Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang PPN Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menegaskan bahwa komponen yang memperoleh fasilitas pajak hanya mencakup tarif dasar penerbangan (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

“PPN yang terutang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (4) aturan tersebut.

Program insentif ini berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara periode penerbangan yang mendapat fasilitas ditetapkan mulai 24 Juni sampai 5 Juli 2026.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, seluruh maskapai nasional diwajibkan menerbitkan faktur pajak atau dokumen lain yang memiliki kedudukan setara serta melaporkan kewajiban PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menampilkan simulasi penerapan kebijakan melalui contoh transaksi maskapai PT PSI kepada seorang penumpang dengan harga tiket awal sebesar Rp1.136.756.

Dalam simulasi itu, komponen harga terdiri atas tarif dasar Rp790.000, fuel surcharge Rp121.600, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR) Rp5.000, passenger service charge Rp119.880, dan PPN sebesar Rp100.276.

Melalui skema tersebut, komponen PPN senilai Rp100.276 sepenuhnya dibayarkan pemerintah sehingga penumpang tidak lagi menanggung biaya pajak, selama pembelian tiket dan jadwal keberangkatan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Insentif tiket pesawat ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II 2026 untuk menjaga konsumsi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp26,34 triliun yang dialokasikan ke tiga sektor utama, yakni transportasi umum sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun. []

Kebijakan itu berlaku mulai Senin (25/8) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025.

“Saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 untuk menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta,” kata Pramono Anung dikutip dari keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Pramono menjelaskan insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema.

Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.

Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.

Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

Untuk mendapatkan insentif itu, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan oleh pelaku usaha di Jakarta.

“Saya akan mengevaluasi kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang insentif sampai 31 Januari 2026,” katanya.

Pramono mengatakan pemberian insentif merupakan bentuk dukungan bagi dunia usaha agar dapat bertahan dan berkembang, sekaligus apresiasi kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu.

Hal tersebut, katanya, telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta sekitar 14-15 persen, atau di atas rata-rata nasional.

“Bukan karena mengeluh, justru saya terkejut tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jakarta sangat tinggi. Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif,” pungkas dia.