudah menjelaskan pembatalan ibadah haji sebab musababnya. Saya yakin seluruh calon jemaah dan masyarakat Indonesia sudah tahu soal pembatalan ini. Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp21 miliar gitu,” kata Achmad.

Dalam presentasi Menag Yaqut tercatat anggaran sebesar Rp21,7 miliar untuk diseminasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 dalam tabel realokasi intern Anggaran Tahun 2021.

Yaqut telah memutuskan Indonesia tak memberangkatkan calon jemaah haji 1442 Hijriah atau tahun ini imbas pandemi virus corona (Covid-19).

Lebih lanjut, Achmad menilai dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan ke program lainnya. Terlebih saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum usai.

Menurutnya, Yaqut bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk madrasah, pondok pesantren, hingga menambah sumber daya manusia (SDM) penyuluh keagamaan dan KUA di bawah Kemenag.

“Kok enggak ini yang dikejar? Peningkatan SDM-nya. Ini kan 21 miliar. Cuma buat menyampaikan ke masyarakat batal haji. Masyarakat juga udah tahu batal ini, barang ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Achmad juga menyoroti mata anggaran program renovasi tata ruang pelayanan haji sebesar Rp44 miliar lebih. Ia pun meminta pimpinan Komisi VIII membatalkan alokasi dana khusus untuk program-program tersebut.

“Ini kita batalkan aja pak ketua. Jadi kami kita (meminta) nomor 2 digugurkan aja. Termasuk renovasi ruang haji gitu,”