Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam agenda Media Briefing yang berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan yang selama ini dijalankan pemerintah.

Menurut Purbaya, komunikasi yang kurang tepat terkait kebijakan perpajakan dapat memunculkan kegaduhan publik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Ia mengakui beberapa isu yang sempat ramai diperbincangkan publik telah memicu kekhawatiran, terutama di kalangan dunia usaha dan investor.

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberitaan mengenai pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang dikenal sebagai Tax Amnesty Jilid II. Informasi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan kembali menelusuri harta wajib pajak yang sebelumnya telah diungkap dalam program pengampunan pajak.

Purbaya menilai kondisi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum bagi peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik,” ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung sejumlah pengumuman perpajakan sebelumnya yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, beberapa isu yang berkembang sering kali memicu polemik karena dipahami secara berbeda oleh publik.

Purbaya mencontohkan isu terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol yang sempat ramai dibahas. Wacana tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat maupun pelaku usaha karena dianggap dapat menambah beban ekonomi.

“Sudah berkali-kali pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101571/purbaya-akan-tegur-ditjen-pajak-usai-ramai-isu-pajak-tol-dan-pps/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda#respond Fri, 01 May 2026 02:49:51 +0000 https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada lagi perpanjangan waktu atau relaksasi untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2026. Setelah melewati batas akhir yang jatuh pada 30 April 2026, setiap keterlambatan pelaporan akan langsung dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama satu bulan dari tenggat awal 31 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respons atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk faktor teknis dan administrasi. Namun, dengan berakhirnya masa relaksasi tersebut, DJP menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaporan.

Ia bahkan mengibaratkan wajib pajak yang masih terlambat melaporkan SPT setelah perpanjangan sebagai mahasiswa yang gagal memenuhi kewajiban akademik meskipun sudah diberi tambahan waktu. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama setelah pemerintah memberikan toleransi yang cukup panjang.

Dalam penjelasannya, Bimo juga menyampaikan bahwa sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT tergolong ringan, yakni sebesar Rp100.000. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur secara jelas mengenai konsekuensi administratif atas keterlambatan pelaporan.

Meski nominal denda relatif kecil, DJP tetap mengingatkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial.

]]> https://eranasional.com/101098/tak-ada-perpanjangan-spt-pribadi-dirjen-pajak-keterlambatan-tetap-didenda/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/98376/waspada-penipuan-dan-modus-catut-nama-ditjen-pajak https://eranasional.com/98376/waspada-penipuan-dan-modus-catut-nama-ditjen-pajak#respond Wed, 18 Feb 2026 19:34:28 +0000 https://eranasional.com/98376/waspada-penipuan-dan-modus-catut-nama-ditjen-pajak Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pajak. Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyusul meningkatnya laporan upaya penipuan yang menyasar wajib pajak melalui berbagai saluran komunikasi digital.

Menurut Inge, pelaku penipuan memanfaatkan momentum kebijakan dan pembaruan sistem perpajakan untuk menipu masyarakat. Mereka kerap mencatut nama pejabat atau pegawai DJP serta menggunakan isu-isu aktual agar korban percaya dan mengikuti instruksi yang diberikan.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa latar belakang yang sering digunakan pelaku antara lain isu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax, hingga informasi mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP. Topik-topik tersebut dinilai cukup sensitif dan relevan sehingga mudah memancing perhatian masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun DJP, pelaku umumnya menghubungi korban melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Mereka mengirimkan file dengan format .apk yang diklaim sebagai aplikasi resmi pajak atau pembaruan sistem. Padahal, file tersebut berpotensi mengandung malware yang dapat mencuri data pribadi, termasuk akses ke layanan perbankan.

Selain itu, terdapat modus pengiriman tautan palsu yang menyerupai aplikasi M-Pajak atau platform layanan pajak resmi. Korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi melalui tautan tersebut, yang sebenarnya merupakan jebakan untuk mencuri informasi sensitif.

Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan pesan terkait tagihan pajak yang harus segera dilunasi, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), hingga permintaan pembayaran materai elektronik melalui tautan tertentu. Dalam beberapa kasus, korban bahkan ditelepon langsung dan diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan tertentu.

DJP menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi terkait perpajakan dilakukan melalui saluran yang telah ditetapkan. Jika masyarakat menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP, mereka dapat melakukan konfirmasi melalui kantor pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200. Verifikasi juga dapat dilakukan melalui email resmi pengaduan@pajak.go.id.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan akun resmi layanan informasi di platform X @kring_pajak, situs pengaduan resmi DJP, maupun fitur live chat pada laman resmi DJP. Saluran tersebut disediakan untuk memastikan informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber terpercaya.

DJP juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan upaya penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui kanal aduan nomor dan aduan konten. Laporan juga dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila telah terjadi kerugian.

Menurut Inge, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan upaya penipuan sangat membantu pemerintah dalam memetakan pola dan menindak pelaku. Ia menekankan bahwa DJP tidak pernah meminta pembayaran pajak melalui rekening pribadi maupun meminta wajib pajak mengunduh aplikasi melalui tautan tidak resmi.

Transformasi digital di lingkungan DJP, termasuk implementasi sistem baru seperti Coretax, memang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membuka celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

Kasus penipuan berkedok pajak bukan hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Oleh karena itu, DJP berupaya aktif menyosialisasikan informasi pencegahan serta memperkuat sistem keamanan digitalnya.

Dengan maraknya modus penipuan yang semakin canggih, kewaspadaan menjadi benteng utama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada pesan mendesak yang meminta tindakan cepat, terutama jika berkaitan dengan data pribadi atau transfer dana.

DJP memastikan akan terus melakukan pembaruan informasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalkan risiko kejahatan siber di sektor perpajakan. Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan data dan stabilitas sistem perpajakan nasional.

Menkeu Purbaya mengungkapkan perusahaan tersebut sempat mengklaim bahwa pejabat pemerintah dengan mudah menerima suap.

“Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok, supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan, kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus,” ungkap Menkeu Purbaya saat ditemui wartawan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Purbaya mengatakan seluruh karyawan PT PSM berkomitmen untuk memperbaiki praktik bisnis perusahaan. Namun, ia tetap akan memanggil pemilik perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Pada perjalanannya staf saya akan memanggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis kalau kita tidak main-main. Tapi saya tidak akan ketemu dia langsung. Mungkin tidak sempat. Dia sekarang saja kabur. Tapi nanti staff saya akan omongin,” jelasnya.

Purbaya mengatakan, kerugian negara akibat penggelapan pajak ini mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Sementara terkait kasus serupa, terdapat dua perusahaan lainnya yang juga diduga menggelapkan pajak.

Dugaan Tindak Pidana Tiga Wajib Pajak

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijayanto mengungkapkan ada dugaan tindak pidana yang melibatkan tiga Wajib Pajak badan, yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPM. Ketiganya memiliki hubungan afiliasi melalui kesamaan pengurus dan/atau pemegang saham.

“Potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana perpajakan yang sedang disidik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp583,36 miliar,” ujar Bimo.

Dia mengatakan nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dikembangkan seiring dengan proses penyidikan serta pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, ditemukan beberapa modus operandi antara lain menggunakan rekening pribadi karyawan, pengurus, dan/atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan, tidak melaporkan identitas supplier yang sebenarnya dalam pelaporan pajak, serta memanipulasi dokumen penawaran barang baik dengan maupun tanpa PPN guna menghindari pemungutan PPN,” ujar Bimo.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menelusuri perusahaan terkait hingga ke struktur pemegang saham. Adapun modus yang dilakukan tiga perusahaan ini adalah melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang tidak sebenarnya tanpa memungut PPn.

Dalam proses penyidikan, lanjut dikatakan Bimo, DJP telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Wajib Pajak dan Kejaksaan, serta mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

“Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP telah melaksanakan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah tertanggal 28 Januari 2026,” tandas dia.

Hal itu dikatakan Menkeu Purbaya kepada wartawan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pejabat yang menggantikan jabatan strategis di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Aula Gedung Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais No. 7A, Jakarta,

Menkeu Purbaya menegaskan, segala bentuk lobi, tawar-menawar, hingga tekanan dari pihak mana pun harus dilaporkan.

“Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak? Alasannya ada backing-nya. Saya tanya siapa backing-nya, diam,” ucap Menkeu Purbaya.

Ia menegaskan, selama ini dirinya belum menerima laporan yang jelas terkait adanya backing kuat di lingkungan perpajakan.

Nama-nama yang beredar, kata Menkeu Purbaya, hanya disampaikan secara samar tanpa bukti yang jelas.

“Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing. Nama-nama backing yang muncul hanya samar-samar saja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada, kasih tahu saya, kita beresin,” ungkap Purbaya.

Dapat Dukungan dari Presiden 

Purbaya menekankan bahwa jajaran Kementerian Keuangan termasuk DJP, mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengamankan penerimaan negara dan menjaga ketahanan fiskal.

“Kita dibeking 100 persen oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main,” ungjap Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk memastikan target penerimaan pajak tahun ini tercapai.

Menurut Menkeu Purbaya, tidak lagi memiliki alasan untuk kegagalan pencapaian target, berbeda dengan tahun sebelumnya ketika ia masih baru menjabat.

“Kalau tahun lalu saya masih bisa bilang pendapatan pajak enggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini saya enggak bisa,” tandas dia.

Menurut Purbaya, Kemenkeu akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak tersebut. Namun, Purbaya menegaskan pihak Kemenkeu tak mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut.

“Kalau saya ditanya, kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum , itu kan masih pegawai Keuangan. Sebelum dia memutuskannya di pengadilan, dia masih pegawai Keuangan. Jadi kita akan redam terus,” katanya ditemui di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya mengatakan masih akan melihat proses hukum yang berjalan. Selama belum memutuskan, Purbaya akan mendampingi secara hukum pegawai DJP yang terlibat. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi, ia akan memulai DJP dengan melakukan rotasi.

“Nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatannya terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa,” kata Purbaya.

“Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu,” tandas dia.

Kemarin, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat DJP, Selasa (13/1). Hal tersebut dibenarkan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Benar. Penyudik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” katanya saat dikonfirmasi.

Penggeledahan ini diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Penggeledahan yang dilakukan Penyidik KPK pada Senin (12/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

“Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai 8.000 dolar Singapura,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (13/1).

Selain uang, KPK juga menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada (WP).

Budi menambahkan penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut.

Pada hari ini penyidik KPK juga menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan pusat. Belum diketahui hasil penggeledahan tersebut.

Dalam penanganan kasus yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Ketua KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada (WP) Edy Yulianto.

Para tersangka sudah ditahan selama 20 hari terhitung mulai 11 Januari sampai dengan 30 Januari 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Abdul Karim dan Edy Yulianto disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Dwi Budi, Agus dan Askob Bahtiar disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP.

Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.

Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/01/2026).

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tambahnya.

Rincian Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan data DJP, rincian pelaporan SPT Tahunan pada periode 1–3 Januari adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2024 (periode 1–3 Januari 2025):

• Orang Pribadi Karyawan : 5 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 11 SPT

• Badan IDR : 23 SPT

• Total : 39 SPT

Tahun Pajak 2025 (periode 1–3 Januari 2026):

• Orang Pribadi Karyawan : 6.085 SPT

• Orang Pribadi Non Karyawan : 1.498 SPT

• Badan USD : 3 SPT

• Badan IDR : 574 SPT

• Total : 8.160 SPT

Peningkatan pelaporan terjadi pada seluruh kelompok Wajib Pajak, dengan kontribusi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, disusul oleh Wajib Pajak Badan.

Aktivasi dan Penggunaan Coretax Terus Meningkat

Sejalan dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan penggunaan akun Coretax juga menunjukkan tren positif. Hingga 3 Januari 2026 pukul 10.27 WIB, tercatat

11.273.314 Wajib Pajak telah melakukan login/aktivasi akun Coretax, dengan rincian:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 10.367.456

• Wajib Pajak Badan : 817.228

• Instansi Pemerintah : 88.409

• PMSE : 221

Pada hari yang sama, tercatat 69.146 Wajib Pajak mengakses sistem Coretax, yang terdiri dari:

• Wajib Pajak Orang Pribadi : 65.184

• Wajib Pajak Badan : 3.794

• Instansi Pemerintah : 168

Menurut Rosmauli, hal ini menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya diaktivasi, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif oleh Wajib Pajak.

“Kami melihat Coretax semakin digunakan secara nyata oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pendampingan,” ujarnya.

Akses dan Layanan Bantuan

Rosmauli menambahkan bahwa DJP terus memastikan Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam melakukan aktivasi akun Coretax.

“Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Panduan tersebut kami siapkan agar mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja,” jelasnya.

Bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan lebih lanjut, DJP juga menyediakan berbagai kanal layanan.

“Apabila Wajib Pajak mengalami kendala, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pendampingan dari petugas kami,” lanjut Rosmauli.

DJP mengimbau Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

“Pelaporan SPT yang dilakukan lebih awal memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak sekaligus membantu kelancaran administrasi perpajakan secara keseluruhan,” tutup Rosmauli.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menjelaskan bahwa hingga 30 November 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun.

” Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Diketahui pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

Rosmauli menambahkan sampai dengan November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE.

“Pada bulan tersebut, terdapat tiga penunjukan baru, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation, Bespin Global, dan OpenAI OpCo, LLC. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l,”ujar Rosmauli.

Rosmauli mengagakan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,81 triliun sampai dengan November 2025.

“Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp719,61 miliar penerimaan 2025,” tambah dia.

Rosmauli menjelaskan penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp932,06 miliar dan PPN DN sebesar Rp875,23 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,27 triliun sampai dengan November 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,24 triliun penerimaan tahun 2025.

“Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,37 triliun,” tambah dia.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga November 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,94 triliun.

“Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,09 triliun penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun,” ujar dia.

Rosmauli mengatakan realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Rosmauli.

“Penunjukan pemungut PPN PMSE pada perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI) menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penerimaan negara,” tandas Rosmauli.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan data pembanding yang dimiliki pemerintah.

“Kalau kita jujur dari sisi data beneficial owner yang High Wealth Individual, kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi kepada HWI. Kami punya data-data yang selama ini mungkin tidak pernah terkomunikasikan dengan baik,” ucap Bimo dalam acara Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba dikutip, Rabu (17/12/2025).

Bimo mengungkapkan, DJP saat ini telah mengantongi beragam sumber data yang jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya, termasuk data beneficial owner.

“Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib Pajak,” ungkap Bimo.

Namun, ia menyebut sebagian wajib pajak masih beranggapan otoritas pajak tidak memiliki akses terhadap data tersebut, sehingga tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan.

“Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita nggak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks fiskal. Menurutnya, kelompok berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan ekonomi yang besar, namun pelaporan pajaknya tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

“Kami bisa melihat di situ betapa sebenarnya ada sebuah paradoks. Dimana seharusnya kebijakN fiskal itu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi balancer supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa terminimalisasi,” pungkas dia.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekratariskabinet. Disebutkan dalam rapat itu Prabowo meminta laporan terkait kondisi perekonomian saat ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan setelah meninjau lokasi terdampak bencana, Prabowo memanggil beberapa menteri untuk membahas dua tema besar, yakni penanganan bencana dan kesiapan menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Saat membahas perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok jelang Nataru, Prabowo juga meminta informasi perkembangan ekonomi RI, termasuk kondisi pajak dan bea cukai.

“Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (15/12).

Prabowo juga membahas pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama diskon tarif tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

Terkait penanganan bencana, Teddy mengatakan Prabowo ingin pembangunan perumahan sementara dan perumahan tetap untuk seluruh korban bencana Sumatera dikebut.

“Presiden ingin secepat mungkin segera selesai dibangunkan,” imbuh Teddy.

Selain itu, Prabowo ingin melakukan penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.

“Presiden ingin Menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” tutupnya.

Purbaya berhasil mengungkap ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan perintahnya.

Ancaman itu akan diterapkan jika dalam satu tahun kinerja Bea Cukai tidak membaik. Purbaya mengaku perintah pembekuan hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan muncul darinya, melainkan perintah dari atasan.

Tindakan ini diambil karena yang bersangkutan memiliki utang pajak sebesar Rp21.158.307.240 yang tidak dilunasi sejak 2021, sebagai bagian dari upaya pemulihan penerimaan negara dan penegakan hukum perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Dasto Ledyanto, menegaskan bahwa penyanderaan dilakukan secara profesional dan berlandaskan ketentuan hukum.

“Gijzeling selalu menjadi langkah terakhir setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Kami menjunjung tinggi kepastian hukum, kehatihatian, dan profesionalisme dalam setiap tindakan penegakan hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.

Dia mengungkapkan sebelum penyanderaan dilakukan, KPP Pratama Cikarang Selatan telah melaksanakan rangkaian penagihan sesuai ketentuan, mulai dari penerbitan Surat Teguran, imbauan, pemanggilan, hingga penyampaian Surat Paksa.

“Upaya penagihan aktif juga telah dilakukan, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening, pemindahbukuan saldo, serta pencegahan ke luar negeri sejak 2023–2024. Berdasarkan data administrasi, utang pajak Penanggung Pajak telah tercatat sejak 2021 dan bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak untuk tahun 2022 dan 2023.,” ujar dia

Tindakan penyanderaan dilaksanakan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, yang memungkinkan gijzeling terhadap Penanggung Pajak berutang minimal Rp100 juta dan dianggap tidak beriktikad baik dalam melunasinya.

Penyanderaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan setelah memperoleh izin Menteri Keuangan serta berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kanwil Pemasyarakatan DKI Jakarta.

Secara kronologis, Ny. MW dijemput di kediamannya dan dibacakan Surat Perintah Penyanderaan oleh Juru Sita Pajak. Yang bersangkutan kemudian dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Harum Sisma Medika untuk memastikan kondisi medisnya layak.

Proses serah terima dengan pihak lembaga pemasyarakatan dilakukan pada dini hari pukul 02.00 WIB dan berlangsung tertib serta sesuai prosedur. Sesuai PP No. 137 Tahun 2000, masa penyanderaan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan berikutnya. Melalui langkah ini, DJP berharap utang sebesar Rp21,15 miliar beserta biaya penagihan dapat segera dilunasi sehingga penerimaan negara dapat dipulihkan secara optimal.

Dasto Ledyanto kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan perpajakan. “Kami mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan yang baik membantu menghindarkan Wajib Pajak dari tindakan penagihan dan juga mendukung keberlanjutan penerimaan negara,” pungkasnya.

Diketahui para tersangka diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan total Rp1,1 miliar. Penyerahan tersangka (P-22) ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21).

Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah sinergi berbagai pihak aparat penegak hukum.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat dan juga untuk mengamankan penerimaan negara serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” ungkapnya.

Nurbaeti mengatakan atas perbuatan tersangka RH dan KH tersebut diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp8,5 miliar dan tersangka MM sebesar Rp2,6 miliar.

Pada kasus ini, tersangka RH dan KH melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a, dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Kemudian untuk tersangka MM melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP, terancam pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, dan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Nurbaeti juga menjelaskan bahwa sebetulnya baik RH, KH maupun MM telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun tidak dilakukan.

“Sebelum naik ke penyerahan, kami telah melakukan upaya persuasif dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, namun tidak dilakukan oleh tersangka,” lanjutnya.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya lagi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak cobacoba melakukan pelanggaran serupa,” ujar Nurbaeti.

Ia juga berharap agar wajib pajak senantiasa berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak apabila ada hal yang dirasa kurang jelas.

“Apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi atau wajib pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kami membuka pintu komunikasi dan informasi seluas-luasnya melalui Kantor Pelayanan Pajak.” pungkasnya.

Hal ini tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Pajak Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tentang larangan mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025 untuk seluruh pemimpin unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Salinan surat internal tersebut beredar di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan pengaturan cuti pegawai adalah hal internal.

Namun, pengaturan tersebut memang dilakukan setiap tahun agar pelayanan publik tetap bisa dilakukan.

“Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (8/12).

Ia menekankan pengaturan cuti itu dilakukan setiap tahun. Bukan kebijakan baru dan hampir berlaku di semua lembaga pemerintah.

Instruksi itu ditujukan kepada seluruh lini organisasi, mulai dari Sekretaris Ditjen Pajak, kreditur, kepala kantor wilayah hingga pimpinan unit pelaksana teknis.

Pada nota dinas itu menyebutkan pembatasan cuti diperlukan supaya pelayanan terhadap wajib tetap berjalan penuh dan responsif pada periode yang dikenal sebagai fase krusial penagihan dan finalisasi penerimaan negara.

DJP juga menyampaikan terdapat lima perusahaan asing yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Penunjukan ini menambah daftar perusahaan digital yang wajib memungut PPN atas produk atau jasa yang mereka jual di Indonesia.

“Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp33,88 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,92 triliun,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli seperti dikutip siaran pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Rosmauli, menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp33,88 triliun.

“Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025,” tambah Rosmauli.

Romauli mengatakan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,76 triliun sampai dengan Oktober 2025.

“Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp675,6 miliar penerimaan 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp889,52 miliar dan PPN DN sebesar Rp873,76 miliar,” ujar dia.

Rosmauli mengklaim pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,19 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,15 triliun penerimaan tahun 2025.

Lanjut dia menambahkan pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,16 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Oktober 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,92 triliun.

“Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,07 triliun penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun,” ujar Rosmauli.

Realisasi Rp43,75 triliun, kata dia menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara.

“Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif,” pungkas Rosmauli.