Sorotan tersebut muncul karena proyek yang disebut bersumber dari APBD Kota Depok itu diduga menggunakan metode penunjukan langsung, bukan melalui proses tender terbuka.

Pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan tersebut disampaikan warga Kalimulya, Cilodong, Depok, Atet Handiyana Sihombing, bertepatan dengan momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

Handiyana mempertanyakan dasar penggunaan metode penunjukan langsung untuk proyek dengan nilai belasan miliar rupiah tersebut.

“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga transparansi proses pengadaan proyek maintenance Biskita Depok.

Handiyana menilai masyarakat perlu mengetahui alasan dan dasar hukum pemerintah menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan tersebut.

“Saya melihat dengan anggaran sekitar Rp19 miliar, sementara petugas Biskita kurang dari 60 orang, ini perlu dijelaskan secara terbuka. Dasar penunjukan langsungnya apa, lingkup pekerjaannya apa, dan bagaimana perhitungan anggarannya,” ujarnya.

Handiyana juga menyoroti penjelasan mengenai komponen anggaran proyek Biskita Depok.

Ia menyebut, selain biaya maintenance bus, pemerintah juga memasukkan sejumlah kebutuhan pendukung operasional, termasuk gaji petugas dan aplikasi.

Namun, menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai besarnya nilai proyek.

“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya informasi bahwa kelebihan anggaran akan dikembalikan apabila terdapat sisa penggunaan.

“Terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” lanjut Handiyana.

Secara aturan pengadaan pemerintah, penunjukan langsung bukan metode yang otomatis dilarang berdasarkan besarnya nilai proyek, tetapi digunakan untuk kondisi tertentu sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, dasar penunjukan langsung pada proyek Biskita Depok menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

Sementara itu, LKPP juga menjelaskan bahwa pengadaan langsung memiliki batas nilai tertentu, sedangkan penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia untuk kondisi tertentu. Untuk barang/jasa lainnya, batas pengadaan langsung saat ini maksimal Rp200 juta, sehingga proyek sekitar Rp19 miliar jelas memerlukan penjelasan mengenai metode pemilihan penyedia yang digunakan.

Minta Pengadaan Dibuka ke Publik

Handiyana meminta Pemkot Depok dan Dinas Perhubungan menjelaskan secara terbuka proses pengadaan proyek tersebut.

Menurutnya, publik perlu mengetahui dokumen perencanaan, nilai pagu, harga perkiraan sendiri (HPS), penyedia yang ditunjuk, serta alasan pemerintah memilih metode penunjukan langsung.

“Harus jelas siapa penyedianya, dasar penunjukannya apa, berapa HPS-nya, berapa nilai kontraknya dan apa saja pekerjaannya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu angka Rp19 miliar tanpa mengetahui detail penggunaannya,” katanya.

Selain persoalan pengadaan, Handiyana juga menilai keberadaan Biskita perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan beban terhadap APBD Kota Depok.

Ia berpendapat layanan tersebut perlu memiliki skema pengelolaan yang lebih mandiri agar tidak terus membebani keuangan daerah.

“Mungkin bisa dengan dikuatkan BUMD khusus angkutan umum. Itu malah jelas menguntungkan,” ujarnya.

Diketahui, Program Layanan Transportasi Biskita Depok merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok. Dalam program tersebut, Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta halte.

Sementara Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan menyiapkan kebutuhan pendukung operasional, termasuk maintenance dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Aan Syurahman disebut menjadi pejabat yang mengusulkan proyek maintenance serta sejumlah kebutuhan pendukung operasional Biskita.

Saat dikonfirmasi mengenai sorotan terhadap mekanisme pengadaan proyek tersebut, Aan Syurahman meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Kepala Bidang Angkutan.

“Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” ujar Aan.

Hingga berita ini ditulis, penjelasan lebih rinci dari Bidang Angkutan Dishub Depok terkait dasar penggunaan metode penunjukan langsung, nilai kontrak, penyedia, serta rincian pekerjaan proyek sekitar Rp19 miliar tersebut belum diperoleh.

Publik kini menunggu penjelasan: apa dasar penunjukan langsung proyek Biskita Depok senilai sekitar Rp19 miliar dan mengapa pengadaan tersebut tidak dilakukan melalui tender?

​Kepala UPT PJU, Andri Ramdani, mengatakan bahwa beberapa PJU di Depok bahkan sudah terpasang sejak tahun 1980-an, menjadikannya rentan mengalami kerusakan.

​”Di kami ada beberapa PJU yang memang sudah ada dari tahun 80-an,” kata Andri saat ditemui eranasional diruang kerjanya, Rabu (8/10/2025).

​Selain faktor usia, Andri menyebut kerusakan pada kabel yang putus seringkali menjadi penyebab utama. Pencarian dan pengurutan kabel yang rusak membutuhkan waktu dan ketelitian.

​”Selain usia, yang banyak terjadi itu karena pada kabel yang putus, itu kita harus cari atau urut kabel agar kembali normal,” jelasnya.

​Faktor kondisi alam juga sangat memengaruhi, terutama kerusakan pada kabel tanam. Misalnya, akar pohon di jalur PJU berpotensi merusak atau memutus kabel, sehingga petugas harus melakukan pengecekan mendalam.

​Kewenangan PJU Jalur Utama Bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi

​Andri juga menjelaskan bahwa tidak semua PJU di Depok berada di bawah kewenangan Pemkot Depok. Beberapa lokasi strategis merupakan kewenangan Nasional (Kementerian Perhubungan) dan Dinas Perhubungan Provinsi.

​”Di Kota Depok sendiri beberapa titik seperti Margonda, Sawangan, Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Bogor, dan Bojongsari itu sebenarnya kewenangan Nasional,” ungkap Andri.

​Meskipun demikian, jika terjadi PJU mati di lokasi-lokasi tersebut, Dishub Kota Depok tetap langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, untuk situasi yang membutuhkan tindakan cepat, Dishub Kota Depok akan turun tangan langsung untuk perbaikan, meskipun secara kewenangan itu adalah ranah pusat. Hal serupa juga berlaku untuk jalan Provinsi.

​Di sisi lain, UPT PJU Dishub Kota Depok mencatat adanya peningkatan kinerja. Hingga triwulan III tahun 2025, total 4.724 kegiatan pemeliharaan PJU telah dilaksanakan secara rutin.

​Andri Ramdani menjelaskan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan bertahap sesuai arahan Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Zamrowi, untuk memberikan pelayanan maksimal.

​Menariknya, terjadi penurunan jumlah kegiatan pemeliharaan dari triwulan pertama (1.784 kegiatan) ke triwulan kedua (1.589 kegiatan), dan triwulan ketiga (1.351 kegiatan). Penurunan ini dianggap sebagai sinyal positif.

​”Penurunan jumlah kegiatan pemeliharaan justru menunjukkan peningkatan kondisi infrastruktur penerangan di lapangan karena semakin sedikit titik yang mengalami kerusakan,” tegas Andri.

​Saat ini, jumlah titik PJU di Kota Depok mencapai lebih dari 20 ribu. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi pergantian lampu, perbaikan jaringan dan kabel, penggantian boks panel, pembersihan armatur, serta pengecekan sistem pengendali otomatis (timer dan sensor cahaya).

​Untuk memudahkan masyarakat, Dishub Kota Depok membuka berbagai kanal pelaporan PJU tidak berfungsi, antara lain melalui Instagram @officialdishubkotadepok, Call Center 112 dan 1500664, telepon 021-87900083 serta 021-29230770, atau melalui situs web resmi Dishub Depok.

​”Pihaknya akan terus berkomitmen menjaga kualitas penerangan jalan umum sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari,” tutupnya.

Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat beraktivitas, meskipun ini adalah hari libur. Seluruh jajaran Dishub siap siaga untuk menjalankan tugasnya,” ujar Zamrowi, dikutip dari berita.depok.go.id, Senin (27/1/2025).

Dirinya juga menyampaikan bahwa personel Dishub akan bertugas di beberapa titik strategis, termasuk kawasan yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas.

“Kami telah mempersiapkan strategi pengaturan lalu lintas dan memastikan koordinasi yang baik di lapangan agar kepadatan dapat diminimalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Kota Depok, Deris M. Riza, menjelaskan bahwa sebanyak 200 petugas telah dikerahkan secara penuh saat libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Mereka bertugas di berbagai titik di Kota Depok, termasuk Jalan Margonda, Grand Depok City (GDC), Sawangan, dan sejumlah lokasi lainnya.

“Selain itu, petugas juga kami tempatkan di area sekitar tempat ibadah untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di sana,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan dilakukan dalam dua shift, yaitu pukul 06.00-13.00 WIB dan 13.00-20.00 WIB.

“Dengan pengaturan ini, diharapkan lalu lintas di Kota Depok tetap kondusif meski terjadi peningkatan volume kendaraan di hari libur,” tutupnya.