Salah satu fokus utama pembahasan adalah penataan kawasan Stasiun Depok Baru, yang terletak di pusat Kota Depok dan berdekatan dengan Kantor Wali Kota.

Kepala BTP Jakarta, Ferdian Suryo, menjelaskan bahwa area Stasiun Depok Baru membutuhkan penataan secara menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan pelayanan masyarakat.

“Saat ini Stasiun Depok Baru menjadi konsen kami dalam tahap penataan, baik penataan parkir maupun area stasiun, mulai dari lahan hingga fasilitasnya,” ujar Ferdian dalam pertemuan di Ruang Rapat Wali Kota Depok, Rabu (17/9/2025).

Ferdian menambahkan, pihaknya bersama DJKA telah menjalin komunikasi dengan perusahaan asal Korea Selatan, KOICA, dalam rangka pengembangan kawasan Stasiun Depok Baru berbasis Transportation Oriented Development (TOD).

“Untuk Depok Baru, kami sudah membicarakan desain bersama KOICA, namun tahapannya masih sebatas pembahasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ferdian memaparkan bahwa prioritas jangka pendek adalah penataan pengelolaan parkir agar lebih rapi, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dari total luas lahan 7 hektare, kawasan barat akan segera dilelang melalui KPKNL, sementara kawasan timur masih dipinjam pakai oleh Pemkot Depok hingga Juni 2026.

Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan tersebut. Ia menilai, dengan jumlah penumpang mencapai 57 ribu orang per hari, Stasiun Depok Baru memang perlu perhatian khusus.

“Saya mendukung langkah BTP untuk menata Depok Baru agar lebih rapi, karena ini menyangkut pelayanan publik. Saya tidak muluk-muluk, cukup stasiunnya tertata rapi, pengelolaan parkir jelas, dan alur keluar masuk angkutan perkotaan bisa kita kolaborasikan dengan dinas terkait,” ucap Supian.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Riko Hari Perkoso, selaku Pemerhati Kota Depok sekaligus pengguna KRL yang turut hadir dalam rapat.

“Kami sebagai masyarakat mendukung penuh penataan Stasiun Depok Baru. Kondisi sekarang di jam sibuk sangat padat dan bikin macet, ditambah got yang sering meluber menimbulkan bau tidak sedap. Harapannya segera ditata agar lebih nyaman,” pungkas Riko.

Turut hadir dalam rapat audensi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Depok Dadang Wihana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Zamrowi dan Jajaran dari Balai Teknik Perkeretaapian 1 Jakarta.

Tak hanya itu, parkir liar motor di bahu jalan menambah kesemerawutan di sekitar Stasiun Depok Baru.

Ketua Generasi Supian Suri (SS) Widya Sri Handayani meminta pemerintah Kota Depok untuk menertibkan angkutan umum dan bahu jalan yang digunakan untuk parkir motor.

“Saat saya melintasi jalan tersebut wilayah tersebut dipakai untuk parkir motor dibahu jalan jadi bikin macet kalo jam-jam sibuk, ditambah angkutan umum yang berhenti seenaknya jadi mempersempit jalan bagi masyarakat atau penumpang yang baru keluar dari KRL yang ingin melintas, mohon untuk Pemerintah Kota Depok untuk segera ditertibkan wilayah tersebut,” ucap Widya.

Dia mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera melakukan Kolaborasi dan Sinergi untuk Wilayah Depok Baru.

“Pemerintah Kota Depok sebaiknya melakukan kolaborasi dan sinergi kepada pihak PT KAI dan Juga DJKA untuk melakukan penertiban yang ada diwilayah stasiun Depok Baru agar wilayah tersebut semakin rapih dan tertata,” ucap dia.

Ditambah, menurutnya wilayah Stasiun Depok Baru terletak di Jantung Kota Depok sehingga pemandangan tersebut bisa dilihat dari lantai atas gedung Balai Kota.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Perhubungan Kota Depok mengatakan bahwa wilayah tersebut kewenangan PJKA atau yang sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Ini saya sudah sampaikan ke bidang, infonya ini masih tanah kewenangan pjka, nah saya belum dapet info lanjutannya,” katanya.

“(Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) tidak ada perubahan jadwal, jam 10.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memastikan akan memenuhi panggilan KPK. Hasto sedianya dipanggil lembaga antirasuah itu pada hari Jumat (16/8). Pemeriksaan batal dilakukan karena Hasto berasalan ada kegiatan lain.

“Saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa no HP saya bisa di situ, sekaligus menjelaskan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maaruf Amin,” kata Hasto, Sabtu (17/8/2024).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan” kataJubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Terkait kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub, KPK telah melakukan penahanan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Tengah.

Sekjen partai berlambang kepala banteng tersebut sebelumnya kerap disebut pada kasus pencarian Buron KPK, Harun Masiku yang menjadi buron pada kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI tahun 2019-2024.

“Setiap saksi yang dipanggil penyidik tentu ada alasan hukumnya. Keterangan mereka diperlukan terkait dengan perkara yang sedang ditangani,” Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, Jumat, 1 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah Wahyu Purwanto memenuhi atau tidak memenuhi panggilan penyidik. Dia hanya memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan ke publik.

Untuk diketahui, bos PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto dalam sidang kasus suap DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis, 16 November, menyebut ada sejumlah makelar yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Dion bahkan menyebut mereka dengan istilah ‘langitan’.

Di antara nama yang diungkap Dion yakni pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku dekat dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kemudian, Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro yang disebut-sebut sebagai orang dekat Sekjen Kemenhub.

Dion yang berstatus terdakwa dalam kasus ini juga menyebut nama anggota Komisi V DPR RI Sudewo serta pengusaha bernama Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub.

Tak hanya itu, dia juga menyebut nama Wahyu Purwanto dan Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub Budi Karya.

Nama itu disebut berkaitan dengan proyek jalur ganda KA elevated antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 sampai KM 106+900 (JGSS 4). (*)