Melalui akun Instagram miliknya pada Jumat, 23 Mei 2026, Nathalie memperlihatkan kondisi wajah sang bodyguard yang mengalami luka di area dekat mata. Dalam unggahan tersebut tampak bekas luka berbentuk bulat di bagian bawah alis Owen yang disebut sebagai luka akibat tembakan.

Unggahan itu disertai nada kekecewaan dari Nathalie yang mempertanyakan tindakan aparat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ia juga menandai akun Divisi Humas Polri dalam unggahannya.

“Mengayomi bukan menembak. Gimana nih @divisihumaspolri,” tulis Nathalie dalam unggahan yang kemudian ramai dibagikan ulang oleh warganet.

Tak berhenti sampai di situ, mantan istri komedian Sule tersebut kembali mengunggah Instagram Story yang berisi permintaan pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian atas insiden yang dialami bodyguard pribadinya.

Dalam unggahan lanjutan, Nathalie mempertanyakan tindak lanjut dari kejadian tersebut dan berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Ia menilai insiden itu tidak seharusnya terjadi, terlebih jika benar melibatkan aparat penegak hukum.

“@divisihumaspolri jadi gimana nih tanggung jawabnya bapak,” tulis Nathalie dalam Instagram Story lainnya.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/102141/bodyguard-nathalie-holscher-diduga-ditembak-oknum-polisi/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/96508/gratis-polri-gencarkan-layanan-contact-center-110-berlaku-nasional https://eranasional.com/96508/gratis-polri-gencarkan-layanan-contact-center-110-berlaku-nasional#respond Mon, 12 Jan 2026 22:31:25 +0000 https://eranasional.com/96508/gratis-polri-gencarkan-layanan-contact-center-110-berlaku-nasional Jakarta , ERANASIONAL.COM — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait layanan Contact Center 110. Layanan ini ditegaskan bukan hanya berlaku di wilayah tertentu, melainkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa biaya.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ia menegaskan bahwa layanan 110 merupakan saluran resmi Polri yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di mana pun berada.

“Masyarakat bisa menggunakan layanan contact center 110 secara gratis di seluruh Indonesia,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Indozone, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, mekanisme penggunaan layanan ini sangat mudah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110 melalui telepon seluler maupun telepon rumah.

“Masyarakat yang nantinya melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke operator yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan, dan pengaduan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa kehadiran Contact Center 110 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran layanan contact center 110 Polri ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat di mana pun,” ungkapnya.

Dalam penyelenggaraannya, Polri juga telah menyiapkan sistem aplikasi terintegrasi yang memungkinkan setiap interaksi antara masyarakat dan Polri tercatat secara digital.

“Dalam penyelenggaraan layanan contact center, telah disiapkan sebuah sistem aplikasi yang memungkinkan pencatatan atau perekaman setiap interaksi Polri dan masyarakat, sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap respons kebutuhan masyarakat,” pungkas Trunoyudo.

Polri berharap, melalui optimalisasi layanan Contact Center 110, kehadiran negara dapat semakin dirasakan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara cepat dan profesional.

“Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik,” kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi.

Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas.

“Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan.

“Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Nerkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya,” tutup Sigit.

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara langsung merespons cepat mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah.

Hal itu ditekankan Sigit saat menggelar rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025), malam.

“Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan,” kata Sigit dalam jumpa pers.

Sigit memastikan, personel telah diterjunkan ke titik terdampak musibah tersebut. Selain itu, kata Sigit, personel hingga bantuan juga difokuskan untuk masuk ke wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam.

“Mulai dari turunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir kemudian kita menurunkan sarpras, baik pesawat, helikopter, kapal untuk bisa bantu kirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat utamanya di wilayah terputus, jalurnya yang tidak bisa dimasukin, maka kita kerahkan bantuan melalu jalur udara,” ujar Sigit.

Sigit menuturkan, kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Dalam hal ini, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.

“Kita turunkan untuk memaksimalkan, dukungan kita terhadap operasi ini, mungkin kita juga akan gelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarpras, logistik bisa kita maksimalkan untuk membantu di 3 wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar,” tutup Sigit.

Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.

“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.

Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.

Wadirtipidsiber Bareskrim Polri KBP Andri Sudarmadi, menjelaskan bahwa perkembangan aset kripto yang sangat pesat di Indonesia menuntut kewaspadaan masyarakat.

“OJK mencatat lebih dari 18 juta pengguna aset kripto dengan nilai transaksi mencapai Rp360 triliun per September 2025. Pesatnya pertumbuhan ini harus diimbangi dengan literasi keuangan yang baik agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan kriminal maupun skema investasi yang berisiko,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta,  Kamis (20/11).

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang WNI berinisial HS sebagai tersangka. Ia ditangkap pada 15 September 2025 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. HS, yang telah mengenal perdagangan aset kripto sejak 2017, memanfaatkan celah pada sistem input nominal fitur jual dan beli, sehingga sistem Markets.com memberikan deposit USDT sesuai angka yang ia masukkan tanpa melalui transaksi yang sah. Untuk melancarkan aksinya, ia membuat empat akun fiktif menggunakan data KTP yang diperoleh dari internet.

Akibat manipulasi tersebut, Finalto International Limited mengalami kerugian Rp 6,67 miliar. Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

• 1 laptop

• 1 handphone

• 1 cold wallet berisi 266.801 USDT atau setara Rp4,45 miliar

• 1 kartu ATM prioritas

• 1 unit CPU

• 1 unit ruko di Kabupaten Bandung seluas 152 m²

KBP Andri mengatakan, “Kasus ini adalah bentuk kejahatan siber lintas negara. Pelaku memanfaatkan celah teknis untuk mendapatkan keuntungan ilegal, tetapi penyidik berhasil mengikuti aliran dana dan mengamankan aset hasil kejahatan.”

HS kini dijerat pasal berlapis, termasuk UU ITE, KUHP, UU Transfer Dana, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp15 miliar. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.

Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.

Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.

Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur, Selasa (18/11).

Penugasan tersebut tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku. Polri memastikan bahwa seluruh anggota yang dialihkan pada jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.

Adapun hak-hak anggota Polri yang ditugaskan mengisi jabatan tertentu di instansi pusat adalah sebagai berikut:

1. Gaji sebagai anggota Polri tetap dibayarkan oleh negara melalui Polri, sesuai status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri pada Polri.

2. Tunjangan kinerja atau remunerasi diberikan oleh instansi pengguna, disesuaikan dengan kelas jabatan pada kementerian/lembaga terkait.

3. Hak-hak lainnya yang melekat pada jabatan diberikan oleh instansi pengguna, sesuai aturan internal instansi tersebut.

4. Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi kepegawaian.

“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” jelas Karo Penmas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan, sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.

“Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” tambahnya.

Dengan penegasan ini, Polri berharap publik mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penugasan anggota di instansi pusat serta mekanisme pengelolaan hak-hak kepegawaiannya

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.

Sigit menegaskan, Polri sejak awal terus berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah, program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Baru saja kita melaksanakan kegiatan groundbreaking terhadap kurang lebih 27 SPPG, sekaligus meresmikan untuk hari ini dilaksanakan kegiatan operasional 32 SPPG. Sehingga total SPBG Polri yang ada di Jawa Tengah jumlahnya 100. Jadi SPPG di polda Jawa Tengah adalah yang terbanyak di semua polda yang ada,” kata Sigit.

Sampai dengan saat ini, Polri telah memiliki 672 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 2.352.000 juta orang serta menyerap tenaga kerja sebanyak sekira 33.600 Naker.

Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 159 SPPG telah beroperasional, 115 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 371 SPPG dalam tahap pembangunan, dan 27 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. Ke depan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG.

Pada kegiatan ini dilaksanakan juga peresmian 32 SPPG di wilayah Polda Jateng yang diproyeksikan mampu mengcover 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja.

“Harapan kita dari SPBG yang dibangun oleh polda Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat kepada 400.000 orang dan memberikan lapangan kerja kepada 5.000 orang,” ujar Sigit.

Terkait SPPG, Sigit menginstruksikan seluruh dapur yang dikelola Polri untuk benar-benar memperhatikan seluruh SOP menyiapkan makanan untuk para penerima manfaat. Tujuannya agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

“Dan saya minta untuk personil-personil mengawal dari mulai distribusi sampai selesai makan untuk bisa mengetahui kondisi pada saat sebelum dan pasca-makan. Ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa setelah makan, anak-anak kita dalam kondisi yang baik,” ucap Sigit.

“Saya minta untuk checklist juga disiapkan untuk menanyakan kondisi makanan, apa yang mereka harapkan, sehingga setiap hari kita bisa melakukan kontrol untuk memastikan bahwa SPPG kita, makanan yang kita sajikan, semua dalam kondisi baik dan sesuai dengan harapan dari anak-anak kita,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Pol Anwar membuka sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata upaya Polri dalam memberikan solusi untuk memperbaiki tubuh institusi yang pada akhirnya akan membentuk SDM Polri unggul.

Lebih lanjut, seminar ini menjadi awal dari penyusunan kurikulum dan modul yang menekankan pentingnya membangun karakter personel Polri berdasarkan tiga pilar utama: spiritual, intelektual dan kultural, guna memperkuat jati diri Bangsa.

“Seminar ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural,” ujar As SDM, Irjen Anwar.

Pentingnya penguatan karakter ini didukung oleh temuan riset yang dipaparkan oleh Dr. Junus Simangunsong, selaku Ketua Tim Peneliti Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dalam presentasinya mengenai “Penyampaian Hasil Riset Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya,”

Dr. Junus menyoroti signifikansi spiritualitas sebagai fondasi moral dan integritas anggota Polri.

Hasil riset menunjukkan bahwa nilai koefisien Dimensi Spiritual memiliki skor terendah, yakni 4,28, dibandingkan intelektual (4,43) dan kultural (4,46). Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kesadaran spiritual dan refleksi, sehingga strategi penguatan berjenjang sangat diperlukan.

“Hasil riset ini mendapatkan dukungan penuh dari Polri dan akan dijadikan dasar fundamental dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter Polri. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat jati diri Bhayangkara Indonesia dan dalam penguatan ketahanan nasional,”ujar Irjen Anwar.

Salah satu narasumber Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, memaparkan materi “Kembali kepada Jati diri bangsa untuk mengelola tarik menarik geopolitik internasional melalui penguatan nasionalisme melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural.”

Sebagai seorang Praktisi Polri, ia menegaskan bahwa pembangunan SDM Polri berkarakter Bangsa Indonesia harus menguatkan jiwa nasionalisme melalui tiga pilar utama yang saling menopang.

Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa tarik menarik geopolitik internasional merupakan dinamika kompleks interaksi antarnegara di tingkat global, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, keamanan dan budaya.

Dia mengatakan fenomena ini menciptakan persaingan dan pengaruh antarnegara yang dapat berupa kerja sama, persaingan bahkan konflik, dengan contoh nyata seperti globalisasi, perang dagang, pasar bebas dan polarisasi.

“Pelindung utama Bangsa Indonesia dalam mengelola tarik menarik geopolitik internasional adalah dengan cara menguatkan jiwa nasionalisme yg dijiwai jati diri bangsa untuk menguatkan karakter bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”ujar Langgeng.

Sementara itu, dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, Putri Proklamator, menyampaikan materi “Pancasila jalan lurus, sebagaimana pemikiran dari Bung Hatta. Polri didorong sebagai role model perekat bangsa,” ujarnya seraya kembali menegaskan peran strategis Polri sebagai panutan dan perekat bangsa.

Menurutnya, Polri bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga adalah penjaga nilai-nilai moral dan persatuan bangsa.

Prof. Dr. Anhar Gonggong, sebagai narasumber dari Sejarawan Nasional berbicara tentang sejarah kebangsaan dan akar kebhayangkaraan, menelusuri Peran Polri dalam Perjalanan Bangsa. Anhar menyinggung esensi pancasila, kejujuran melawan korupsi. Polisi harus menjadi salah satu unsur terpenting negara.

Masukan konstruktif juga datang dari peserta tamu. Kushartono, yang bertindak sebagai penanggap, memberikan saran bahwa solusi mendasar terhadap berbagai persoalan bangsa bukanlah saling mengkritik atau menghujat, melainkan melalui introspeksi diri masing-masing

. Ia bahkan menganjurkan “tobat nasional” dengan kembali kepada jati diri bangsa yang sejati.

Di sesi penutup, Dr. Supardi Hamid, M.Si., Komisioner Kompolnas, menyampaikan materi “Penguatan Jati Diri Polri: Tantangan Institusional dan Agenda Strategis.” Beliau menekankan bahwa upaya penguatan karakter anggota Polri harus diiringi dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berkeadilan, sebagai wujud reformasi SDM yang utuh.

Seminar yang diikuti secara langsung oleh 250 anggota Polri dari Mabes Polri dan Polda jajaran se-Indonesia, juga dilaksanakan secara daring, berfokus pada internalisasi nilai-nilai spiritual, intelektual dan kultural dalam membentuk SDM Polri yang profesional, humanis, berkarakter kuat dan dipercaya publik.

“Tujuan utama kegiatan seminar ini adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang jati diri bangsa, menginternalisasi model “Sadar Berkarakter” dalam tugas sehari-hari, membangun komitmen kolektif dan pada akhirnya, mewujudkan Polri yang responsif, berkarakter kuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi,” tutup Anwar.

Pembukaan dilakukan langsung oleh Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Sumardji. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan kepolisian, termasuk implementasi BPKB elektronik.

Kombes Pol Sumardji menjelaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan ini urgensinya adalah bagaimana seluruh anggota bisa mempunyai kompetensi, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Karena sekarang pelayanan BPKB sudah tidak konvensional lagi, semuanya sudah digital, mulai dari cek fisik digital, arsip digital, sampai BPKB elektronik,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji.

Ia menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama tujuh hari dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi selama tiga hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan yang dapat langsung diterapkan di masing-masing satuan kerja sehingga peningkatan kualitas pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Harapannya tentu setelah mendapatkan ilmu, pelatihan, dan diakhiri nanti dengan peningkatan kualitas dengan ujian kompetensi, maka ilmu itu dilaksanakan di masing-masing loket. Bagi perwiranya tentu harus bisa menyalurkan ilmu yang didapat,” tambahnya.

Dengan pelatihan dan sertifikasi ini, Korlantas Polri berupaya memastikan seluruh petugas penerbit BPKB siap menghadapi sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan lebih efisien, sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan saat ini penyelidikan tengah mendalami aliran dana tersebut untuk mengungkap aktor intelektual di belakangnya.

“Ada beberapa daerah yang memang didapat adanya dana atau aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian,” ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (23/9).

Artinya proses pembuktian, bahwa memang diperoleh seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, diperoleh dari mana, ini masih proses pembuktian, imbuhnya.

Dalam proses pembuktian itu, Djuhandani mengaku akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana.

“Pembuktian ini melalui proses yang sientifik, nanti kami terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djuhandani mengatakan saat ini penyelidikan juga tengah menyelidiki dugaan adanya keterlibatan sosok aktor intelektualnya yang sengaja membuat demo berjalan ricuh.

“Apakah sudah mendapatkan dalang, kami laporkan masih proses berjalan. Karena kita ketahui bersama bahwa kejadian yang menyebabkan ini berjalan secara serentak, hampir di seluruh Polda,” katanya.

Sebelumnya Mabes Polri menyebut total ada 959 orang yang ditetapkan sebagai tersangka aksi buntut yang terjadi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 kemarin.

Jakarta- Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan kelalaian kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, termasuk Kalapas Victor Teguh Prihartono beserta enam pejabat lainnya. Kendati begitu, polisi telah mengantongi calon tersangka yang menyebabkan 48 narapidana kasus narkoba meninggal dunia hingga saat ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan saksi yang diperiksa Selasa (14/9/2021) hari ini, adalah Kalapas, Kepala Tata Usaha, Kabid Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasubag Umum, Kabid Keamanan, Kasie Perawatan dan Kepala KPLB. Ada pun kasus yang dipersangkakan yaitu Pasal 187 KUHP dan 188 KUHP yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan yang menyebabkan kebakaran dan mengakibatkan hilangnya nyawa, Rusdi mengatakan penyidik masih dalam pendalaman.

“Namun Pasal 359 KUHP adanya kelalaian sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia menilai sudah ada potential suspect (calon tersangka). Penyidik sedang bekerja untuk menuntaskan kasus ini,” kata Rusdi di RS Polri Kramatjati.

Ia mengatakan, sebelumnya penyidik sudah memeriksa 25 saksi. Mereka yang diperiksa terdiri dari 12 pegawai lapas, 3 petugas damkar, 3 petugas PLN dan 7 narapidana. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah yaitu di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota