Sidang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.45 WIB, di Gedung Presisi III Mabes Polri.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, didampingi Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri, Kombes Pol Hardiono., kepada wartawan di Lobi Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Sidang KKEP hari ini telah memeriksa dan memutus perkara etik terhadap enam terduga pelanggar dari Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan di depan TMP Kalibata,” ujar Kombes Pol Erdi.

Sidang KKEP dilaksanakan secara paralel di tiga ruang sidang Divpropam Polri dengan susunan Komisi yang dipimpin langsung oleh Karowabprof Divpropam Polri, Brigjen. Agus Wijayanto, bersama jajaran perwira Divpropam lainnya.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025. Para terduga pelanggar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap dua orang matel, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

“Perbuatan para terduga pelanggar dinilai bertentangan dengan etika profesi Polri, khususnya terkait larangan melakukan tindakan kekerasan serta kewajiban menaati norma hukum,” jelas Kombes Pol Hardiono.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi tegas kepada dua anggota Polri, yakni Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Keduanya terbukti memiliki peran dominan dalam kejadian tersebut.

“Terhadap Brigadir IAM dan Bripda AMZ, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Kombes Pol Erdi.

Dalam persidangan diketahui Bripda AMZ merupakan pemilik kendaraan yang diberhentikan oleh pihak matel, kemudian menghubungi Brigadir IAM melalui grup WhatsApp. Brigadir IAM selanjutnya mengajak anggota lain untuk mendatangi lokasi kejadian.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda MIAB, dinilai hanya mengikuti ajakan senior dan turut serta dalam pengeroyokan.

Terhadap keempat anggota tersebut, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun.

“Atas seluruh putusan yang dibacakan, para pelanggar menyatakan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui penyampaian ini, Polri menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi.

“Polri tidak mentolerir pelanggaran, siapa pun pelakunya. Setiap anggota wajib mematuhi hukum, etika, dan aturan yang berlaku. Penegakan kode etik ini adalah bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” pungkas Kombes Pol Erdi.

DEMAK – Tim Divhumas Mabes Polri bersama Polda Jateng usai kegiatan di Semarang, langsung menuju ke wilayah Kabupaten Demak, kedatangan Tim Divhumas Polri dan Polda Jateng disambut KH. Akromulhadi pengasuh Pondok Ponpes Langgar Wali Jogoloyo Wonosalam Demak, Kamis Siang (22/4/21),

Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Langgar Wali Jogloyo Wonosalam Demak, diikuti oleh Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kapolres Demak, AKBP Andika Bayu Adhitama. Akromulhadi pengasuh Pondok Ponpes Langgar Wali Jogoloyo Wonosalam Demak, serta para santrinya, dan juga Tim Divhumas Polri.

Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan mengatakan, bahwa kedatangannya bersama Tim Divhumas Mabes Polri, dalan rangka untuk meliput kegiatan Ponpes Langgar Wali Jogoloyo Wonosalam Demak yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selain meliput kegiatan Ponpes, Ahmad Menjelaskan, bahwa kedatangannya bersama TIM Divhumas Polri ke Ponpes Demak inj, untuk menyampaikan program Mabes Polri menganai kontra radikal.

“Jadi sebelum kami sampai disini kami melakukan diskusi di Semarang. Apakah kontra radikal dan terorisme itu?, kontra radikal adalah bibit menjadikan seseorang untuk menjadi Terorisme,” jelas Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan.