Informasi tersebut disampaikan Djamari setelah mengikuti kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Djamari, pemeriksaan terhadap sejumlah orang tersebut telah dilakukan aparat sejak Rabu malam. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci jumlah maupun identitas mereka.

“Kapolda menyampaikan kepada saya, sejak tadi malam sudah dilakukan, ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara,” kata Djamari kepada wartawan.

Ia mengatakan, informasi lebih lengkap mengenai orang-orang yang diamankan, termasuk barang yang ditemukan dari mereka, nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya.

“Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti Kapolda akan menyampaikannya secara pers. Ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda,” ujarnya.

Djamari menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat dan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, aparat keamanan akan tetap memberikan pengawalan terhadap massa yang menyampaikan aspirasi.

Ia memastikan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah menyiapkan langkah pengamanan untuk mengawal aksi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR.

Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan langsung kepada ratusan prajurit yang akan diberangkatkan pada akhir Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi pasukan perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB.

Sebanyak 744 personel Satgas Kontingen Garuda dijadwalkan bertugas di Lebanon untuk mendukung stabilitas keamanan di wilayah yang masih rawan konflik tersebut. Djamari mengingatkan bahwa setiap tindakan dan perilaku prajurit akan menjadi sorotan dunia internasional karena mereka membawa identitas bangsa selama bertugas di luar negeri.

“Jangan pernah lengah selama menjalankan tugas. Ketidakdisiplinan bukan hanya berdampak pada keselamatan pribadi dan satuan, tetapi juga dapat memengaruhi nama baik Indonesia di forum internasional. Tanggung jawab itu berada di pundak kalian,” ujar Djamari dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.

Ia menilai kesiapan mental, kemampuan teknis, serta kualitas latihan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penugasan di wilayah konflik. Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI terus memperkuat sistem pelatihan bagi prajurit yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia.

Menurut Djamari, latihan intensif yang dijalani para personel bukan sekadar rutinitas militer, melainkan bentuk investasi negara untuk memastikan keselamatan dan kesiapan prajurit di lapangan. Ia menyebut latihan keras sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terbaik kepada personel yang bertugas di area berisiko tinggi.

“Latihan yang keras merupakan bentuk perhatian negara kepada para prajurit. Dengan kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang baik, para personel akan mampu menjalankan tugas secara profesional serta menghadapi berbagai tantangan di daerah operasi,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101615/744-prajurit-tni-siap-berangkat-ke-lebanon-menko-polkam-tekankan-disiplin-dan-profesionalisme/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/94345/kunjungi-dpra-djamari-ini-adalah-sejarah-baru-menko-polkam-datang-kesini https://eranasional.com/94345/kunjungi-dpra-djamari-ini-adalah-sejarah-baru-menko-polkam-datang-kesini#respond Thu, 27 Nov 2025 02:05:13 +0000 https://eranasional.com/94345/kunjungi-dpra-djamari-ini-adalah-sejarah-baru-menko-polkam-datang-kesini Banda Aceh, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chanigo bersama sejumlah pejabat di Kemenko Polkam melaksanakan kunjungan kerja ke Banda Aceh.

Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Menko Polkam dalam membantu Presiden Prabowo Subianto terkait bidang politik dan keamanan.

“Hari ini saya tiba di sini, di Banda Aceh. Menurut Bapak Ketua (DPRA, Zulfadhli) ini adalah sejarah, baru pertama kali ada Menko Polkam datang ke DPRA, itu membanggakan kita semua. Saya juga tidak menduga bahwa saya disebut orang yang pertama,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago di Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/11/2025).

Dalam pertemuan bersama Ketua DPRA, para Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad, serta perwakilan anggota dewan, Menteri Polkam menjelaskan bahwa usulan dari DPRA untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diproses dan mulai dibahas di tingkat DPR RI.

Menurut Menko, Pemerintah Pusat dan DPR telah memiliki kesamaan pandangan serta komitmen, sehingga akan mempermudah penyelesaian seluruh tahapan pembahasan.

Setelah agenda di DPRA, Menteri Polkam akan bertemu dengan Forkopimda Aceh, serta meninjau pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pusat di daerah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih serta penyediaan layanan Pengecekan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Menteri Polkam juga menyampaikan bahwa diskusi bersama pimpinan DPRA berlangsung dengan hangat, produktif, dan memiliki kesamaan pandangan terkait berbagai permasalahan di Aceh. .

Djamari optimis bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Alhamdulillah rasanya sudah nyambung semua, tinggal nanti kita menindaklanjutinya untuk kesejahteraan kita semua. Kalau untuk tujuan yang baik pasti akan mudah jalannya bagi kita semua,” kata Menko Polkam

Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak media untuk menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah pusat dan DPRA memiliki komitmen kuat untuk bekerja secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

Menanggapi pertanyaan mengenai dukungan atas seluruh usulan revisi UU Pemerintah Aceh, Menteri Polkam menegaskan bahwa proses pembahasan masih berlangsung.

“Kemarin saya diminta oleh Badan Legislatif DPR RI untuk memberi masukan, saya kira tidak banyak hal yang perlu dibicarakan. Tadi anggota DPRA juga menyampaikan bahwa ada hal utama dan pokok yang mana sudah kami selesaikan,” kata Menko Djamari.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

“Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka.

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

“Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

“Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak.

Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.

Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang

“Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

“BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

“Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutup Menko Djamari

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada Para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

“TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan,” Menko Polkam

Menko Polkam juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju,” tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.

“Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah,” ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini.

“Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujar Mathius.

Hal tersebut dikatakan Letjen (Purn) Djamari Chaniago kepada wartawan usai  dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/09/2025).

“Arahan dari beliau (Prabowo), ‘gunakan sisa umur untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara’. Berapa umur saya ada yang tahu? 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Djamari.

Usai pelantikan, Djamari mengaku akan ke kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mempelajari lebih lanjut sebelum menjabarkan langkah yang akan dilakukan.

“Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor kan saya baru dapat laporan,” ujarnya merespons pertanyaan wartawan terkait sejumlah isu dari mulai tuntutan gelombang demo pada Agustus lalu dan lainnya.

“Nanti saya menjabarkannya setelah mendapatkan laporan lengkap dari kantor Kemenko Polkam,” ujar Djamari.

Walaupun demikian, secara umum dia menegaskan bangsa Indonesia harus bersatu bersama-sama menyelesaikan masalah di masa mendatang.

“Kami yang jelas memerlukan dukungan semua… Untuk kepentingan ke depan kita. Kita harus bersatu, enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya tak ada sertijab dengan Sjafrie, karena Menhan itu hanya menjalankan tugas ad interim dari Prabowo sebelumnya.

“Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim,” katanya.

Saat ditanya perihal reformasi Polri yang akan dilakukan Prabowo, Djamari menyatakan tak bisa menjawabnya saat itu.

Dia meminta itu ditanyakan ke Prabowo atau ke Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri yang juga baru dilantik.

“Belum tahu ya, tanya presiden lah itu,” katanya.

Dia menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (BG) yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin (8/9) lalu.

Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim ke Menteri PertahananSjafrie Sjamsoeddin.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (08/09/2025). Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora. Kursi dua menteri kini diduduki pejabat definit setelah dilantik Prabowo hari ini.

Pelantikan Djamari dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam yang sebelumnya ditinggalkan Budi Gunawan. Sejak Kekosongan tersebut, posisi Menko Polkam dijalanan secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, serta pejabat TNI-Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Djamari Chaniago.

“Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan untuk diikuti Djamari dan sejumlah tokoh lain yang dilantik masuk kabinet.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan para tamu undangan lainnya.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) lalu. Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora.

Kursi dua menteri itu kini diduduki pejabat definitif setelah dilantik Prabowo hari ini.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Proses reshuffle ini dilakukan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 17 September 2025.