Menpan RB itu pun mengaku belum sempat berbicara langsung dengan Purbaya terkait masalah di Bea Cukai. Kata Rini, Menkeu Purbaya masih ada beberapa agenda lain.

“Namun, beliau (Menkeu Purbaya) masih banyak beberapa agenda yang disampaikan,” katanya usai Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

“Tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi, saya memang belum ada diskusi dengan beliau (Purbaya),” sambungnya.

Di sisi lain, Rini merasakan peluang permulaan atau rotasi dari 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia menekankan hal-hal tersebut lumrah terjadi di birokrasi.

Rini bahkan mencontohkan bahwa anak buahnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada juga yang diisi dari PNS Kementerian Keuangan.

“Kalau masalah transformasi, rotasi, itu suatu yang biasa ya.Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Kan Bea Cukai ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS,” tandasnya.

Purbaya pertama kali mengumumkan ke publik tentang rencana pembekuan Bea Cukai pada Kamis (27/11) lalu.

Ia mengatakan citra direktorat tersebut buruk dari segala arah, baik di media, di masyarakat, bahkan di mata Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, dirinya meminta izin kepada Prabowo untuk membenahi masalah di instansi tersebut. Dirinya menetapkan batas waktunya adalah setahun alias sampai 2026 mendatang,” tandasnya..

“Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman bawang yang diduga berasal dari impor secara ilegal menuju Jakarta.” ujar Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Beni Novri dalam keterangan siaran pers yang diterima Eranasional, Jumat (14/11).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Patroli Darat Kanwil Bea Cukai Kalbagbar segera melakukan patroli pada jalur distribusi termasuk Pelabuhan Dwikora. Hasilnya petugas mampu menemukan truk yang mengangkut bawang bombai sesuai informasi yang akan menggunakan Kapal Mulya Sentosa tujuan Jakarta.

Dari hasil pembongkaran dan pencacahan diketahui bawang bombai berjumlah 1.536 karung atau seberat 30,7 ton dengan diskripsi “Export Quality Onion Produce of New Zealand”. Nilai barang seluruhnya diperkirakan sebesar Rp768 juta dengan potensi kerugian negara sebesar Rp278 juta. Selain barang bukti, terhadap sopir truk saat ini juga sedang dalam proses pemeriksaan.

“Penindakan ini menunjukkan komitmen kami dalam memberantas penyelundupan dan menjaga kedaulatan negara, khususnya dari masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan perekonomian nasional dan Kesehatan masyarakat,” tegas Beni.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntut Rahayu mengatakan, diduga Eko Darmanto menerima gratifikasi dari pengusaha impor, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan pengusaha barang kena cukai.

“Diduga ED (Eko Darmanto) menerima gratifikasi sejak tahun 2009 hingga 2023 melalui transaksi perbankan sekitar Rp18 miliar,” kata Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2023.

Menurut Asep, Eko mulai menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mulai tahun 2007.

Selama 2007 hingga 2023, Eko menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Ditjen Bea Cukai di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya.

Eko juga pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Risiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

Diduga, lanjut Asep Guntur, yang bersangkutan memaksimalkan kewenangan untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha yang berhubungan dengan Bea Cukai.